RS Swasta Harus Dukung JKN dan KIS

13-09-2017 / KOMISI IX
 
Rumah sakit (RS) swasta diimbau mendukung semua program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari BPJS Kesehatan. Misi operasional RS swasta jangan hanya berat pada sisi komersialisasi industri kesehatan.
 
 
Demikian penegasan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati saat dihubungi lewat sambungan telepon, Rabu (13/9/17). Komentar Okky ini menanggapi masih banyaknya RS di DKI Jakarta yang belum bermitra dengan BPJS Kesehatan. Data Dinas Kesehatan Jakarta, dari 189 RS, baru 91 RS yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Dari 91 RS yang bermitra itu, 61 di antaranya adalah RS swasta.
 
 
Pemerintah DKI Jakarta sendiri akan menindak tegas RS swasta yang menolak bermitra dengan BPJS Kesehatan. Ancaman pencabutan izin operasional RS sangat dimungkinkan. Menurut Okky, ancaman pencabutan izin bisa timbulkan efek jera bagi manajemen RS. “Hal ini bisa menjadikan lesson learn bagi RS swasta yang bisa menimbulkan efek jera atau bisa juga dengan punishment lainnya,” tutur politisi PPP itu.
 
 
Okky menambahkan, masih banyaknya RS swasta yang belum bergabung dengan BPJS Kesehatan harus dijadikan evaluasi, karena bagamainapun keberadaan RS masih dibutuhkan. Perlu dikaji, mengapa masih banyak RS swasta di Jakarta yang belum bergabung dengan BPJS Kesehatan. Namun, di sisi lain pemerintah juga harus mendengar dan terbuka terhadap semua masukan dari RS swasta. (mh,mp) foto: arief/hr.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Terus Perjuangkan Tenaga Honorer K2
05-06-2018 / KOMISI IX
DPR RI akan terus memperjuangkan para Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) di seluruh Indonesia, baik yang ada di kementerian atau...
DPR dan Pemerintah Bahas Nasib Tenaga Honorer K2
04-06-2018 / KOMISI IX
Tujuh Komisi di DPR RI yakni Komisi I, Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi...
Komisi IX dan Menkes Bahas Urun Biaya Kesehatan
24-05-2018 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan menggelar rapat kerja untuk membahas soal urun biaya pada pelayanan kesehatan. Urun biaya...
Komisi IX DPR Mempertanyakan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Jateng
21-05-2018 / KOMISI IX
Sejumlah Anggota Komisi IX DPR mempertanyakan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Jawa Tengah. Sebelumnya, diberbagai Kunjungan Komisi IX kerap...