Legislator Ingin Ketua KPK Sampaikan Permintaan Maaf Melalui Surat

13-09-2017 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan telah menerima permintaan maaf dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang mengancam menjerat Pansus Angket KPK dengan pasal menghalangi penyidikan. Namun, Misbakhun mengatakan Agus harus meminta maaf secara kelembagaan.

 

Misbakhun menilai permintaan maaf secara lisan dan pribadi saja tidak cukup. Karena itu, ia meminta Agus agar menyampaikan permohonan maaf secara kelembagaan. Sebagaimana diketahui, Agus sudah menyampaikan permintaan maaf kepada sejumlah Anggota Pansus Angket KPK, yang juga merupakan Anggota Komisi III DPR.

 

“Maaf anda secara pribadi sudah saya terima. Tapi saya minta ada surat secara kelembagaan,” tegas Misbakhun saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR dengan Komisioner KPK, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

 

Politisi F-PG itu pun meminta agar ucapan Agus akan menjerat anggota Pansus Angket KPK dengan pasal obstruction of justice ditarik secara kelembagaan. “Saya minta secara kelembagaan, yang mengatakan obstruction of justice itu ditarik kembali karena bapak pernah mengirim surat itu. Ini untuk memperbaiki semangat kita bersama,” tegas politisi asal dapil Jawa Timur itu.

 

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan,  obstraction of justice yang datang dari pimpinan lembaga penegak hukum sehingga memiliki implikasi. Politisi F-PDI Perjuangan itu menilai selama ini belum ada di Indonesia ada orang yang melaksanakan tugas institusi diancam oleh satu institusi. Ia meminta pimpinan lembaga tidak asal berbicara.

 

“Kenapa saya datang ke KPK membawa koper, karena itu wujud protes kalau saya salah tangkap tidak perlu digertak, karena kalau memiliki landasan hukum yang kuat. Disitulah ketegasan menegakkan hukum setegas-tegasnya, jangan diancam,” tegas politisi asal dapil DKI Jakarta itu.

 

Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya tentang obstruction of justice yang ditujukan kepada Pansus Hak Angket KPK. “Saya mohon maaf kalau pernyataan saya menyinggung Anggota Pansus,” kata Agus.

 

Menurut Agus, saat itu menyampaikan hal itu ia tidak dalam arti mengancam, melainkan tengah mempertimbangkan dan mempelajari. “Sama sekali tidak mengancam, tapi kami mempertimbangkan, mempelajari. Kami juga menyadari obstruction of justice tidak bisa kepada lembaga, tapi seseorang yang menghalangi proses penyidikan,” katanya.

 

Namun terkait permintaan Misbakhun agar KPK menarik surat yang menyebut obstruction of justice itu, mendapat penolakan dari anggota dewan yang lain. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Harman selaku pimpinan RDP pun mengatakan persoalan dianggap selesai dengan diterimanya permintaan maaf Agus. (sf,mp)/foto:andri/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kondisi Lapas Gorontalo Memprihatinkan
15-12-2017 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai bangunan Lapas Kelas 2A Gorontalo masih memperihatinkan. Pasalnya, kamar-kamar warga binaan terlihat...
Dualisme Posisi Hakim Harus Diatasi
15-12-2017 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan, dualisme posisi hakim harus segera diatasi. Pasalnya, seorang hakim di satu sisi...
Perlu Terobosan Kurangi Over Kapasitas Lapas
15-12-2017 / KOMISI III
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat harus memiliki terobosan agar over kapasitas di dalam lapas tidak terus...
Perlu Reformasi Struktural Polri agar Kepercayaan Masyarakat Tumbuh
15-12-2017 / KOMISI III
Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR Ahmad Basarah menginggatkan agar Polisi Republik Indonesia (Polri) melakukan reformasi struktural guna menumbuhkan...