Komisi III Minta KPK Tak Panggil Calon Kepala Daerah Jelang Pilkada

13-09-2017 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar proses hukum yang menyangkut calon kepala daerah‎ agar disikapi secara lebih hati-hati. Termasuk pemanggilan kepada calon kepala daerah jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

 

“Dua periode lalu disepakati bahwa begitu seseorang yang ditetapkan jadi calon kepala daerah dia tidak lagi diperiksa sampai selesai. Sampai selesainya putusan MK, seandainya ada silang sengketa,” kata Trimedya saat RDP antara Komisi III DPR dengan Komisioner KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

 

Politisi F-PDI Perjuangan itu menambahkan, penetapan calon kepala daerah Pilkada 2018 dilakukan pada Februari 2018. Menurutnya, perlu ada kesepakatan dengan KPK agar setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, ia tak lagi diperiksa KPK hingga proses pilkada selesai.

 

Namun Trimedya memastikan, hal ini ini bukan untuk menghentikan kasus yang menjerat calon kepala daerah. Melainkan agar calon kepala daerah yang maju bisa tenang. “Sepanjang tahapan pilkada jangan ada pemanggilan dulu. Kalau operasi tangkap tangan (OTT), itu sudah lain,” imbuh politisi asal dapil Sumatera Utara itu.

 

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Wenny Warouw juga mengingatkan jangan sampai informasi pengaduan ke KPK yang bocor kemudian digoreng lawan politik saat Pilkada berlangsung. “Jangan sampai goreng menggoreng perkara calon itu,” imbuh politisi F-Gerindra itu.

 

KPK menyepakati tidak akan melakukan proses pemeriksaan terhadap bakal calon Pilkada 2018 yang telah ditetapkan KPU atas dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor). Namun, pemeriksaan dapat dilakukan setelah sejumlah rangkaian Pilkada telah berakhir.

 

“Setelah ditetapkan jadi calon, sepanjang belum memasuki pro justicia, kami sepakat melakukan hal-hal yang tidak mengurangi marwah yang bersangkutan. Namun, itu tidak berlaku untuk kasus calon kepala daerah yang terjaring OTT

 

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif merespon dan melempar opsi agar partai-partai politik tidak mengusung calon yang berpotensi memiliki masalah hukum. “Kita ingin melihat negeri ini damai, sejahtera, sentosa. Tolong bapak-bapak dicarikan calon yang paling bagus supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tambah Syarif. (sf,mp)/foto:andri/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aparat Hukum Diminta Selidiki Dugaan Money Laundering
21-11-2017 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub meminta aparat hukum harus melakukan penyelidikan terkait transferdana sebesar Rp 19 triliun dari...
Pernyataan Kapolres Dharmasraya Lukai Umat Islam
20-11-2017 / KOMISI III
Pernyataan Kapolres Dharmasraya, Sumatera Barat, AKBP Roedy Yoelianto, saat diwawancarai salah satu TV Swasta dinilai sangat melukai hati umat Islam....
Anggota Komisi III DPR Desak Polri Usut Tuntas Persekusi di Cikupa Tangerang
15-11-2017 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Eddy Kusuma Wijaya miris atas tindakan persekusi yang dilakukan oknum masyarakat di Cikupa Tangerang terhadap...
Negara Butuh Densus Tipikor, Jangan Dipolitisasi
06-11-2017 / KOMISI III
Perubahan signifikan dalam kebijakan pembangunan nasional yang ditandai oleh besaran transfer dana ke daerah dan dana desa memerlukan pendekatan...