Hutan Lindung Harus Steril dari Hutan Desa

13-09-2017 / PARIPURNA
Kawasan hutan lindung harus steril dari perambahan atau pembukaan lahan baru bagi aktivitas manusia. Program membuka hutan desa di dalam kawasan hutan lindung mengancam kelestarian ekosistem hutan. Kekayaan flora dan fauna hutan tak boleh diganggu. Apalagi, hutan juga bisa jadi sumber bahan baku pembuatan obat-obatan.
 
 
Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengemukakan hal itu saat mengajukan interupsi pada Rapat Paripurna DPR yang dipimpim Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Rabu (13/9/2017). Hadir dalam rapat tersebut Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Program pemerintah yang membolehkan membuka hutan lindung untuk hutan desa sangat ditentang Bambang.
 
 
“Kami sangat keberatan, karena jumlah hutan lindung kita sangat sedikit. Harusnya steril dari penggunaan apapun untuk manusia. Kta punya flora fauna di dalamnya yang tidak boleh diganggu ekosistemnya. Ini sangat bermanfaat untuk kepentingan pariwisata kalau ekosistem hutan bisa dipertahankan,” tutur Anggota Komisi VI tersebut. Ia mengkhawatirkan, bila hutan desa berdiri di tengah hutan lindung, akan ada ancaman kebakaran hutan.
 
 
Pada bagian lain, politisi Partai Gerindra ini, mengeritik aksi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menenggelamkan kapal asing dengan pemboman. Apalagi, selama ini KKP kerap menenggelamkannya dekat dengan garis pantai. Ini merusak ekosistem laut dan menlanggar aturan International Maritime Organization (IMO) dan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)dari PBB.
 
 
Penenggelaman kapal, lanjut Bambang, bisa dilakukan pada jarak 16 mil laut. Untuk itu, ia mendesak Menteri KLH memberi masukan kepada Menteri KP agar tak lagi menenggelamkan kapal dengan mengebom dekat pesisir pantai. “Penenggelaman boleh seperti dilakukan Australia di laut dalam. Itu pun tidak diledakkan. Pengeboman bisa mengotori laut, menimbulkan polusi, dan merusak ekosistem,” kilah politis dari dapil Jatim I.
 
 
Bambang lalu mencontohkan, pemboman kapal di Pangandaran, Jawa Barat, telah merusak ekosistem laut. Saat diledakkan, kapal tidak pecah seluruhnya dan ternyata kapal tersebut juga masih menyimpan 100 ton bahan bakar. Akhirnya, laut pun tercemar oleh tumpahan bahan bakar. (mh,mp)/foto:jaka/hr.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Setujui Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Papua Nugini
17-10-2017 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyetujui ratifikasi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Merdeka...
Nizar Zahro Sampaikan Keluhan Masyarakat tentang E-Toll
17-10-2017 / PARIPURNA
foto: Jayadi/Jy Anggota DPR RI Mohammad Nizar Zahro menyampaikan aspirasi masyarakat yang diterima oleh Fraksi Gerindra terkait masalah E-Toll dalam...
Badan Siber dan Lemsaneg Jadi Mitra Kerja Komisi I DPR
17-10-2017 / PARIPURNA
Berdasarkan hasil keputusan rapat konsultasi antar pimpinan DPR RI dan Pimpinan fraksi-fraksi pengganti rapat Bamus tanggal 16 Oktober 2017telah disepakati...
Legislator Usul Pembentukan Satgas Penanganan Perdagangan Manusia
17-10-2017 / PARIPURNA
foto: Jayadi/Jy Anggota Legislatif Rieke Diah Pitaloka mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Perdagangan Manusia, yang didalamnya ada unsur dari...