Hutan Lindung Harus Steril dari Hutan Desa

13-09-2017 / PARIPURNA
Kawasan hutan lindung harus steril dari perambahan atau pembukaan lahan baru bagi aktivitas manusia. Program membuka hutan desa di dalam kawasan hutan lindung mengancam kelestarian ekosistem hutan. Kekayaan flora dan fauna hutan tak boleh diganggu. Apalagi, hutan juga bisa jadi sumber bahan baku pembuatan obat-obatan.
 
 
Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengemukakan hal itu saat mengajukan interupsi pada Rapat Paripurna DPR yang dipimpim Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Rabu (13/9/2017). Hadir dalam rapat tersebut Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Program pemerintah yang membolehkan membuka hutan lindung untuk hutan desa sangat ditentang Bambang.
 
 
“Kami sangat keberatan, karena jumlah hutan lindung kita sangat sedikit. Harusnya steril dari penggunaan apapun untuk manusia. Kta punya flora fauna di dalamnya yang tidak boleh diganggu ekosistemnya. Ini sangat bermanfaat untuk kepentingan pariwisata kalau ekosistem hutan bisa dipertahankan,” tutur Anggota Komisi VI tersebut. Ia mengkhawatirkan, bila hutan desa berdiri di tengah hutan lindung, akan ada ancaman kebakaran hutan.
 
 
Pada bagian lain, politisi Partai Gerindra ini, mengeritik aksi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menenggelamkan kapal asing dengan pemboman. Apalagi, selama ini KKP kerap menenggelamkannya dekat dengan garis pantai. Ini merusak ekosistem laut dan menlanggar aturan International Maritime Organization (IMO) dan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)dari PBB.
 
 
Penenggelaman kapal, lanjut Bambang, bisa dilakukan pada jarak 16 mil laut. Untuk itu, ia mendesak Menteri KLH memberi masukan kepada Menteri KP agar tak lagi menenggelamkan kapal dengan mengebom dekat pesisir pantai. “Penenggelaman boleh seperti dilakukan Australia di laut dalam. Itu pun tidak diledakkan. Pengeboman bisa mengotori laut, menimbulkan polusi, dan merusak ekosistem,” kilah politis dari dapil Jatim I.
 
 
Bambang lalu mencontohkan, pemboman kapal di Pangandaran, Jawa Barat, telah merusak ekosistem laut. Saat diledakkan, kapal tidak pecah seluruhnya dan ternyata kapal tersebut juga masih menyimpan 100 ton bahan bakar. Akhirnya, laut pun tercemar oleh tumpahan bahan bakar. (mh,mp)/foto:jaka/hr.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Sepakati RAPBN dan RKP 2019
12-07-2018 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI menyepakati hasil rumusan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Rencana Kerja Pemerintah...
Empat Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu Resmi Dilantik dan Diambil Sumpah
11-07-2018 / PARIPURNA
Sidang Paripurna kali ini diawali dengan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Empat Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu sisa...
RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Korsel Disetujui Menjadi UU
10-07-2018 / PARIPURNA
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea Selatan akhirnya disetujui menjadi...
DPR Setujui RUU Kekarantinaan Kesehatan Menjadi UU
10-07-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kekarantinaan...