Hutan Lindung Harus Steril dari Hutan Desa

13-09-2017 / PARIPURNA
Kawasan hutan lindung harus steril dari perambahan atau pembukaan lahan baru bagi aktivitas manusia. Program membuka hutan desa di dalam kawasan hutan lindung mengancam kelestarian ekosistem hutan. Kekayaan flora dan fauna hutan tak boleh diganggu. Apalagi, hutan juga bisa jadi sumber bahan baku pembuatan obat-obatan.
 
 
Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengemukakan hal itu saat mengajukan interupsi pada Rapat Paripurna DPR yang dipimpim Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Rabu (13/9/2017). Hadir dalam rapat tersebut Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Program pemerintah yang membolehkan membuka hutan lindung untuk hutan desa sangat ditentang Bambang.
 
 
“Kami sangat keberatan, karena jumlah hutan lindung kita sangat sedikit. Harusnya steril dari penggunaan apapun untuk manusia. Kta punya flora fauna di dalamnya yang tidak boleh diganggu ekosistemnya. Ini sangat bermanfaat untuk kepentingan pariwisata kalau ekosistem hutan bisa dipertahankan,” tutur Anggota Komisi VI tersebut. Ia mengkhawatirkan, bila hutan desa berdiri di tengah hutan lindung, akan ada ancaman kebakaran hutan.
 
 
Pada bagian lain, politisi Partai Gerindra ini, mengeritik aksi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menenggelamkan kapal asing dengan pemboman. Apalagi, selama ini KKP kerap menenggelamkannya dekat dengan garis pantai. Ini merusak ekosistem laut dan menlanggar aturan International Maritime Organization (IMO) dan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)dari PBB.
 
 
Penenggelaman kapal, lanjut Bambang, bisa dilakukan pada jarak 16 mil laut. Untuk itu, ia mendesak Menteri KLH memberi masukan kepada Menteri KP agar tak lagi menenggelamkan kapal dengan mengebom dekat pesisir pantai. “Penenggelaman boleh seperti dilakukan Australia di laut dalam. Itu pun tidak diledakkan. Pengeboman bisa mengotori laut, menimbulkan polusi, dan merusak ekosistem,” kilah politis dari dapil Jatim I.
 
 
Bambang lalu mencontohkan, pemboman kapal di Pangandaran, Jawa Barat, telah merusak ekosistem laut. Saat diledakkan, kapal tidak pecah seluruhnya dan ternyata kapal tersebut juga masih menyimpan 100 ton bahan bakar. Akhirnya, laut pun tercemar oleh tumpahan bahan bakar. (mh,mp)/foto:jaka/hr.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Blue Print Pembangunan Parlemen Modern Telah Selesai Disusun
12-12-2017 / PARIPURNA
Tim Implementasi Reformasi DPR telah menyelesaikan penyusunan blue print pembanguna Parlemen Modern yang telah diterbitkan oleh Badan Keahlian dan Sekretariat...
DPR Sampaikan Keprihatinan Beberapa Bencana Alam di Indonesia
12-12-2017 / PARIPURNA
DPR RI menyampaikan keprihatinan atas terjadinya bencana alam di beberapa daerah, antara lain meletusnya Gunung Agung di Bali, bencana banjir,...
DPR Selesaikan 17 RUU
12-12-2017 / PARIPURNA
Selama tahun 2017, DPR bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 17 Rancangan Undang-undang (RUU), yang terdiri atas enam RUU Prioritas...
Pemerintah Harus Jamin Keberadaan Elpiji 3 Kg
12-12-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam Ecky mendesak pemerintah untuk menjamin ketersediaan gas tabung elpiji 3 kg guna...