Dana Desa Berpeluang Sejahterakan Masyarakat

14-09-2017 / PIMPINAN

Dana desa menjadi peluang untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dengan dana desa yang mencapai Rp 1 miliar per desa, dan implementasinya melibatkan masyarakat, dan anggaran dari pemerintah, dana desa diharapkan dapat membangun daerah dan menguatkan energi di Indonesia.

 

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan mengatakan, saat ini dunia sedang mengalami keseimbangan baru. Hal itu ditandai dengan meledaknya jumlah penduduk dunia. Diprediksi puluhan tahun lagi dunia akan kehabisan energi, dan akan muncul krisis energi, air, dan pangan.

 

Demikian dikatakan Taufik dalam Kuliah Umum di Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltitik (FISIP) Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (14/9/2017). Kuliah umum ini mengambil tema Formulasi Kebijakan Publik dalam Praktik: Peluang dan Tantangan. Hadir dalam acara itu segenap civitas akademika Undip, serta ratusan mahasiswa dari berbagai jurusan di Undip.

 

Dalam menjalankan kebijakan publik, khususnya implementasi dana desa, Taufik mengingatkan untuk menggunakan konsep cooperative management, yakni academician, bussinessman, goverment, dan community (ABGC). Jika tidak melibatkan teori itu, Taufik menilai hal itu hanya seperti program yang turun dari langit, sehingga tidak bisa dijalankan.

 

“Peluang dana desa apakah bisa menyejahterakan masyarakat, ini tergantung kita. Jika kita melibatkan ABGC, diharapkan dana desa yang mencapai Rp 1 miliar per desa, dapat memakmurkan masyarakat,” kata Taufik.

 

Legislator Partai Amanat Nasional itu menambahkan, konsep ABGC itu harus melibatkan masyarakat di desa itu. Sehingga, seluruh stakeholder di desa itu dapat terlibat dalam pemanfaatan dana desa. Bahkan menurut Taufik, konsep ABGC itu juga bisa diterapkan di berbagai program lain.

 

Di sisi lain, Taufik mengingatkan pemerintah diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam implementasi penyaluran dana desa. Pasalnya, dengan anggaran yang mencapai Rp 60 triliun, berpotensi terjadi penyimpangan dalam penyalurannya ke tingkat desa.

 

Apalagi, belum adanya struktur organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hingga tingkat desa, menyebabkan lemahnya pengawasan. Menurut legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah itu, hal ini menjadi titik krusial yang harus diperhatikan pemerintah.

 

“Aspek pelaksanaan dana desa dari Kementerian Desa harus betul-betul ekstra prudent. Jangan sampai ada penyimpangan, hanya karena permasalahan kurangnya tenaga pendampingan. Selain potensi adanya ruang penyalahgunaan kekuasaan, manakala dana desa ini masuk ke rekening bupati, yang seharusnya ke rekening desa. Ini yang menjadi titik krusial permasalahannya pada kurangnya struktur organisasi dari Kementerian Desa,” pesan Taufik.(sf,mp) foto: sofyan/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fadli Zon Sambut Baik Ide Integrasi Transportasi Umum Lewat Aplikasi HP
25-09-2017 / PIMPINAN
Transportasi publik di kota besar seperti Jakarta seharusnya aman, nyaman, dan murah. Ini sebagai bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada warganya....
Penuh Keakraban, Fadli Zon Terima Staf Kedubes Australia
25-09-2017 / PIMPINAN
Dalam upaya menjalankan fungsi Diplomasi Parlemen, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Staf Kedutaan Besar Australia Allaster Cox yang...
Perlu Percepatan Reforma Agraria Untuk Kesejahteraan Petani
25-09-2017 / PIMPINAN
Ketua Umum DPN HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Fadli Zon, mendesak pemerintah untuk melakukan percepatan agenda reforma agraria. Percepatan agenda...
Delegasi DPR RI Perjuangkan Resolusi Krisis Kemanusiaan Rohingya di Sidang AIPA
19-09-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sekaligus Ketua delegasi parlemen Indonesia di Sidang Umum ke-38 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) menyampaikan...