Masyarakat Harapkan Pelabuhan Seget Segera Dibangun

18-09-2017 / PANITIA KHUSUS

Penerbitan Global Bond oleh PT Pelindo II senilai USD 1,58 miliar pada tanggal 5 Mei 2015 dimaksudkan untuk membiayai beberapa proyek salah satunya pengembangan Pelabuhan di Sorong, Papua Barat. Pengembangan pelabuhan ini dimaksudkan dalam rangka membantu mengembangkan rute pelayaran di Wilayah Indonesia Timur. Sorong sendiri akan dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK) sehingga pembangunan infrastruktur di daerah tersebut gencar dilakukan.


 

Ketua Tim Kunspek Pansus Pelindo II DPR RI John Kenedy Azis memimpin langsung Tim Pansus Pelindo II mengunjungi Distrik Seget yang direncanakan akan dibangun Pelabuhan Seget. Rencana Pembangunan Pelabuhan Seget mendapatkan kucuran dana dari Global Bond sebesar Rp2,4 triliun. Pelabuhan Seget merupakan pengembangan terminal peti kemas Pelabuhan Sorong yang berperan  sebagai hubungan regional bagian Timur.

 

"Kita datang kesini untuk menyelidiki Pelindo II yang menggunakan dana global bond untuk pembangunan Pelabuhan Seget sebesar Rp2,4 triliun," ungkap John Kenedy Aziz baru-baru ini.

 

Selain itu, Politisi Partai Golkar ini sampaikan bahwa kunjungan ke Desa Seget untuk melihat secara jelas bagaiamana kesiapan Pelindo II untuk untuk pembangunan Pelabuhan Seget yang menggunakan dana global bond sebesar Rp2,4 triliun," ungkapnya.

 

Jhon juga katakan bahwa ternyata belum ada pembangunan fisik yang terlihat, karena Pelindo II masih terkendala perizinan dari lembaga dan kementerian terkait yang belum selesai. 

 

Sementara itu, masyarakat Distrik Seget mengharapkan Pembangunan Pelabuhan Seget segera dilakukan karena rencana pembangunan pelabuhan tersebut sudah sejak tahun 2011.
Mereka mengharapkan jika Pelabuhan Seget dibangun maka akan mempermudah akses menuju Sorong, jika ditempuh melalui darat dari Distrik Seget ke Sorong akan menempuh waktu hingga 4-5 jam, sedangkan jika melalui jalur laut akan menempuh waktu 1-2 jam.

 

Menanggapi hal tersebut, Jhon mengatakan, pembangunan pelabuhan yang dilakukan BUMN harus melalui prosedur dan mekanisme yang ada serta aspek-aspek pendukungnya harus benar-benar terpenuhi. (skr,mp) Foto: Singgih/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fraksi Partai Demokrat Apresiasi Positif RUU Daerah Kepulauan
08-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan Michael Waitimena secara khusus menyampaikan dan memberi penghormatan kepada almarhum Alex...
F-PKS Nilai Pembangunan Daerah Kepulauan Sangat Penting
08-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan menekankan perlunya memberikan perhatian yang lebih terhadap daerah-daerah kepulauan, karena pembangunan daerah kepulauan sangat penting....
F-PDI Perjuangan Dukung Penuh RUU Daerah Kepulauan
08-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memberikan dukungan penuh dan akan mengawal sampai tuntas pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sampai...
Fraksi Golkar Apresiasi Inisiasi DPD atas RUU Daerah Kepulauan
08-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR RI mengapresiasi langkah Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI yang telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang...