Masyarakat Harapkan Pelabuhan Seget Segera Dibangun

18-09-2017 / PANITIA KHUSUS

Penerbitan Global Bond oleh PT Pelindo II senilai USD 1,58 miliar pada tanggal 5 Mei 2015 dimaksudkan untuk membiayai beberapa proyek salah satunya pengembangan Pelabuhan di Sorong, Papua Barat. Pengembangan pelabuhan ini dimaksudkan dalam rangka membantu mengembangkan rute pelayaran di Wilayah Indonesia Timur. Sorong sendiri akan dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK) sehingga pembangunan infrastruktur di daerah tersebut gencar dilakukan.


 

Ketua Tim Kunspek Pansus Pelindo II DPR RI John Kenedy Azis memimpin langsung Tim Pansus Pelindo II mengunjungi Distrik Seget yang direncanakan akan dibangun Pelabuhan Seget. Rencana Pembangunan Pelabuhan Seget mendapatkan kucuran dana dari Global Bond sebesar Rp2,4 triliun. Pelabuhan Seget merupakan pengembangan terminal peti kemas Pelabuhan Sorong yang berperan  sebagai hubungan regional bagian Timur.

 

"Kita datang kesini untuk menyelidiki Pelindo II yang menggunakan dana global bond untuk pembangunan Pelabuhan Seget sebesar Rp2,4 triliun," ungkap John Kenedy Aziz baru-baru ini.

 

Selain itu, Politisi Partai Golkar ini sampaikan bahwa kunjungan ke Desa Seget untuk melihat secara jelas bagaiamana kesiapan Pelindo II untuk untuk pembangunan Pelabuhan Seget yang menggunakan dana global bond sebesar Rp2,4 triliun," ungkapnya.

 

Jhon juga katakan bahwa ternyata belum ada pembangunan fisik yang terlihat, karena Pelindo II masih terkendala perizinan dari lembaga dan kementerian terkait yang belum selesai. 

 

Sementara itu, masyarakat Distrik Seget mengharapkan Pembangunan Pelabuhan Seget segera dilakukan karena rencana pembangunan pelabuhan tersebut sudah sejak tahun 2011.
Mereka mengharapkan jika Pelabuhan Seget dibangun maka akan mempermudah akses menuju Sorong, jika ditempuh melalui darat dari Distrik Seget ke Sorong akan menempuh waktu hingga 4-5 jam, sedangkan jika melalui jalur laut akan menempuh waktu 1-2 jam.

 

Menanggapi hal tersebut, Jhon mengatakan, pembangunan pelabuhan yang dilakukan BUMN harus melalui prosedur dan mekanisme yang ada serta aspek-aspek pendukungnya harus benar-benar terpenuhi. (skr,mp) Foto: Singgih/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aparat Diharapakan Lebih Tajam Cegah Terorisme
25-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Dengan telah disahkannya RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) menjadi undang-undang, para aparat yang bertugas memberantas terorisme bisa...
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Antiterorisme Dilanjutkan ke Paripurna
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
DPR RI dan pemerintah secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan...
Pasal Perlindungan Korban Terorisme Berlaku Surut
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Pasal-pasal dalam RUU Terorisme kini sudah jauh lebih maju. Dan salah satu konten yang terbaru adalah semua korban terorisme di...
Timsin RUU Terorisme Selaraskan Pasal-pasal
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Tim Sinkronisasi (timsin) Pansus RUU Terorisme masih menyelaraskan pasal-pasal dalam RUU ini, agar tidak saling bertolak belakang. Yang juga masih...