Masyarakat Harapkan Pelabuhan Seget Segera Dibangun

18-09-2017 / PANITIA KHUSUS

Penerbitan Global Bond oleh PT Pelindo II senilai USD 1,58 miliar pada tanggal 5 Mei 2015 dimaksudkan untuk membiayai beberapa proyek salah satunya pengembangan Pelabuhan di Sorong, Papua Barat. Pengembangan pelabuhan ini dimaksudkan dalam rangka membantu mengembangkan rute pelayaran di Wilayah Indonesia Timur. Sorong sendiri akan dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK) sehingga pembangunan infrastruktur di daerah tersebut gencar dilakukan.


 

Ketua Tim Kunspek Pansus Pelindo II DPR RI John Kenedy Azis memimpin langsung Tim Pansus Pelindo II mengunjungi Distrik Seget yang direncanakan akan dibangun Pelabuhan Seget. Rencana Pembangunan Pelabuhan Seget mendapatkan kucuran dana dari Global Bond sebesar Rp2,4 triliun. Pelabuhan Seget merupakan pengembangan terminal peti kemas Pelabuhan Sorong yang berperan  sebagai hubungan regional bagian Timur.

 

"Kita datang kesini untuk menyelidiki Pelindo II yang menggunakan dana global bond untuk pembangunan Pelabuhan Seget sebesar Rp2,4 triliun," ungkap John Kenedy Aziz baru-baru ini.

 

Selain itu, Politisi Partai Golkar ini sampaikan bahwa kunjungan ke Desa Seget untuk melihat secara jelas bagaiamana kesiapan Pelindo II untuk untuk pembangunan Pelabuhan Seget yang menggunakan dana global bond sebesar Rp2,4 triliun," ungkapnya.

 

Jhon juga katakan bahwa ternyata belum ada pembangunan fisik yang terlihat, karena Pelindo II masih terkendala perizinan dari lembaga dan kementerian terkait yang belum selesai. 

 

Sementara itu, masyarakat Distrik Seget mengharapkan Pembangunan Pelabuhan Seget segera dilakukan karena rencana pembangunan pelabuhan tersebut sudah sejak tahun 2011.
Mereka mengharapkan jika Pelabuhan Seget dibangun maka akan mempermudah akses menuju Sorong, jika ditempuh melalui darat dari Distrik Seget ke Sorong akan menempuh waktu hingga 4-5 jam, sedangkan jika melalui jalur laut akan menempuh waktu 1-2 jam.

 

Menanggapi hal tersebut, Jhon mengatakan, pembangunan pelabuhan yang dilakukan BUMN harus melalui prosedur dan mekanisme yang ada serta aspek-aspek pendukungnya harus benar-benar terpenuhi. (skr,mp) Foto: Singgih/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banyak Hal Baru, Pembahasan RUU PTPT Perlu Satu Masa Sidang Lagi
10-04-2018 / PANITIA KHUSUS
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU PTPT) yang rencana semula diselesaikan pada Masa Persidangan IV yang berakhir 28...
Judul RUU Minol Diputuskan Pekan Depan
04-04-2018 / PANITIA KHUSUS
Ketua PansusRUU Minuman Beralkohol (Minol) DPR RI Arwani Thomafi menjelaskan, hasil rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Minol Rabu (4/4/2018), di...
Pemerintah Harus Berpihak Kepada Anak Bangsa
22-03-2018 / PANITIA KHUSUS
Di era digitalisasi yang sudah tidak mungkin kita lawan lagi, e-commerce sudah merambah ke seluruh dunia. Kini kesempatan bagi Indonesia...
BNPT Jadi Leading Sector Penanggulangan Terorisme
15-03-2018 / PANITIA KHUSUS
Ketua Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (TPT) Muhammad Syafi’i menegaskan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menjadi leading...