Banggar Sepakati Subsidi Energi 2018

19-09-2017 / BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran DPR RI bersama Panja Pemerintah telah menyepakati sejumlah anggaran subsidi energi di RAPBN 2018 yang dialokasikan sebesar Rp 94,54 triliun. Besaran tersebut lebih besar dari tahun ini sebesar Rp 89,85 triliun di APBN-P 2017.

 

"Baik, bisa disepakati yang dipaparkan pihak pemerintah? Sepakat semua ya," ungkap Ketua Banggar Azis Syamsuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2017).

 

Kesepakatan ini didapat setelah mendengarkan paparan dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara. Hal ini dikarenakan adanya penguatan nilai tukar rupiah di RAPBN 2018 maka anggaran subsidi listrik turun tapi masih lebih tinggi dibandingkan APBN-P 2017.

 

Untuk subsidi listrik, asumsi yang digunakan adalah kurs Rp 13,400 dan ICP USD 48 per barrel. Dengan perubahan asumsi ini maka kebutuhan subsidi tahun berjalan 2018 turun dari Rp 53,238 triliun menjadi Rp 52,660 triliun. Dengan carry over Rp 5 triliun maka subsidi dalam RAPBN 2018 dari Rp 52,238 triliun di RAPBN menjadi Rp 47,660 triliun,

 

Sementara itu, untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ditetapkan untuk volume minyak tanah sebanyak 610 ribu kiloliter, sedangkan minyak solar Rp 15,62 juta kiloliter. Sedangkan untuk volume elpiji 3 kg, dalam RAPBN diusulkan volume 6,385 juta matrik ton, namun disepakati dalam Panja sebesar 6,45 juta matrik ton atau naik.

 

Terkait subsidi gas elpiji 3 kg, Wakil Ketua Banggar Said Abdullah menagih janji pemerintah untuk menyalurkan subsidi elpiji 3 kg secara tertutup. Menurutnya, penyaluran subsidi secara terbuka tidak akan menyasar kelompok masyarakat miskin. Sementara rencana penyaluran subsidi yang terintegrasi dengan program keluarga harapan hanya janji pemerintah dua tahun lalu. (hs) foto: Jaka/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Sambut Baik Usulan Gubernur Bali
29-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyambut baik usulan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika agar dana perimbangan keuangan daerah diserahkan...
Ketimpangan Pembangunan Terjadi di Bali
27-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Ketimpangan pembangunan terjadi di Provinsi Bali. Wilayah Bali selatan paling banyak tersentuh pembangunan. Sementara pembangunan tidak menyentuh wilayah Bali utara,...
Kawasan Mandalika Sedang Berbenah
22-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Kawasan pariwisata Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat kini sedang berbenah. Kawasan wisata ini merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)...
DPR Nilai KEK Mandalika Jaga Kearifan Lokal
22-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dinilai tetap menjaga kearifan lokal sebagai keunggulan...