Banggar Sepakati Subsidi Energi 2018

19-09-2017 / BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran DPR RI bersama Panja Pemerintah telah menyepakati sejumlah anggaran subsidi energi di RAPBN 2018 yang dialokasikan sebesar Rp 94,54 triliun. Besaran tersebut lebih besar dari tahun ini sebesar Rp 89,85 triliun di APBN-P 2017.

 

"Baik, bisa disepakati yang dipaparkan pihak pemerintah? Sepakat semua ya," ungkap Ketua Banggar Azis Syamsuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2017).

 

Kesepakatan ini didapat setelah mendengarkan paparan dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara. Hal ini dikarenakan adanya penguatan nilai tukar rupiah di RAPBN 2018 maka anggaran subsidi listrik turun tapi masih lebih tinggi dibandingkan APBN-P 2017.

 

Untuk subsidi listrik, asumsi yang digunakan adalah kurs Rp 13,400 dan ICP USD 48 per barrel. Dengan perubahan asumsi ini maka kebutuhan subsidi tahun berjalan 2018 turun dari Rp 53,238 triliun menjadi Rp 52,660 triliun. Dengan carry over Rp 5 triliun maka subsidi dalam RAPBN 2018 dari Rp 52,238 triliun di RAPBN menjadi Rp 47,660 triliun,

 

Sementara itu, untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ditetapkan untuk volume minyak tanah sebanyak 610 ribu kiloliter, sedangkan minyak solar Rp 15,62 juta kiloliter. Sedangkan untuk volume elpiji 3 kg, dalam RAPBN diusulkan volume 6,385 juta matrik ton, namun disepakati dalam Panja sebesar 6,45 juta matrik ton atau naik.

 

Terkait subsidi gas elpiji 3 kg, Wakil Ketua Banggar Said Abdullah menagih janji pemerintah untuk menyalurkan subsidi elpiji 3 kg secara tertutup. Menurutnya, penyaluran subsidi secara terbuka tidak akan menyasar kelompok masyarakat miskin. Sementara rencana penyaluran subsidi yang terintegrasi dengan program keluarga harapan hanya janji pemerintah dua tahun lalu. (hs) foto: Jaka/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Arah Kebijakan APBN 2018 Tentang Kesejahteraan Hanya Jangka Pendek
26-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengingatkan pemerintah untuk tidak terjebak pada kesia-siaan implementasi APBN 2018 pada bidang...
Banggar Ketok RUU APBN 2018
25-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Setelah mengalami penundaan, Badan Anggaran DPR akhirnya menyetujui RUU APBN 2018 untuk dibawa dalam rapat paripurna pada Rabu (25/10/2017). Dalam...
Segera Rampungkan RAPBN 2018, Banggar Bahas DIM
18-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin memimpin rapat panja dengan pemerintah membahas Draft RUU APBN 2018,di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta,...
Perhutanan Sosial Harus Jadi Perhatian
10-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR Sukiman menyampaikan beberapa poin terkait hasil audiensi Indonesia Budget Center (IBC) tentang perhutanan sosial untuk mendapatkan...