Masyarakat Distrik Seget Keluhkan Rusaknya Jalan Darat

19-09-2017 / PANITIA KHUSUS

Distrik Seget, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat berada sekitar 50 km dari Kota Sorong, untuk menjangkaunya harus menggunakan jalur laut dengan waktu tempuh 1-2 jam dari Kota Sorong. Distrik Seget bisa dijangkau dengan jalur darat dari Kota Sorong namun membutuhkan waktu yang cukup lama kira-kira 4-5 jam, namun saat ini jalur darat tidak bisa digunakan karena jalan terputus dan kondisi jalan masih jalan tanah.

 

Disela-sela kunjungan Tim Pansus Angket Pelindo II DPR RI ke daerah tersebut, untuk melihat kondisi lokasi rencana pembangunan Pelabuhan Seget oleh Pelindo II yang menggunakan dana global bond sebesar Rp2,4 triliun, Senin (18/09-2017). Masyarakat Distrik Seget memanfatkan kunjungan tersebut untuk menyampaikan aspirasi mereka salah satunya masalah jalan di daerah tersebut yang terputus.

 

Distrik Seget merupakan kawasan konsesi PT. Petrochina, sebuah perusahaan pertambangan gas asing yang sudah berada di kawasan itu sejak tahun 1971. 
Anggota Pansus Angket Pelindo II Wahyu Sanjaya yang juga Anggota Komisi VI DPR RI menyampaikan bahwa di daerah tersebut ada perusahaan, seharusnya bertanggungjawab atas infrastruktur jalan di daerah tersebut, apalagi jalan tersebut aktif digunakan.

 

Sementara itu, Anggota Pansus Angket Pelindo II Anton Sukartono Suratto yang juga Anggota Komisi V DPR RI menyampaikan bahwa akan mengecek dahulu status jalan tersebut apakah masih milik swasta atau audah dilimpahkan ke negara.

 

"Tipe jalan itu ada tiga yakni jalan kabupaten yang menjadi tugasnya Bupati, jalan provinsi yang menjadi tugasnya Gubernur dan jalan nasional yang menjadi tugasnya Kementerian PU PR. Intinya kita menampung aspirasi ini dan akan memperjuangkannya," ujarnya.

 

Sementara itu Ketua Tim Kunspek Pansus Angket Pelindo II Jhon Kennedy Azis menyampaikan, kondisi ini mengakibatkan Distrik Seget terisolir karena jalur menuju Sorong hanya bisa ditempuh melalui jalur laut karena jalur darat tidak bisa. "Transportasi mereka ke Sorong dengan menggunakan kapal cukup mahal yakni pulang pergi Seget-Sorong mereka harus membayar sebesar Rp1 juta," ungkapnya.


Dengan keterbatasan akses tersebut, penduduk kecamatan dengan populasi 3000 jiwa atau 600 KK ini lebih banyak menghabiskan waktunya di ditempat mereka tinggal. Untuk memenuhi kebutuhannya mereka berkebun dan melaut. 

 

"Kebetulan bapak-bapak dari pusat datang kesini, kita menyampaikan aspirasi semoga bisa diperjuangkan," ungkap Kepala Distrik Seget M. Pangala.Dia juga mengatakan, sudah berkali-kali mengajukan surat ke perusahaan gas yang ada di daerah tersebut untuk memperbaiki jalan di Distrik Seget namun tidak ada respon dan tanggapan. Menanggapi hal tersebut, Jhon mengatakan, akan menyampaikan ke kementerian terkait agar segera membuatkan jalan untuk mereka. (skr,mp) Foto: Singgih/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aparat Diharapakan Lebih Tajam Cegah Terorisme
25-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Dengan telah disahkannya RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) menjadi undang-undang, para aparat yang bertugas memberantas terorisme bisa...
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Antiterorisme Dilanjutkan ke Paripurna
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
DPR RI dan pemerintah secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan...
Pasal Perlindungan Korban Terorisme Berlaku Surut
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Pasal-pasal dalam RUU Terorisme kini sudah jauh lebih maju. Dan salah satu konten yang terbaru adalah semua korban terorisme di...
Timsin RUU Terorisme Selaraskan Pasal-pasal
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Tim Sinkronisasi (timsin) Pansus RUU Terorisme masih menyelaraskan pasal-pasal dalam RUU ini, agar tidak saling bertolak belakang. Yang juga masih...