Ketua KPK Diduga Terlibat Korupsi Alat Berat

20-09-2017 / PANITIA KHUSUS

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahandjo diduga terlibat rekayasa proyek semasa menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Agus diduga korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015.

 

Fakta ini diungkap Pansus Hak Angket DPR RI terhadap KPK dalam konferensi pers yang disampaikan Anggota Pansus Arteria Dahlan di Hotel Santika, Jakarta, Rabu malam (20/9/2017). Hadir pula anggota Pansus lainnya Masinton Pasaribu dan Eddy Kusuma Wijaya. Kasus yang melibatkan Ketua KPK ini merupakan kegiatan pengadaan barang yang dilakukan melalui e-purchasing (pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik).

 

Ketika itu, kata Arteria, ada pengadaan 19 unit Pakkat Road Maintenance Truck senilai Rp36,1 miliar dari PT. Dor Ma Uli (DMU). Pansus mempertanyakan kebenaran pesanan melalui e-katalog. “Apakah benar terjadi keterlibatan yang dilakukan teman-teman yang ada di LKPP, yang notabene pimpinan LKPP-nya adalah yang sekarang jadi pimpinan KPK?” ujar Arteria.

PT DMU diduga merekayasa dokumen identitas fisik alat berat yang seolah berasal dari Amerika Serikat.

 

“Kami juga mendapat pengakuan dari Bina Marga dan vendor bahwa pekerjaan telah selesai. Faktanya, barang tersebut belum didatangkan secara keseluruhan,” kilah Arteria membuka fakta kecurangan. Tindakan Agus tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp22,4 miliar atau 60 persen lebih dari total proyek Rp36,1 miliar. Kasus ini sedang disidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Sudah ada dua tersangka, yakni Irianto Dirut PT DMU dan Hamdan Kepala Unit UPT Dinas Bina Marga.

 

Sedianya pada Rabu siang, Pansus ingin menggelar rapat dengan Pimpinan KPK. Namun, dalam suratnya yang disampaikan kepada Pansus, KPK menyatkan tak bisa hadir, lantaran sedang menjadi pihak dalam judicial review tentang keberaan Pansus sendiri di Mahkamah Konstitusi. Arteria mengaskan, pemanggilan Pimpinan KPK ke Pansus dalam konteks klarifikasi. Mestinya, Pimpinan KPK memanfaatkan rapat Pansus tersebut untuk mengklarifikasi keterlibatan Agus dalam rekayasa proyek ini.

 

Pada konferensi pers tersebut juga disampaikan, pergantian Wakil Ketua Pansus dari F-PDI Perjuangan. Masinton Pasaribu digantikan oleh Eddy Kusuma Wijaya. “Ini pergantian yang sangat biasa terjadi. Tidak ada masalah apa pun di balik pergantian ini,” ucap Eddy. (mh,mp) foto: kresno/jk


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masyarakat Kepulauan Harus Mandiri
13-12-2018 / PANITIA KHUSUS
Masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan harus mandiri secara ekonomi. Untuk itu, Pansus DPR RI sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU)...
Pemberdayaan SDM Penting di Daerah Kepulauan
13-12-2018 / PANITIA KHUSUS
Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu isu krusial dalam membangun daerah kepulauan. Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR...
Kebijakan Belum Berpihak pada Wilayah Kepulauan
12-12-2018 / PANITIA KHUSUS
Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Michael Wattimena mengatakan bahwa secara legal konstitusional, keberadaan Indonesia adalah negara kepulauan....
Perlu Otonomi Pengelolaan Daerah Kepulauan
12-12-2018 / PANITIA KHUSUS
Provinsi yang memiliki banyak pulau perlu diberi otonomi dalam mengelola daerah kepulauannya. Ini penting untuk menumbuhkan kesejahteraan baru dengan dukungan...