Makassar New Port Bisa Seimbangkan Ekonomi Indonesia

22-09-2017 / PANITIA KHUSUS

Pembangunan Makassar New Port (MNP) diharapkan banyak pihak bisa mewujudkan keseimbangan ekonomi antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Hal tersebut dipaparkan secara bersamaan oleh Pimpinan Pansus Pelindo Rieke Diah Pitaloka dan Direktur SDM dan Umum Pelindo IV Riman Sulaiman Duyoh, di Makassar, Rabu (20/9/2017). 

 

Rieke mengungkapkan dukungannya kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dalam memberikan kontribusi terbaiknya untuk pembangunan ekonomi di wilayah Indonesia Timur. Dia mengharapkan Indonesia Timur dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap sektor maritim Indonesia.

 

"Kita mendukung Pelindo IV untuk memberikan kontribusi terbaiknya, untuk membangun ekonomi di wilayah Timur Indonesia. Harus ada keseimbangan pembangunan antara barat dengan timur," ungkap Rieke. 

 

Sementara itu Riman mejelaskan, bahwa pembangunan Makassar New Port berdasar pada kebutuhan kapasitas yang semakin besar. "Sebenernya kita membangun ini karena kebutuhan kapasitas sudah semakin besar, sementara potensi Indonesia Timur luar biasa. Kira-kira nanti akan bisa seimbang antara timur dengan barat," jelasnya. 

 

Menurut PT Pelindo IV, saat ini pengerjaan fisik proyek Makassar New Port atau MNP tahap I telah mencapai 28,18% pada posisi per akhir Juli 2017. Pada 2018 ditargetkan pengerjaan tahap I sudah selesai. Realisasi fisik MNP tersebut merupakan komulatif dari seluruh paket pengerjaan proyek yang menelan investasi sekitar Rp1,8 triliun.

 

Secara terperinci, pada proyek MNP tahap I itu terdiri dari paket A dengan realisasi sebesar 36,46%, kemudian paket B 25,72% serta paket C yang berada pada posisi 27,46%.

 

Adapun pada paket A, kegiatan fisik yang dilakukan di antaranya reklamasi lahan untuk penggantian tanah lunak atau soil replacement serta produksi besi pondasi secant pile untuk dermaga. Kemudian untuk paket B meliputi kegiatan pembuatan beton L-Shape dalam rangkaian struktur penahan tanah, produksi material pemecah ombak serta termasuk pula reklamasi pada beberapa bagian.

 

Adapun, pengerjaan proyek MNP Tahap I paket A terdiri dari pembangunan causeway, dermaga, lapangan penumpukan peti kemas dan breakwater yang akan memiliki kapasitas terpasang mencapai 1,5 juta TEUs.

 

Pada paket B meliputi reklamasi seluas kurang lebih 13 hektare, causeway kurang lebih 1.276 meter, lapangan peti kemas sekitar lebih 16 hektare dan pengerukan kolam pelabuhan dengan kedalaman 16,0 mLWS. Sementara itu, untuk untuk paket C berupa pembangunan breakwater sepanjang 1.310 meter. (eko). Foto:Eko/jk


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fraksi Partai Demokrat Apresiasi Positif RUU Daerah Kepulauan
08-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan Michael Waitimena secara khusus menyampaikan dan memberi penghormatan kepada almarhum Alex...
F-PKS Nilai Pembangunan Daerah Kepulauan Sangat Penting
08-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan menekankan perlunya memberikan perhatian yang lebih terhadap daerah-daerah kepulauan, karena pembangunan daerah kepulauan sangat penting....
F-PDI Perjuangan Dukung Penuh RUU Daerah Kepulauan
08-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memberikan dukungan penuh dan akan mengawal sampai tuntas pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sampai...
Fraksi Golkar Apresiasi Inisiasi DPD atas RUU Daerah Kepulauan
08-10-2018 / PANITIA KHUSUS
Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR RI mengapresiasi langkah Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI yang telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang...