Nikah Siri Suburkan Pernikahan Usia Dini

27-09-2017 / KOMISI IX
Terungkapnya jaringan penyedia jasa nihah siri ternyata ikut andil menyuburkan pernikahan usia dini. Yang selalu menjadi korbannya adalah perempuan. Edukasi bagi kaum perempuan menjadi urgen dilakukan.
 
 
“Kasus lelang keprawanan dan jasa nikah siri yang saat ini ditangani Polda Metro Jaya merupakan tindakan yang jauh dari peradaban kemanusiaan.  Dalam kasus tersebut, perempuan menjadi obyek penderita, perempuan merupan korban, dan perempuan menjadi komoditas.” Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati dalam rilisnya, Rabu (27/9/2017).
 
 
Tawaran jasa nikah siri sebenarnya banyak ditemukan di tengah masyarakat. Dan kini, merambah ke media sosial. Polda Metro yang kini sedang menangani kasus ini, harus serius menindak para pelaku penyedia praktik nikah siri. Hukum harus ditegakkan kepada siapa pun yang melakukan tindak pidana.
 
 
“Praktik nikah siri ini jika dibedah, lebih banyak merugikan kelompok perempuan. Semuanya bermuara dari tidak dipegangnya pengadministrasian calon mempelai sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” kata Sekretaris Dewan Pakar PPP ini. Dampaknya dari nikah siri tidak sederhana, seperti subutnya pernikahan dini di kalangan perempuan dan anak-anak.
 
 
“Perempuan yang hamil di usia dini akan mengancam jiwa ibu dan tumbuh kembang anak. Belum lagi persoalan gizi anak yang akan terganggu,” ungkap Okky. Untuk mengatasi persoalan tersebut,  kuncinya terletak pada edukasi kepada masyarakat khususnya kaum perempuan. 
 
 
Peran pemerintah, agamawan, tokoh masyarakat, orang tua, serta kalangan perempuan sendiri harus mengemuka dan menyerukan dampak negatif yang muncul dari nikah siri ini. Upaya harus dilakukan, agar posisi perempuan tidak lagi sebagai obyek penderita. (mh,mp) Foto: Runi/od.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IX Apresiasi Program Kesehatan Pemkab Sleman
15-12-2017 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena seusai pertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dinas/Instansi terkait di kantor Bupati Sleman...
Banyak Pekerja Belum Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Sulteng
15-12-2017 / KOMISI IX
Dalam pertemuan Komisi IX DPR RI dengan BPKS Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah (Sulteng) terungkap, banyak pekerja belum terdaftar sebagai peserta BPJS...
Donggala Bangun 12 RS dan Puskesmas Modern
15-12-2017 / KOMISI IX
Untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Donggala telah membangun 12 rumah sakit (RS) dan juga Puskesmas modern. Sebelumnya,...
Program ORI Untuk Atasi Difteri Harus Cepat dan Menyeluruh
15-12-2017 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi berharap program Outbreak Response Immunization (ORI) untuk mengatasi penyakit difteri di...