Nikah Siri Suburkan Pernikahan Usia Dini

27-09-2017 / KOMISI IX
Terungkapnya jaringan penyedia jasa nihah siri ternyata ikut andil menyuburkan pernikahan usia dini. Yang selalu menjadi korbannya adalah perempuan. Edukasi bagi kaum perempuan menjadi urgen dilakukan.
 
 
“Kasus lelang keprawanan dan jasa nikah siri yang saat ini ditangani Polda Metro Jaya merupakan tindakan yang jauh dari peradaban kemanusiaan.  Dalam kasus tersebut, perempuan menjadi obyek penderita, perempuan merupan korban, dan perempuan menjadi komoditas.” Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati dalam rilisnya, Rabu (27/9/2017).
 
 
Tawaran jasa nikah siri sebenarnya banyak ditemukan di tengah masyarakat. Dan kini, merambah ke media sosial. Polda Metro yang kini sedang menangani kasus ini, harus serius menindak para pelaku penyedia praktik nikah siri. Hukum harus ditegakkan kepada siapa pun yang melakukan tindak pidana.
 
 
“Praktik nikah siri ini jika dibedah, lebih banyak merugikan kelompok perempuan. Semuanya bermuara dari tidak dipegangnya pengadministrasian calon mempelai sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” kata Sekretaris Dewan Pakar PPP ini. Dampaknya dari nikah siri tidak sederhana, seperti subutnya pernikahan dini di kalangan perempuan dan anak-anak.
 
 
“Perempuan yang hamil di usia dini akan mengancam jiwa ibu dan tumbuh kembang anak. Belum lagi persoalan gizi anak yang akan terganggu,” ungkap Okky. Untuk mengatasi persoalan tersebut,  kuncinya terletak pada edukasi kepada masyarakat khususnya kaum perempuan. 
 
 
Peran pemerintah, agamawan, tokoh masyarakat, orang tua, serta kalangan perempuan sendiri harus mengemuka dan menyerukan dampak negatif yang muncul dari nikah siri ini. Upaya harus dilakukan, agar posisi perempuan tidak lagi sebagai obyek penderita. (mh,mp) Foto: Runi/od.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Vaksin MR Belum Halal, Pemerintah Dinilai Lalai
16-10-2017 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menilai polemik tentang vaksin Meases Rubella (MR) merupakan salah satu kelalaian pemerintah. Menurutnya,...
Komisi IX DPR Selesaikan Revisi RUU Perlindungan Pekerja Migran
13-10-2017 / KOMISI IX
Setelah 10 tahun tertunda, Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) akhirnya rampung dibahas Komisi IX...
Kemenkes Diminta Perhatikan Kesehatan Santri
13-10-2017 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta Kementerian Kesehatan serius memperhatikan kualitas kesehatan para santri. Sudah seharusnya santri mendapatkan...
IndustriALL Adukan Kebijakan Fourlogh
10-10-2017 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI menerima serikat buruh yang tergabung dalam Indonesia Council (IndustriALL) yang terdiri dari 11 federasi serikat buruh....