Komisi IX DPR Menilai Banyak Pengiriman TKI Tidak Melalui Prosedur

03-10-2017 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menilai masih banyak pengiriman TKI yang tidak melalui prosedur sebenarnya. Sehingga banyak TKI berangkat dengan berstatus Ilegal, karena tidak tercatat di BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.  
 
 
“Komisi IX DPR RI saat ini sedang fokus memikirkan peningkatan perlindungan TKI di luar negeri. Aspek perlindungan ini menyangkut banyak persoalan. Persoalan tersebut antara lain gaji tidak dibayar, overstay, meninggal dunia di negara tujuan, tindak kekerasan yang dilakukan oleh majikan, dan gagal berangkat. Dari sekian banyak persoalan perlindungan itu, Komisi IX dan Timwas TKI DPR RI saat berkunjung ke Qatar dan Saudi menemukan bahwa masih banyak pengiriman TKI yang tidak melalui prosedur sebenarnya. Akibatnya, mereka yang berangkat tersebut berstatus ilegal karena memang tidak dicatat oleh BNP2TKI. Jika ada masalah, tentu penyelesaiannya tidak mudah. Mereka saat ini ditampung di kantor-kantor perwakilan kita di sana,"ujar Saleh dalam siaran Pers nya, baru-baru ini.
 
 
Dilanjutkannya, pengiriman TKI non-prosedur tersebut masih tetap ada meskipun sudah ada kebijakan  moratorium dari pemerintah. Ia menilai Pemerintah seolah tidak bisa mengambil tindakan tegas terkait masalah tersebut, mengingat pengiriman TKI ilegal itu tidak saja melibatkan oknum-oknum di Indonesia, tetapi juga orang-orang di Timur Tengah. Kondisi seperti ini tentu sangat tidak baik bagi perlindungan TKI.
 
 
Pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri ini menurut Politisi dari Fraksi PAN disinyalir karena adanya kepentingan dua pihak. Dalam hal ini, kepentingan TKI yang ingin bekerja dan mendapatkan pekerjaan serta kepentingan pihak yang menempatkan dan mereka yang membutuhkan TKI di sana. Itulah sebabnya, pada masa moratorium masi banyak TKI yang berangkat ke Saudi dengan menggunakan visa umroh. Sesampai di sana, ternyata tidak pulang lagi dan melanjutkan bekerja.
 
 
“Kami tekankan disini agar pihak-pihak yang mengirimkan TKI secara ilegal harus ditindak tegas. Harus ada hukuman sehingga mereka jera. Selain itu, pemerintah juga harus mencari solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah pengiriman secara ilegal ini. Kami juga ingin agar pemerintah terus mempertahankan moratorium. Kalaupun ada pengiriman harus betul-betul terbatas, terpantau, dan jelas perlindungannya. BNP2TKI memang berencana ingin melakukan pembenahan pola penempatan dan perlindungan TKI. Ini yang harus dipastikan dan dijamin oleh pemerintah," papar Politisi dapil Sumut II ini.(Ayu,mp), foto : Runi/Ky

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IX Apresiasi Program Kesehatan Pemkab Sleman
15-12-2017 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena seusai pertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dinas/Instansi terkait di kantor Bupati Sleman...
Banyak Pekerja Belum Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Sulteng
15-12-2017 / KOMISI IX
Dalam pertemuan Komisi IX DPR RI dengan BPKS Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah (Sulteng) terungkap, banyak pekerja belum terdaftar sebagai peserta BPJS...
Donggala Bangun 12 RS dan Puskesmas Modern
15-12-2017 / KOMISI IX
Untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Donggala telah membangun 12 rumah sakit (RS) dan juga Puskesmas modern. Sebelumnya,...
Program ORI Untuk Atasi Difteri Harus Cepat dan Menyeluruh
15-12-2017 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi berharap program Outbreak Response Immunization (ORI) untuk mengatasi penyakit difteri di...