Supratman Tepis Single Mux Hadirkan Praktik Monopoli

03-10-2017 / BADAN LEGISLASI

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menepis pandangan bahwa konsep single mux operator dalam draft RUU Penyiaran akan menciptakan praktik monopoli. Sebab, dalam konsep single mux, frekuensi sepenuhnya akan dikelola negara.

 

Single mux justru bukan monopoli, sebaliknya justru memberi keadilan bagi masyarakat karena tiap penyelenggara (Lembaga Penyiaran Swasta/LPS) hanya akan diberikan satu kanal, dan setiap kanal berisi 12 channel,” tuturnya di sela-sela Rapat Pleno Baleg dengan Komisi I di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (02/10/2017) malam.

 

Ia menjelaskan, dalam rapat yang berlangsung tertutup tersebut, perbedaan pandangan tentang tata cara perpindahan televisi analog ke digital sangat alot. Sementara hanya ada dua fraksi yang sudah menyampaikan sikapnya, yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar. Menurutnya, penguasaan frekuensi harus diberikan kepada negara (single mux operator), mengingat frekuensi adalah sumber yang alam terbatas.

 

“Kita tetap konsisten untuk  single mux, sementara fraksi golkar mengusulkan hybrid. Namun, Hybrid kan belum dikenal, jadi dibutuhkan  sebuah rumusan yang tetap mengatur peran swasta juga bisa terlibat, terutama bagaimana negara memiliki kekuasaan atas frekuensi, sehingga negara tidak dirugikan,” jelas politisi Gerindra ini.

 

"Ada 10 frekuensi yang sudah dikuasai swasta, selebihnya itu 30 akan ditarik dan dikuasai oleh negara," sambungnya.

 

Sementara, Fraksi Golkar mengusulkan sistem hybrid mux operator dalam sistem imigrasi televisi analog ke digital. Dengan alasan pertimbangan demokrasi penyiaran dan mempertimbangkan kesiapan lembaga penyiaran di Indonesia, dalam hal ini Lembaga Penyiaran Publik Radio Televisi Republik Indonesia (LPP RTRI) sebagai bentuk satu-satunya penyelenggara penyiaran multipleksing digital. (ann/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Masyarakat Hukum Adat Didorong Segera Selesai
14-12-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arif Wibowo mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat segera selesai di sisa...
Baleg DPR Serap Aspirasi RUU Masyarakat Hukum Adat di Riau
13-12-2018 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Riau dalam rangka menyerap aspirasi penyusunan Program Legislasi Nasional...
DPRD Malang Studi Penyusunan RUU di Baleg
11-12-2018 / BADAN LEGISLASI
DPRD Kota Malang melakukan audiensi terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Rombongan anggota DPRD Kota...
Baleg DPR Terima Kunjungan Mahasiswa Ilmu Hukum Untirta
07-12-2018 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima kunjungan studi lapangan 100 mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Kepada...