IHPS I Tahun 2017 Ungkap 14 Ribu Permasalahan

03-10-2017 / PARIPURNA

 

Ikthisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2017 yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat memuat 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dari sejumlah LHP itu, terungkap sebanyak 9.729 temuan yang meliputi 14.997 permasalahan yang berpotensi merugikan negara senilai Rp 27,39 triliun. Sebanyak 687 LHP itu terdiri dari 113 LHP pemerintah pusat, 537 LHP pemerintah daerah, dan 37 LHP BUMN dan badan lainnya.

 

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara memaparkan permasalahan tersebut meliputi 7.284 (49 persen) kelemahan sistem pengendalian Internal (SPI), 7.549 (50 persen) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 25,14 triliun serta 164 (1 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 2,25 triliun. Permasalahan ketidakpatuhan mengakibatkan kerugian sebanyak 3.135 (67 persen) senilai Rp 1,81 triliun dan potensi kerugian sebanyak 484 (10 persen) senilai Rp 4,89 triliun, serta kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23 persen) senilai Rp 18,44 triliun.

 

“Atas permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan tersebut, pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara maupun daerah sebesar Rp 509,61 miliar atau 2 persen,” urai Moermahadi saat membacakan IHPS I Tahun 2017 di depan Rapat Paripurna DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

 

Moermahadi menambahkan berdasarkan jenis pemeriksaannya, LHP terdiri atas 645 LHP keuangan, 9 LHP kinerja, 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016. Dalam pemeriksaan LKPP, BPK juga memeriksa 86 laporan keuangan kementerian atau lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

 

Sementara itu, hasil pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN tahun 2016 menunjukkan bahwa 73 LKKL (termasuk LK BPK) dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 8 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 6 LKKL telah memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer Opinion.

 

“Opini WTP LKKL telah mengalami peningkatan sebesar 19 poin persen dari tahun 2015, yang hanya 56 LKKL atau 65 persen menjadi 74 LKKL atau 74 persen pada tahun 2016,” imbuh Moermahadi.

 

Dari 537 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016, menunjukkan bahwa 375 LKPD memperoleh opini WTP, 139 LKP mendapat opini WDP, dan 23 LKPD memperoleh opini TMP atau Disclaimer Opinion.

 

“LKPD yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan sebesar 12 poin dari tahun 2015 yang hanya 313 LKPD (58 persen) menjadi 375 LKPD (70 persen) pada tahun 2016,” tambah Moermahadi.

 

Moermahadi menambahkan, pada periode 2005 – 30 Juni 2017, BPK melaporkan 447 temuan berindikasi pidana senilai Rp 44,74 triliun kepada Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari total temuan yang dilaporkan tersebut, diantaranya sebanyak 425 temuan senilai Rp 43,22 triliun telah ditindaklanjuti.

 

“Selain itu pada periode 2013 – 30 Juni 2017, BPK telah melakukan perhitungan kerugian negara atas tindak pidana korupsi yang sedang diproses secara hukum berdasarkan permintaan Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan KPK sebanyak 120 kasus senilai total Rp 46,56 triliun,” papar Moermahadi. (sf,mp) foto: andri/and


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Setujui Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Papua Nugini
17-10-2017 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyetujui ratifikasi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Merdeka...
Nizar Zahro Sampaikan Keluhan Masyarakat tentang E-Toll
17-10-2017 / PARIPURNA
foto: Jayadi/Jy Anggota DPR RI Mohammad Nizar Zahro menyampaikan aspirasi masyarakat yang diterima oleh Fraksi Gerindra terkait masalah E-Toll dalam...
Badan Siber dan Lemsaneg Jadi Mitra Kerja Komisi I DPR
17-10-2017 / PARIPURNA
Berdasarkan hasil keputusan rapat konsultasi antar pimpinan DPR RI dan Pimpinan fraksi-fraksi pengganti rapat Bamus tanggal 16 Oktober 2017telah disepakati...
Legislator Usul Pembentukan Satgas Penanganan Perdagangan Manusia
17-10-2017 / PARIPURNA
foto: Jayadi/Jy Anggota Legislatif Rieke Diah Pitaloka mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Perdagangan Manusia, yang didalamnya ada unsur dari...