IHPS I Tahun 2017 Ungkap 14 Ribu Permasalahan

03-10-2017 / PARIPURNA

 

Ikthisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2017 yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat memuat 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dari sejumlah LHP itu, terungkap sebanyak 9.729 temuan yang meliputi 14.997 permasalahan yang berpotensi merugikan negara senilai Rp 27,39 triliun. Sebanyak 687 LHP itu terdiri dari 113 LHP pemerintah pusat, 537 LHP pemerintah daerah, dan 37 LHP BUMN dan badan lainnya.

 

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara memaparkan permasalahan tersebut meliputi 7.284 (49 persen) kelemahan sistem pengendalian Internal (SPI), 7.549 (50 persen) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 25,14 triliun serta 164 (1 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 2,25 triliun. Permasalahan ketidakpatuhan mengakibatkan kerugian sebanyak 3.135 (67 persen) senilai Rp 1,81 triliun dan potensi kerugian sebanyak 484 (10 persen) senilai Rp 4,89 triliun, serta kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23 persen) senilai Rp 18,44 triliun.

 

“Atas permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan tersebut, pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara maupun daerah sebesar Rp 509,61 miliar atau 2 persen,” urai Moermahadi saat membacakan IHPS I Tahun 2017 di depan Rapat Paripurna DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

 

Moermahadi menambahkan berdasarkan jenis pemeriksaannya, LHP terdiri atas 645 LHP keuangan, 9 LHP kinerja, 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016. Dalam pemeriksaan LKPP, BPK juga memeriksa 86 laporan keuangan kementerian atau lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

 

Sementara itu, hasil pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN tahun 2016 menunjukkan bahwa 73 LKKL (termasuk LK BPK) dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 8 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 6 LKKL telah memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer Opinion.

 

“Opini WTP LKKL telah mengalami peningkatan sebesar 19 poin persen dari tahun 2015, yang hanya 56 LKKL atau 65 persen menjadi 74 LKKL atau 74 persen pada tahun 2016,” imbuh Moermahadi.

 

Dari 537 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016, menunjukkan bahwa 375 LKPD memperoleh opini WTP, 139 LKP mendapat opini WDP, dan 23 LKPD memperoleh opini TMP atau Disclaimer Opinion.

 

“LKPD yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan sebesar 12 poin dari tahun 2015 yang hanya 313 LKPD (58 persen) menjadi 375 LKPD (70 persen) pada tahun 2016,” tambah Moermahadi.

 

Moermahadi menambahkan, pada periode 2005 – 30 Juni 2017, BPK melaporkan 447 temuan berindikasi pidana senilai Rp 44,74 triliun kepada Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari total temuan yang dilaporkan tersebut, diantaranya sebanyak 425 temuan senilai Rp 43,22 triliun telah ditindaklanjuti.

 

“Selain itu pada periode 2013 – 30 Juni 2017, BPK telah melakukan perhitungan kerugian negara atas tindak pidana korupsi yang sedang diproses secara hukum berdasarkan permintaan Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan KPK sebanyak 120 kasus senilai total Rp 46,56 triliun,” papar Moermahadi. (sf,mp) foto: andri/and


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Blue Print Pembangunan Parlemen Modern Telah Selesai Disusun
12-12-2017 / PARIPURNA
Tim Implementasi Reformasi DPR telah menyelesaikan penyusunan blue print pembanguna Parlemen Modern yang telah diterbitkan oleh Badan Keahlian dan Sekretariat...
DPR Sampaikan Keprihatinan Beberapa Bencana Alam di Indonesia
12-12-2017 / PARIPURNA
DPR RI menyampaikan keprihatinan atas terjadinya bencana alam di beberapa daerah, antara lain meletusnya Gunung Agung di Bali, bencana banjir,...
DPR Selesaikan 17 RUU
12-12-2017 / PARIPURNA
Selama tahun 2017, DPR bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 17 Rancangan Undang-undang (RUU), yang terdiri atas enam RUU Prioritas...
Pemerintah Harus Jamin Keberadaan Elpiji 3 Kg
12-12-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam Ecky mendesak pemerintah untuk menjamin ketersediaan gas tabung elpiji 3 kg guna...