Perlu Pasal Karet Untuk Atur Jenis-Jenis Narkotika

05-10-2017 / BADAN LEGISLASI

Anggota Tim Kunjungan Spesifik Baleg DPR RI Henry Yosodiningrat yang juga Ketua Granat (Gerakan Nasional Anti Narkotika dan Psikotropika) mengatakan dalam UU Narkotika, perlu adanya pasal karet yang mengatur jenis-jenis Narkotika. Pasal karet dibutuhkan mengingat, banyaknya turunan dari zat-zat yang ada dalam daftar lampiran RUU Narkotika.

"Kenapa perlu ada pasal karet terkait dengan jenis narkotika,  karena banyak turunan-turunan dari zat-zat yang ada dalam daftar lampiran UU kita hanya punya 40 sementara sekarang sudah hampir 800 jenis. Hal ini supaya setiap zat yang mempunyai dampak atau yang mempunyai kesamaan dengan itu perlu diperluas istilah pasal karet tadi," katany  saat rapat dengar pendapat dengan seluruh jajaran aparat penegak hukum Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Aula Mapolda Kepri, Rabu (04/10/11).

 

Lebih lanjut ia menjelaskan, pasal karet diperlukannya untuk menyesuaikan adanya jenis-jenis narkoba baru yang kian berkembang pesat. Sehingga, dengan pasal karet tersebut tidak perlu lagi merubah Undang-Undang. Mengingat keadaan yang ada saat ini, pemerintah hanya mengeluarkan Undang-Undang turunan berbentuk Peraturan Pemerintah, seperti Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.


Sementara anggota Baleg lainnya, Arsul Sani menyoroti soal banyaknya jenis-jenis narkotika. Menurutnya apakah tidak lebih baik tidak usah dilampirkan di dalam Undang-Undang.

"Tadi juga kami melemparkan tentu berdasarkan masukan-masukan yang diterima dari tempat lain, bagaimana misalkan kalau  jenis-jenis narkotikanya itu tidak dijadikan sebagai lampiran di UU, kenapa? karena kalau ada narkoba jenis baru, kalau itu dilampirkan maka harus merubah jenis lampirannya dan kalau merubah lampirannya maka harus merubah UUnya itukan susah dan butuh waktu lama lagi," papar politisi PPP ini. 

Arsul juga menyampaikan bahwa hal-hal krusial yang nantinya akan dirubah dalam revisi UU Narkotika diantaranya pengaturan jenis narkotika, peran dan fungsi kelembagaan, dan pasal-pasal yang mengatur tentang pidana materil yang menjadi dasar pemidanaan, itu juga perlu disesuaikan dengan konsep pemberantasan korupsi. Mengingat dimana ditemukannya penyalahgunaan itu bukan untuk dipenjara tapi untuk direhabilitasi. (ndy) foto:nadya/ky

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Pendidikan Kedokteran akan Efektifkan Jenjang Pendidikan Dokter
18-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto menyatakan, aturan jenjang pendidikan dokter dalam RUU Pendidikan Kedokteran diharapkan efektif...
RUU Pendidikan Kedokteran Akan Beri Perhatian pada Standarisasi Kompetensi
18-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wenny Haryanto mengungkapkan belum solidnya standarisasi pendidikan kedokteran antara fakultas kedokteran dengan penyelenggaraan Ujian...
Baleg DPR Terima DPRD Kabupaten Gresik
13-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Joko Riskiyono mematahkan kekhawatiran Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik terkait overlapping tugasnya dengan Alat...
Pesantren Kelak Sejajar dengan Lembaga Pendidikan Umum
05-07-2018 / BADAN LEGISLASI
Lembaga pendidikan pesantren dan keagamaan lainnya diharapkan kelak bisa disejajarkan dengan lembaga pendidikan umum, seperti SMP dan SMA. DPR RI...