Komisi X Dalami Soal Pemecatan Rektor UNJ

05-10-2017 / KOMISI X

Komisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Rektor Non Aktif Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Profesor DR. Djaali, guna mendengarkan keluhan dan aspirasi yang ingin disampaikan terkait permasalahan pemecatan Rektor UNJ oleh Menristek Dikti beberapa waktu lalu.

 

Seperti diberitakan berbagai media bahwa Prof Dr Djaali menolak untuk meletakkan jabatan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) meski Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir telah memberhentikannya secara resmi. Djaali diberhentikan per tanggal 25 September 2017, digantikan oleh Prof. Dr. Intan Ahmad, Ph.D sebagai Pejabat Pelaksana Harian Rektor UNJ.

 

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir memecat Djaali dari jabatan rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan alasan bahwa Djaali melanggar beberapa peraturan, antara lain Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Pergururan Tinggi.

 

Keputusan Menristek Dikti tersebut diambil setelah mendapatkan laporan dari tim independen Kemenristekdikti yang bertugas mendalami temuan dari tim Evaluasi Kinerja Akademik (tim EKA) yang meyakini Djaali melakukan beberapa pelanggaran akademik. Nasir menegaskan, terjadi plagiarisme yang cukup tinggi di kampus UNJ. Menurut dia, plagiarisme masuk dalam kategori pelanggaran berat.

 

Sementara itu Aliansi Dosen UNJ merilis tiga pelanggaran berat yang dilakukan Djaali. Yaitu, melindungi pelaku plagiarisme, melakukan nepotisme dan otoriter. Aliansi Dosen UNJ menuding ada praktek plagiarisme yang ditemukan tim EKA terhadap 5 pejabat pemerintah daerah.

 

Dalam kesempatan RDPU dengan Komisi X DPR, Djaali dengan tegas menyatakan bahwa semua tuduhan yang telah disampaikan secara sepihak kepada UNJ dan Rektor UNJ, merupakan bukti konkrit tindakan sewenang-wenang Kemenristek dikti kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

 

Djaali menilai, Kemenristek dikti sebagai pembina perguruan tinggi di Indonesia tidak menjalankan fungsinya sebagai pembina, namun lebih berfungsi sebagai birokrat penguasa, yang mengedepankan ancaman dan sanksitanpa memperhatikan sama sekali aspek-aspek keadilan.

 

Atas dasar pertimbangan tersebut maka Rektor UNJ sesuai amanat Senat UNJ, telah menempuh jalur hukum baik PTUN maupun pidana. Djaali memohon kepada Komisi X DPR untuk memberikan pengawasan kepada Kemenristek dikti dan memberikan pengawalan kepada proses hukum yang ditempuh UNJ dan Rektor UNJ.

 

Menanggapi permohonan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan di Gedung Parlemen, Kamis (05/10) mengatakan bahwa semua bahan masukan sudah dicatat dan dibacanya. Popong menyatakan akan menindaklanjuti permasalahan itu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi X DPR.

 

“Kami harus tetap berjalan pada kewenangan yang ada pada kami. Kami tidak punya kewenangan untuk memecat Menteri. Kewenangan kami adalah sesuai dengan tugas sebagai wakil rakyat adalah menjadi pendengar yang baik, kemudian yang kami lakukan pasti akan sesuai dengan kewenangan yang ada. Semua yang kami catat pasti akan kami sampaikan kepada pemerintah,” ucapnya. (dep,mp) Foto : Arief/ky


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pagu Anggaran Perpusataan Nasional Tetap Sebesar RP. 584,9 Miliar
17-10-2017 / KOMISI X
Komisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional guna membahas penyesuaian RKA-KL Tahun Anggaran 2018. Dalam...
Anies-Sandi Harus Genjot Ekonomi Kreatif Jakarta
17-10-2017 / KOMISI X
Anies Bawesdan dan Sandiaga Uno resmi dilantik sebagai pasangan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Duet ini diharapkan menggarap ekonomi kreatif yang...
Yayuk Basuki Pertanyakan Perpres Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional
16-10-2017 / KOMISI X
Prioritas khusus demi sukses penyelenggaraan Asian games dan Asian para Games tahun 2018, sudah teranggarkan. Termasuk pula sukses prestasi, yakni...
Komisi X DPR Terima Usulan Perubahan Alokasi Anggaran Kemenpora
16-10-2017 / KOMISI X
Komisi X DPR RI menerima surat dari Kemenpora tertanggal 16 Oktober 2017 perihal perubahan pagu anggaran alokasi RKA-KL Tahun Anggaran...