Ada Kerancuan Pasal 112 dan 127 UU Narkotika

05-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Terdapat kerancuan pada Pasal 112 dan 127 yang tercantum dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi para penegak hukum dalam menetapkan hukuman. Karena, pada kedua pasal tersebut, orang yang membawa dan memakai narkotika ada di kedua pasal tersebut.
 
 
Menurut Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto, akibatnya seseorang bisa dikenakan kedua pasal itu. Padahal, sanksi pada kedua pasal itu berbeda, pasal 112 minimal 4 tahun penjara (berat), sedangkan pasal 127 maksimal 4 tahun (ringan).
 
 
"Kami akan pelajari lebih lanjut terkait hal ini. Jangan sampai hakim menjadi rancu, pasal mana yang harus digunakan. Dan dari segi hukuman, harus ada rasa keadilan," kata Ketua Tim Kunspek, Totok Daryanto saat rapat dengan Polda Papua, BNNP, Gubernur dan Jajaran Penegak Hukum di Mapolda Jayapura, Papua, Kamis (5/9).
 
 
Sementara itu, Wakil Pengadilan Tinggi Negeri, Nyoman Gede Wirya menyoroti UU Narkotika khususnya pasal 112. Menurut Nyoman, pasal yang mengatur kepemilikan narkotika itu merupakan pasal keranjang sampah atau pasal karet.
 
 
Menurutnya, orang yang didakwa membawa narkotika, pecandu dan pengedar semua kena di pasal 112, tapi bisa juga kena di pasal 127. "Menurut saya, kedua pasal itu harus ada perbedaan yang lebih spesifik. kalaupun tidak ada penjelasan dalam pasal, harus diperjelas dalam penjelasan lampiran. Sehingga, hakim mendapat kepastian, tidak ada lagi keragu-raguan dalam memutus perkara," jelasnya.
 
 
Kunjungan Kerja Spesifik Baleg DPR ini, bertujuan untuk memantau dan meninjau pelaksanaan UU Narkotika nomor 35 Tahun 2009 di Provinisi Papua. (jk,mp). foto: jaka/ky
 
 
 

  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perkelapasawitan Paling Ditunggu Masyarakat Sumsel
16-01-2019 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Julian Gunhar menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkelapasawitan dan RUU lain yang terkait dengan pertanian...
Baleg DPR Apresiasi Antusiasme Pemprov Sumsel Atas Prolegnas Tahun 2019
15-01-2019 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Atgas mengapresiasi antusiasme Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan beserta stakeholder terkait seperti...
Baleg DPR Optimis Selesaikan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2019
10-01-2019 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sudiro Asno memaparkan, saat ini Daftar Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Program Legislasi...
Baleg DPR Dorong RUU Provinsi Bali Masuk Prolegnas Prioritas
10-01-2019 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sudiro Asno berharap jika usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Bali secara berkas sudah...