Perlu Penanganan Khusus Peredaran Narkoba di Papua

06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki begitu banyak perbatasan, sehingga perlu penanganan khusus peredaran narkoba terutama di wilayah seperti Papua ini.
 
 
"Saya kira perlu ada tambahan personil Polisi dan TNI di wilayah perbatasan yang luas seperti di Papua ini. Karena, menurut Wakapolda, peredaran narkoba banyak ditemukan masuk lewat laut," kata Anggota Baleg, Khatibul Umam Wiranu usai mengunjungi daerah perbatasan di Jayapura, Kamis (5/9).
 
 
Ditambahkannya, perlu ada tindakan yang lebih tegas di daerah perbatasan, seringkali atas nama persaudaraan seperti di perbatasan Jayapura dan Papua Nugini, lalu lintas masuk orang agak longgar.
 
 
Selain itu, perlu adanya regulasi yang mengatur tradisi masyarakat terhadap miras, karena hal itu masih erat kaitannya dengan narkoba.Politisi F-Demokrat ini juga mengapresiasi kinerja Kepala BNN yang berhasil mendeteksi peredaran narkoba melalui tiang pancang  dengan jumlah yang fantastis.
 
 
"Memang Papua menjadi salah satu perbatasan yang sangat krusial untuk memasukkan barang haram ini, terlebih persoalan  personil masih sangat terbatas. Kita akan sampaikan kepada Pimpinan BNN dan Komisi III," tutupnya.
 
 
Sementara itu, Kepala BNNP, Bambang BS mengatakan, perlu tambahan personel untuk mencegah peredaran narkoba di Papua ini. "Anda bisa bayangkan, dari 29 Kabupaten Kota, Baru ada 2 Kantor BNN, di Jayapura dan Mimika. Minimal kami mengajukan tambahan 3 kantor BNN di daerah yang rawan perederan narkoba,"terangnya.(jk,mp)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ketua Baleg Ungkap Hambatan Proses Legislasi
08-06-2018 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menerima kunjungan Pemuda Pancasila DKI Jakarta dan BEM Kampus se-DKI dan OKP...
RUU Konsultan Pajak Untuk Tingkatkan Penerimaan Pajak Negara
06-06-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menjelaskan tujuan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Konsultan Pajak adalah meningkatkan...
Program DLP, Pemborosan Uang Negara
27-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Program Dokter Layanan Primer (DLP) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dinilai sebagai bentuk pemborosan...
DPR Dukung Pemprov Sumsel Bangun Fakultas Kedokteran Terbaik
27-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto mendukung rencana Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang akan membangun Fakultas...