Belum Ada Perda Tentang Narkotika di Papua

06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto, mengatakan, belum adanya perda tentang narkotika di Papua menyebabkan regulasi pencegahan peredaran narkoba belum berjalan baik.
 
 
"Walaupun sudah ada UU Narkotika, tapi saya kira perlu pencegahan yang diatur didalam perda, sehingga lebih spesifik mengatur, seperti, adanya kawasan bebas narkoba. Peran sekolah, orang tua, dan masyarakat juga dilibatkan," kata Politisi F-PAN ini saat rapat dengan Polda Papua, BNNP dan jajaran penegak hukum di Jayapura,Papua, Kamis (5/9).
 
 
Ia menambahkan, biasanya setiap daerah kesulitan membuat perda karena minimnya SDM.
Untuk itu, perlu dikomunikasikan lebih lanjut kepada Pemerintah dan DPR.
 
 
Selain itu, lanjut Politisi Dapil Jatim ini, rehabilitasi pengguna narkoba jangan sampai dijadikan satu dengan lapas, karena lapas ini justru menjadi salah satu tempat kegiatan penyaluran narkoba.
 
 
"Ini menjadi masalah besar bangsa kita, padahal lapas dibawah kendali pemerintah, tapi menjadi tempat aman bagi para pengedar dan pengguna narkoba," terangya.
 
 
Sementara itu, Sekretariat Gubernur Papua,Silwanus Sumule, mengaku, untuk perda yang mengatur pelarangan narkoba di Papua memang belum ada. Tetapi, baru ada perda mengenai pelarangan miras.  
 
 
"Karena menurut kami, miras menjadi pintu masuk narkoba. Ini yang gencar dilakukan oleh bapak gubernur menyangkut pelarangan dan peredaran minuman beralkohol,"tutupnya. (jk,mp).

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Revisi UU ASN Macet Karena Pemerintah Lambat
17-01-2018 / BADAN LEGISLASI
DPR RI telah berusaha semaksimal mungkin agar UU Aparatur Sipil Negara (ASN) mampu mengakomodir kepentingan tenaga honorer yang kontribusinya cukup...
Revisi UU ASN Memungkinkan Pengangkatan Honorer Menjadi PNS
17-01-2018 / BADAN LEGISLASI
RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan RUU Prioritas Prolegnas 2018. Wakil...
RUU Sistem Budaya Pertanian Akan Lindungi Lahan Pertanian
16-01-2018 / BADAN LEGISLASI
Tergerusnya lahan pertanian semakin hari semkin marak, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan tanah untuk keperluan non pertanian. Alih fungsi...
Menjaga Keistimewaan Kurikulum Pendidikan Pesantren
12-01-2018 / BADAN LEGISLASI
Memasuki Masa Persidangan III tahun sidang 2017-2018, Badan Legislasi DPR RI sedang memproses Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan...