Komisi IX Apresiasi Presiden Perkuat Kewenangan BPOM

09-10-2017 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi keinginan Presiden Joko Widodo dalam memperkuat kewenangan BPOM (badan pengawas obat dan makanan).
“Dari pengawasan kami di Komisi IX, BPOM belum bisa bekerja maksimal karena adanya tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain, termasuk Kementerian Kesehatan. Belum lagi, kewenangan untuk lakukan penindakan juga belum maksimal diberikan kepada BPOM,”ujar Shaleh dalam siaran persnya, baru-baru ini di Jakarta.
 
Ia mengakui selama ini, jika ada persoalan yang terkait dengan obat dan makanan, semua pihak pasti menoleh ke BPOM. Padahal, tidak semua persoalan itu dapat diselesaikan sendiri oleh BPOM. Mereka masih perlu berkoordinasi dengan instansi lain seperti kemenkes dan kepolisian.
 
Ia menilai salah satu cara yang efektif dalam meningkatkan kewenangan BPOM adalah dengan membuat Undang-Undang sendiri. Dengan begitu, payung hukum untuk melindungi dari aspek penyalahgunaan obat, makanan, dan kosmetik akan menjadi kuat. Undang-undang itu nantinya juga diharapkan dapat menyelesaikan tumpang tindih kewenangan yang ada saat ini.
 
"Komisi IX DPR sangat senang jika RUU pengawasan obat dan makanan menjadi inisiatif pemerintah. Diharapkan, dalam revisi prolegnas. usulan tersebut sudah bisa dimasukkan,"ujar politisi dari Fraksi PAN ini.
 
Dilanjutkannya, Indonesia sudah semestinya bisa berkaca pada negara lain dimana persoalan perlindungan masyarakat dalam aspek ini menjadi prioritas. Di tengah kompetisi perdagangan bebas yang semakin kuat, Indonesia harus dapat memastikan bahwa seluruh produk yang masuk ke Indonesia aman untuk dikonsumsi. Termasuk di dalamnya, produk-produk obat, makanan, dan kosmetik yang dijual secara online.
 
"Yang mengkhawatirkan sekarang ini adalah penjualan secara online. Produk-produk dari negara lain dengan mudah bisa melintasi batas teritorial. Semua itu harus bisa diawasi dan dipastikan aman,"harapnya. (Ayu,mp).Foto: Runi/Rni

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IX Apresiasi Program Kesehatan Pemkab Sleman
15-12-2017 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena seusai pertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dinas/Instansi terkait di kantor Bupati Sleman...
Banyak Pekerja Belum Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Sulteng
15-12-2017 / KOMISI IX
Dalam pertemuan Komisi IX DPR RI dengan BPKS Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah (Sulteng) terungkap, banyak pekerja belum terdaftar sebagai peserta BPJS...
Donggala Bangun 12 RS dan Puskesmas Modern
15-12-2017 / KOMISI IX
Untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Donggala telah membangun 12 rumah sakit (RS) dan juga Puskesmas modern. Sebelumnya,...
Program ORI Untuk Atasi Difteri Harus Cepat dan Menyeluruh
15-12-2017 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi berharap program Outbreak Response Immunization (ORI) untuk mengatasi penyakit difteri di...