Perhutanan Sosial Harus Jadi Perhatian

10-10-2017 / BADAN ANGGARAN

 

Anggota Badan Anggaran DPR Sukiman menyampaikan beberapa poin terkait hasil audiensi Indonesia Budget Center (IBC) tentang perhutanan sosial untuk mendapatkan perhatian dalam RAPBN 2018 dalam rapat Panja pembahasan belanja pemerintah pusat dalam RUU APBN 2018, Selasa, (10/10)

 

Sebelumnya, IBC telah mengusulkan kepada DPR agar memasukkan tambahan komponen kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan yang dibiayai dari DBH DR dalam rumusan RUU APBN 2018 di Pasal 11 ayat (6) untuk peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan (perhutanan sosial 12,7 juta ha).

 

Hal itu dilakukan dengan alasan sejalan dengan agenda prioritas proyek pemerintah di tahun 2018 untuk percepatan redistribusi lahan melalui program perhutanan sosial 12,7 juta ha hingga 2019 yang realisasinya hingga September 2017 kurang dari 5% di seluruh Provinsi karena belum didukung dengan komitmen anggaran pusat dan daerah.

 

Sebagaimana diketahui, kebutuhan anggaran perhutanan sosial berdasarkan hasil riset IBC mencapai Rp. 830 miliar/tahun. Sementara anggaran tersedia di APBN rata-rata kurang dari 5% per tahun.

 

Politisi PAN ini memandang penting masukan masyarakat sipil tersebut sehingga perlu dipertimbangkan. “Sebagai beban moral maka saya sampaikan tidak ada waktu lagi jika tidak disampaikan. Ini perlu dipertimbangakan dalam konteks keberpihakan kita,” ujar Sukiman.

 

Meski telah menyampaikan aspirasi tersebut pada pemerintah, dirinya tetap menghormati kesepakatan bersama dalam Panja yang kini memasuki Rapat Timus. (hs,mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar DPR Terima Konsultasi DPRD Pesisir Selatan
08-11-2018 / BADAN ANGGARAN
Staf Ahli Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Handi Risza menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Pimpinan Banggar DPRD Kabupaten...
Postur APBN 2019 Akan Dibawa Dalam Rapat Paripurna
30-10-2018 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran DPR telah menyepakati postur RAPBN 2019 untuk dibawa ke Rapat Paripurna pada esok hari. Berdasarkan kesepatan yang diperoleh...
Fundamental Ekonomi Indonesia Cukup Kuat
23-10-2018 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid menilai Fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih cukup kuat walau rupiah mengalami pelemahan....
Pemerintah Tidak Mau Subsidi Premium dan Pertalite
18-10-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggota Banggar DPR RI Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan alasan pemerintah yang tidak mau mengalah untuk memberikan subsidi bagi premiun dan...