IndustriALL Adukan Kebijakan Fourlogh

10-10-2017 / KOMISI IX

Komisi IX DPR RI menerima  serikat buruh yang tergabung dalam Indonesia Council (IndustriALL) yang terdiri dari 11 federasi serikat buruh. Perwakilan diterima langsung Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Effendi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

 

Dede mengatakan, audiensi ini bersamaan dengan aksi memperingati Hari Kerja Layak Sedunia. Menurutnya, sejumlah permasalahan ketenagakerjaan menjadi aspirasi IndustriALL. Salah satunya masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh sejumlah perusahaan.

 

“Sudah banyak buruh yang di PHK, artinya itu menandakan kondisi perekonomian kita sedang buruk. Tentu ini akan menjadi concern bagi kami, mengingat pemerintah juga mencanangkan janji kampanye 10 juta lapangan kerja, namun realitanya kita melihat terus terjadi PHK,” imbuh politisi Demokrat ini.

 

Sebelumnya, Sekretaris Umum Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Afif Johan mengatakan, salah satu permasalahan yang mengemuka adalah negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia yang berlarut-larut, telah menimbulkan dampak sosial dan meresahkan masyarakat.

 

Kebijakan Fourlogh (merumahkan pekerja) yang dilakukan PT. FI, perusahaan privatisasi, maupun kontraktornya memicu pekerja melakukan perjuangan dengan mogok kerja yang berakibat PHK sepihak kepada ribuan pekerja. Diketahui, di tengah perundingan tersebut, PT. FI melakukan PHK terhadap lebih dari 8.000 pekerja.

 

Mereka mendesak negara harus hadir dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja dalam perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia, jangan sampai perundingan tersebut berakibat pada kasus pekerja yang tak kunjung terselesaikan dan  pihak pekerja sebagai korban.

 

“Kami merasa pekerja seperti dijadikan tameng atau bargaining dalam negosiasi yang dilakukan pemerintah dan PT. Freeport Indonesia,” ungkap Afif.

 

Di sisi lain, Afif juga meminta kepastian soal Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang di PHK. Disampaikan, saat ini pekerja yang di PHK tidak bisa berobat. Karena BPJS Kesehatan mereka diputus. Kondisi ini semakin memperburuk kondisi buruh, karena mereka sudah tidak lagi mendapatkan upah.

 

“Anak-anak buruh terlantar dan tidak bisa melanjutkan sekolah. Karena itu, dalam momentum hari kerja layak ini, pemerintah diminta hadir dan turun tangan menyelesaikan perselisihan di Freeport. Segera aktifkan kembali BPJS Kesehatan. Apalagi PHK yang dilakukan pekerja belum inkrah, sehingga hak-hak mereka harus tetap diberikan,” desaknya.

 

Sebagaimana diketahui, Indonesia Council merupakan perwakilan dari 11 federasi serikat buruh, yaitu FSPMI, FSP, KEP, KEP SPSI, SPN, LOMENIK, GARTEKS SBSI, ISI, FSP2PKI, FPE, KIKES, dan FARKES yang merupakan afiliasi dari IndustriALL Global Union. (ann,sf) foto: Runi/rni


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IX Apresiasi Program Kesehatan Pemkab Sleman
15-12-2017 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena seusai pertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dinas/Instansi terkait di kantor Bupati Sleman...
Banyak Pekerja Belum Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Sulteng
15-12-2017 / KOMISI IX
Dalam pertemuan Komisi IX DPR RI dengan BPKS Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah (Sulteng) terungkap, banyak pekerja belum terdaftar sebagai peserta BPJS...
Donggala Bangun 12 RS dan Puskesmas Modern
15-12-2017 / KOMISI IX
Untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Donggala telah membangun 12 rumah sakit (RS) dan juga Puskesmas modern. Sebelumnya,...
Program ORI Untuk Atasi Difteri Harus Cepat dan Menyeluruh
15-12-2017 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi berharap program Outbreak Response Immunization (ORI) untuk mengatasi penyakit difteri di...