First Travel Sebaiknya Tidak Dipailitkan

12-10-2017 / KOMISI VIII
 
 
 
 
Para jamaah korban biro umroh First Travel (FT) mendesak agar FT tak dipailitkan dahulu sebelum menuntaskan persoalannya dengan para jamaah yang tidak diberangkatkan ke Tanah Suci untuk berumroh. Tuntutan ini juga diamini Komisi VIII DPR RI, agar FT fokus menyelesaikan tanggung jawabnya.
 
 
Demikian mengemuka dalam audensi jamaah korban FT dengan Komisi VIII di DPR, Senayan, Kamis (12/10/2017). Audensi ini sebetulnya merupakan bagian dari rapat Panja Haji dan Umroh untuk meminta masukan dari masyarakat yang menjadi korban umroh fiktif. Namun, korban FT ternyata lebih dominan daripada korban umroh lainnya dari biro perjalanan yang berbeda. Ratusan korban memenuhi ruang rapat Komisi VIII untuk menyampaikan keluh kesahnya.
 
 
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Noor Achmad. Sebelum dimulai, sempat terjadi perdebatan agar semua korban bisa memasuki ruang rapat dan balkon Komisi VIII, setelah sebelumnya hanya perwakilan para korban yang bisa mengikuti audensi. Akhirnya, rapat menyepakati semua korban bisa menyaksikan jalannya pertemuan. Keluh kesah, tuntutan, dan aspirasi disampaikan para jamaah yang jadi korban kepada Komisi VIII.
 
 
Hadir pula para kuasa hukum korban dan kelompok korban dari berbagai wilayah. Noor Achmad juga menegaskan, desakan agar FT tidak dipailitkan semata-mata agar asetnya bisa ditelusuri dahulu. Bila sudah dipailitkan, jamaah yang menjadi korban bisa ditelantarkan.
 
 
Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII lainnya Sodik Mujahid mengungkapkan, jauh sebelum kasus FT meledak, Komisi VIII sudah mengingatkan Kementerian Agama untuk mengawasi dengan ketat biro perjalanan umroh yang menawarkan harga sangat rendah.
 
 
“Enam bulan sebelum kasus First Travel terjadi, saya sudah bersuara agar pemerintah mengawasinya. Harga yang ditawarkan tidak normal. Dan itu pasti akan menimbulkan korban. Ada indikasi First Travel bermain dengan oknum di Kementerian Agama,” ujarnya di hadapan rapat.
 
 
Anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq ikut bersuara. Katanya, jangan sampai para jamaah umroh dijadikan komoditas oleh biro perjalanan umroh untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga. Apa yang dituntut para korban FT sangat rasional. Bahkan, ungkap Maman, masih ada 11 biro perjalan umroh lagi yang bermasalah seperti FT ini. Pihaknya juga mengaku sudah menghubungi Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas beberapa biro perjalanan yang bermasalah. (mh,mp) foto: azka/azk
 
 
 

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kepala BNPB Diminta Tingkatkan Program dan Sasaran Desa Tangguh Bencana
07-06-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyusun perencanaan RAPBN 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran...
Komisi VIII Setujui Kenaikan Anggaran Kementerian PPPA
07-06-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII menyetujui kenaikan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2019 menjadi Rp554,901 miliar, atau naik Rp1,1...
Kenaikan Anggaran Kemensos Diharapkan Bisa Dirasakan Masyarakat
05-06-2018 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong menekankan, agar usulan kenaikan anggaran Kementerian Sosial RI yang cukup besar pada...
Komisi VIII Desak Kemenag Prioritaskan Pengangkatan Honorer Pada RAPBN 2019
05-06-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama memprioritaskan penyelesaian permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mempertimbangkan...