Skema Ganti Rugi Korban First Travel Perlu Dibicarakan

12-10-2017 / KOMISI VIII

Skema ganti rugi untuk jamaah para korban First Travel perlu segera dibicarakan. Sampai saat ini Komisi VIII DPR RI belum membicarakannya secara khusus dengan pemerintah. Skema ganti rugi bagi jamaah perlu melibatkan banyak pihak, seperti Kemenag, Polri, OJK, dan PPATK.

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad menyampaikan hal itu kepada pers usai memimpin rapat dengar pendapat umum dengan jamaah para korban First Travel di ruang Komisi VIII DPR, Kamis (12/10/2017). Kasus ini belum ada formula solusinya. Sementara jamaah korban First Travel menuntut pemerintah mengambil alih ganti rugi tersebut.

 

“Kasus ini harus ada formula solusinya. Nanti akan ada pertermuan dengan Polri, PPATK, OJK, dan Kemenag, supaya ada formulanya yang bisa disampaikan kepada jamaah. Usulan diambil alih pemerintah itu nanti kita bicarakan dengan tuntas. Kita harapkan regulasi yang akan datang dengan perubahan UU No.13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji nanti harus ada jaminannya bagi jamaah. Kalau mereka berumroh atau haji, harus dipastikan bisa berangkat,” tegas Noor.

 

Skema ganti rugi bagi jamaah juga berlaku bagi kasus jamaah haji yang tidak jadi berangkat. Untuk itu, lanjut politisi Golkar ini, pemerintah dan DPR akan mengawasi mana saja biro travel yang menawarkan biaya termurah dan termahal kepada jamaah. “Jangan sampai biaya termurah dan termahal yang diajukan biro travel itu malah merugikan jamaah,” ujarnya.

 

Pada bagian lain, Noor juga menyatakan bahwa usulan jamaah korban agar First Travel tidak dipailitkan mendapat persetujuan Komisi VIII. Bila dipailitkan, otomatis uang jamaah tidak bisa dikembalikan. “Padahal, uang ini belum ketemu seluruhnya. Uang ini masih disimpan di tempat-tempat tertentu. Kalau dipailitkan, jamaah pasti curiga. Kalau sudah dipailitkan nanti bosnya tetap kaya. Itu yang dikhawatirkan jamaah dan kami sepakat itu,” ucap Noor mengakhiri wawancaranya. (mh) foto: azka/afr


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Mitra Kerja Komisi VIII Diminta Bersinergi Pertahankan WTP
20-07-2018 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR mendorong Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)...
DSM Harus Menjadi Growth Center Kurangi Angka Kemiskinan
12-07-2018 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily berharap 8 Desa Sejahtera Mandiri (DSM) di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat,...
Komisi VIII Dorong Antisipasi BPBD Yogyakarta Tangani Warga Sekitar Gunung Merapi
12-07-2018 / KOMISI VIII
Rombongan Anggota Komisi VIII mengamati miniatur Gunung Merapi di Kantor Badan Geologi Yogyakarta, Rabu (11/7/2018). Foto : Jayadi Anggota Komisi VIII...
Sinergitas Kemensos dan Perguruan Tinggi Membangun DSM Perlu Diperluas
12-07-2018 / KOMISI VIII
Kerja sama antar Kementerian/ Lembaga, khususnya Kementerian Sosial dengan perguruan tinggi dalam menjalankan program Desa Sejahtera Mandiri (DSM) guna mengatasi...