Skema Ganti Rugi Korban First Travel Perlu Dibicarakan

12-10-2017 / KOMISI VIII

Skema ganti rugi untuk jamaah para korban First Travel perlu segera dibicarakan. Sampai saat ini Komisi VIII DPR RI belum membicarakannya secara khusus dengan pemerintah. Skema ganti rugi bagi jamaah perlu melibatkan banyak pihak, seperti Kemenag, Polri, OJK, dan PPATK.

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad menyampaikan hal itu kepada pers usai memimpin rapat dengar pendapat umum dengan jamaah para korban First Travel di ruang Komisi VIII DPR, Kamis (12/10/2017). Kasus ini belum ada formula solusinya. Sementara jamaah korban First Travel menuntut pemerintah mengambil alih ganti rugi tersebut.

 

“Kasus ini harus ada formula solusinya. Nanti akan ada pertermuan dengan Polri, PPATK, OJK, dan Kemenag, supaya ada formulanya yang bisa disampaikan kepada jamaah. Usulan diambil alih pemerintah itu nanti kita bicarakan dengan tuntas. Kita harapkan regulasi yang akan datang dengan perubahan UU No.13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji nanti harus ada jaminannya bagi jamaah. Kalau mereka berumroh atau haji, harus dipastikan bisa berangkat,” tegas Noor.

 

Skema ganti rugi bagi jamaah juga berlaku bagi kasus jamaah haji yang tidak jadi berangkat. Untuk itu, lanjut politisi Golkar ini, pemerintah dan DPR akan mengawasi mana saja biro travel yang menawarkan biaya termurah dan termahal kepada jamaah. “Jangan sampai biaya termurah dan termahal yang diajukan biro travel itu malah merugikan jamaah,” ujarnya.

 

Pada bagian lain, Noor juga menyatakan bahwa usulan jamaah korban agar First Travel tidak dipailitkan mendapat persetujuan Komisi VIII. Bila dipailitkan, otomatis uang jamaah tidak bisa dikembalikan. “Padahal, uang ini belum ketemu seluruhnya. Uang ini masih disimpan di tempat-tempat tertentu. Kalau dipailitkan, jamaah pasti curiga. Kalau sudah dipailitkan nanti bosnya tetap kaya. Itu yang dikhawatirkan jamaah dan kami sepakat itu,” ucap Noor mengakhiri wawancaranya. (mh) foto: azka/afr


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Kecewa Pemkot Palangka Raya Tidak Serius Selesaikan Pembangunan MAN IC
15-12-2017 / KOMISI VIII
Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI kecewa dengan Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang seolah kurang serius...
Komisi VIII DPR Serap Aspirasi Pemerintah dan Masyarakat Kalteng
15-12-2017 / KOMISI VIII
Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid melakukan kunjungan ke Kota Palangka...
Masyarakat Diingatkan Tidak Bergantung PKH
15-12-2017 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari mengingatkan agar masyarakat tidak menggantungkan hidupnya pada program keluarga harapan (PKH), mengingat bantuan tersebut...
FKUB Penting Jaga Kebhinekaan NKRI
15-12-2017 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR Ahmad Mustaqim menilai keberadaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) sangat penting menjadi wadah pemersatu kerukunan antar...