Skema Ganti Rugi Korban First Travel Perlu Dibicarakan

12-10-2017 / KOMISI VIII

Skema ganti rugi untuk jamaah para korban First Travel perlu segera dibicarakan. Sampai saat ini Komisi VIII DPR RI belum membicarakannya secara khusus dengan pemerintah. Skema ganti rugi bagi jamaah perlu melibatkan banyak pihak, seperti Kemenag, Polri, OJK, dan PPATK.

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad menyampaikan hal itu kepada pers usai memimpin rapat dengar pendapat umum dengan jamaah para korban First Travel di ruang Komisi VIII DPR, Kamis (12/10/2017). Kasus ini belum ada formula solusinya. Sementara jamaah korban First Travel menuntut pemerintah mengambil alih ganti rugi tersebut.

 

“Kasus ini harus ada formula solusinya. Nanti akan ada pertermuan dengan Polri, PPATK, OJK, dan Kemenag, supaya ada formulanya yang bisa disampaikan kepada jamaah. Usulan diambil alih pemerintah itu nanti kita bicarakan dengan tuntas. Kita harapkan regulasi yang akan datang dengan perubahan UU No.13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji nanti harus ada jaminannya bagi jamaah. Kalau mereka berumroh atau haji, harus dipastikan bisa berangkat,” tegas Noor.

 

Skema ganti rugi bagi jamaah juga berlaku bagi kasus jamaah haji yang tidak jadi berangkat. Untuk itu, lanjut politisi Golkar ini, pemerintah dan DPR akan mengawasi mana saja biro travel yang menawarkan biaya termurah dan termahal kepada jamaah. “Jangan sampai biaya termurah dan termahal yang diajukan biro travel itu malah merugikan jamaah,” ujarnya.

 

Pada bagian lain, Noor juga menyatakan bahwa usulan jamaah korban agar First Travel tidak dipailitkan mendapat persetujuan Komisi VIII. Bila dipailitkan, otomatis uang jamaah tidak bisa dikembalikan. “Padahal, uang ini belum ketemu seluruhnya. Uang ini masih disimpan di tempat-tempat tertentu. Kalau dipailitkan, jamaah pasti curiga. Kalau sudah dipailitkan nanti bosnya tetap kaya. Itu yang dikhawatirkan jamaah dan kami sepakat itu,” ucap Noor mengakhiri wawancaranya. (mh) foto: azka/afr


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Panja RUU PKS Komisi VIII DPR Serap Masukan di Manado
20-10-2017 / KOMISI VIII
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat, hal inilah salah satunya yang mendorong Komisi VIII DPR RI mengebut pembahasan...
Anggaran Kemenag Diharapkan Penuhi Kebutuhan Mendesak
18-10-2017 / KOMISI VIII
Rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama masih terus menyesuaikan alokasi anggaran untuk tahun 2018. Diharapkan anggaran...
Anggaran Kemenag Harus Berorientasi Ummat
18-10-2017 / KOMISI VIII
Anggaran Kementerian Agama (Kemenag) harus ditekankan untuk berorientasi ummat. Kepentingan ummat terutama dalam akses pendidikan dan ibadah perlu mendapat perhatian...
Pembangunan Infrastruktur Harus Dibarengi Pembangunan Manusia
17-10-2017 / KOMISI VIII
Masifnya pembangunan infrastruktur di daerah harus dibarengi dengan pembangunan manusia. Kesenjangan sosial dan kemiskinan di lokasi pembanguna infrastruktur bisa jadi...