Komisi VIII DPR Ingatkan Beberapa Hal Pada BPJPH

13-10-2017 / KOMISI VIII
 
 
 
 Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang barus saja diresmikan.
 
“Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh BPJPH sebagai sebuah badan yang baru. Pertama adalah perlunya penataan organisasi, tata kerja dan sumber daya manusia. Kedua, BPJPH perlu segera bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa dan lembaga yang selama ini melakukan tugas sertifikasi halal,”ujar Sodik, melalui pesan singkatnya kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (13/10).
 
Selain itu menurut Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini, BPJPH juga harus menetapkan standar dan prosedur-prosedur yang professional. Sebagai dasar untuk penetapan fatwa halal oleh MUI sebagai bagian dari BPJPH. Dengan kata lain, BPJPH harus memastikan protap (prosedur tetap) dan prosedurnya benar-benar profesional sehingga orang akan yakin dengan badan tersebut.
 
Hal yang tak kalah pentingnya menurut Sodik adalah terkait anggaran. Menteri agama harus sehera mengusulkan anggaran untuk BPJPH. Karena sudah menjadi sebuah badan tersendiri maka otomatis harus ada peningkatan anggaran.
 
"Anggarannya tahun ini hanya Rp 17 miliar, kasihan BPJPH. Kita nanti usulkan untuk ditingkatkan atau dinaikan anggaran untuk badan ini," kata Sodik.
 
Dilanjutkan Sodik, hal kelima yang harus dilakukan BPJPH adalah sosialisasi. Diharapkan sosialisasi tentang tugas badan ini, serta pentingnya jaminan produk halal harus lebih ditingkatkan, disbanding sebelumnya ketika masih ditangani oleh MUI. Hal itu semata ditujukan agar masyarakat dan dunia usaha paham tentang kehalalan sebuah produk. Terlebih lagi produk berbentuk makanan, minuman, obat dan kosmetik yang harus menjadi prioritas BPJPH.
 
“Terakhir yang juga sangat penting yang harus dilakukan BPJPH adalah membangun dan menjaga transparansi dan akuntabilitas badan atau lembaga tersebut,”pungkasnya.
 
Sebagaimana diketahui pada Rabu (11/10) pemerintah melalui Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudddin secara resmi mengambil alih pengelolaan sertifikasi halal yang sejak tahun 1986 dijalankan oleh MUI (Majelis ulama Indonesia). Pembentukan BPJPH ini sebagai amanat undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH inilah yang nantinya akan mengelola proses administrasi terhadap pendaftaran sertifikasi halal sebuah produk. (Ayu,mp) foto: azka/az

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Kecewa Pemkot Palangka Raya Tidak Serius Selesaikan Pembangunan MAN IC
15-12-2017 / KOMISI VIII
Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI kecewa dengan Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang seolah kurang serius...
Komisi VIII DPR Serap Aspirasi Pemerintah dan Masyarakat Kalteng
15-12-2017 / KOMISI VIII
Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid melakukan kunjungan ke Kota Palangka...
Masyarakat Diingatkan Tidak Bergantung PKH
15-12-2017 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari mengingatkan agar masyarakat tidak menggantungkan hidupnya pada program keluarga harapan (PKH), mengingat bantuan tersebut...
FKUB Penting Jaga Kebhinekaan NKRI
15-12-2017 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR Ahmad Mustaqim menilai keberadaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) sangat penting menjadi wadah pemersatu kerukunan antar...