Segera Rampungkan RAPBN 2018, Banggar Bahas DIM

18-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin memimpin rapat panja dengan pemerintah membahas Draft RUU APBN 2018di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, rabu (18/10)

 

Panitia Kerja (Panja)  RAPBN 2018 yang didalamnya terdiri dari Banggar DPR dan Pemerintah mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU APBN 2018. Dalam pembahasan ini dilakukan secara teknis pasal per pasal guna memperoleh persetujuan bersama.

 

Selama pembahasan pasal per pasal dalam draf RAPBN 2018 pada Rabu, (18/10), antara DPR dengan Pemerintah tampak terjadi sinergitas yang cukup baik.  Antara keduanya, saling menyepakati dan menerima kritik yang membangun dalam rangka menghasilkan RAPBN 2018 yang kompatibel.

 

Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin berharap, pembahasan DIM RUU RAPBN 2018 dapat segera diselesaikan agar dapat segera disahkan menjadi UU. Dirinya pun sudah lama berkomitmen agar RAPBN 2018 ini diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

 

Sejumlah perubahan pasal pun dilakukan dan perubahan redaksi untuk DIM yang bersifat tidak tetap seperti salah satunya dalam pasal 4 RUU RAPBN 2018 yang terjadi peningkatan jumlah angka dari yang sebelumnya sebagai hasil dari kesepakatan di Panja A.

 

Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2018 sebesar 5,4% year on year (yoy), inflasi sebesar 3,5 yoy, nilai tukar Rupiah turun menjadi Rp13.400 per USD dan Suku Bunga SPN tiga bulan juga turun menjadi 5,2%.

 

Sementara itu, untuk target pembangunan di tahun depan yakni tingkat pengangguran di kisaran 5%-5,3%, tingkat kemiskinan 9,5% hingga 10%, indeks gini ratio sebesar 0,38 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,5. (hs,mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Sambut Baik Usulan Gubernur Bali
29-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyambut baik usulan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika agar dana perimbangan keuangan daerah diserahkan...
Ketimpangan Pembangunan Terjadi di Bali
27-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Ketimpangan pembangunan terjadi di Provinsi Bali. Wilayah Bali selatan paling banyak tersentuh pembangunan. Sementara pembangunan tidak menyentuh wilayah Bali utara,...
Kawasan Mandalika Sedang Berbenah
22-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Kawasan pariwisata Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat kini sedang berbenah. Kawasan wisata ini merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)...
DPR Nilai KEK Mandalika Jaga Kearifan Lokal
22-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dinilai tetap menjaga kearifan lokal sebagai keunggulan...