Arah Kebijakan APBN 2018 Tentang Kesejahteraan Hanya Jangka Pendek

26-10-2017 / BADAN ANGGARAN

 

Anggota Badan Anggaran DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyerahkan laporan pandangan fraksi terkait APBN 2018  di Gedung DPR RI, Senayan,  (Foto : Andri).

 

Anggota Badan Anggaran DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengingatkan pemerintah untuk tidak terjebak pada kesia-siaan implementasi APBN 2018 pada bidang kesejahteraan. Paparan APBN sangat rentan pada implementasi penyelesaian masalah negara jangka pendek yang mengakibatkan tidak ada perubahannya pada wajah perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

 

Andi Akmal memaparkan, Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 17,3 triliun, Program Indonesia Pintar Rp 10,5 triliun, Jaminan Nasional Kesehatan (JKN) bagi warga miskin Rp 25,5 triliun, bantuan pangan Rp 20,8 triliun, Bidik Misi Rp 4,1 triliun, dan dana desa Rp 60 triliun merupakan program sosial kesejahteraan yang termuat pada APBN 2018. Program sosial untuk kesejahteraan ini harus terbebas dari stigma tahun politik menjelang pilkada serentak 2018 dan pileg pilpres 2019.

 

“Pemerintah punya tantangan besar, bahwa kenaikan secara signifikan anggaran sosial dan kesejahteraan dan menurunnya kenaikan anggaran infrastruktur terbebas dari stigma politisasi APBN. Untuk menghalau stigma tersebut, pemerintah harus mampu merealisasikan APBN bidang sosial kesejahteraan ini tidak hanya bagi-bagi dana, namun lebih pada peningkatan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Sehingga jargon pengentasan kemiskinan pada APBN 2018 bukan sekedar pencitraan, sehingga memang terbukti akan menaikkan pertumbuhan ekonomi 2018 yang sebelumnya hanya berkisar 5,4% sekaligus mengurangi angka kemiskinan berdasar standar internasional”, jelas Politisi PKS itu dalam rilisnya Kamis (26/10).

 

Menurut Andi Akmal, peringatan tersebut disampaikan lantaran sebelumnya pemerintah sudah mendeklarasi bahwa Pemerintah akan memfokuskan belanja untuk mengatasi kemiskinan dengan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 10 juta kepala keluarga, peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 92,4 juta jiwa, dan peningkatan program Indonesia Pintar dan beasiswa Bidik Misi. Ini program bagus namun bila terjadi penyelewengan dilapangan akibat kontrol yang lemah, maka akan terjadi stagnasi kualitas pembangunan manusia Indonesia.

 

Ia menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah tahun 2018, perlu diprioritaskan pada petani dan nelayan. Sebab sebaran angka kemiskinan masih didominasi kelompok masyarakat ini. Angka program penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 283,7 triliun, naik 3,65% dibanding anggaran dalam APBN-P tahun ini juga harus terbebas dari stigma politisasi APBN dengan membuktikan bahwa program tepat sasaran dan berdampak pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya beli.

 

“Saya berharap, implementasi APBN 2018 bukan sekedar bertujuan jangka pendek apalagi hanya kepentingan tahun politik semata. Secara esensi bahwa APBN untuk kesejahteraan rakyat harus dibuktikan dan merupakan tantangan terbesar bagi pemerintah untuk membuktikannya”, pungkasnya. (dep,mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Asian Games Diharapkan Dongkrak Perekonomian Sumsel
28-05-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI My Esti Wijayati mengatakan bahwa event Asian Games 2018 yang akan diselenggarakan di Jakarta...
Penerimaan Pajak Harus Genjot Perekonomian Sumsel
28-05-2018 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan bahwa indeks penerimaan pajak di Sumatera Selatan pada kuartal pertama sudah...
Banggar Sambut Baik Usulan Gubernur Bali
29-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyambut baik usulan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika agar dana perimbangan keuangan daerah diserahkan...
Ketimpangan Pembangunan Terjadi di Bali
27-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Ketimpangan pembangunan terjadi di Provinsi Bali. Wilayah Bali selatan paling banyak tersentuh pembangunan. Sementara pembangunan tidak menyentuh wilayah Bali utara,...