Pimpinan KPK Instruksikan Jajarannya Absen Penuhi Panggilan Pansus

26-10-2017 / PANITIA KHUSUS

Suasana ruang rapat Pansus Angket KPK  yang tidak dihadiri oleh Sekjen KPK dan koordinator unit Labuksi. foto:arief

 

Ketua Pansus Hak Angket KPK DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan dirinya baru saja menerima kabar bahwa  Ketua KPK Agus Rahardjo secara resmi mengabarkan bahwa jajarannya absen memenuhi undangan Pansus. Padahal sesuai agendanya, Pansus Hak Angket KPK akan menggelar rapat bersama Sekjen dan Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK di Gedung Parlemen, Senayan,

 

“Surat pemberitahuan (KPK) masih dalam perjalanan. Tapi melalui WA (aplikasi WhatsApp) yang dikirimkan terlebih dahulu kepada sekretariat tertanggal 26 Oktober yang ditandatangani Agus Rahardjo selaku Ketua KPK. Sehubungan dengan surat (undangan rapat) tanggal 23 Oktober yang kami kirimkan, dijawab bahwa surat tersebut sudah diterima," ujar Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa, Kamis (26/10).

 

Agun Gunandjar menyampaikan bahwa Ketua KPK menginstruksikan kepada Sekjen KPK dan koordinator unit Labuksi untuk tidak menghadiri undangan. Keengganan hadir memenuhi panggilan Pansus karena KPK masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Pansus rencananya akan menanyakan kepada Sekjen KPK tentang tata kelola sumber daya manusia KPK, seandainya hadir ke DPR. "Kami mengundang pimpinan Labuksi untuk meminta keterangan berkenaan tata kelola barang rampasan dan sitaan negara. Di pemberitaan itu, sudah banyak hal yang dilakukan KPK yang dalam kacamata kami Pansus tak bisa melepaskan kegiatan KPK seperti itu karena itu sudah jadi obyek penyelidikan KPK. Kami ingin mendalami lebih jauh berkaitan keberadaan barang rampasan dan sitaan dari aspek hukum," ucap Agun.

 

Agun tidak ingin ada barang sitaan yang dilelang KPK, tetapi masih berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena itu, Pansus ingin Labuksi KPK hadir untuk mengonfirmasi sejumlah pertanyaan yang akan diajukan.

 

Pansus tetap bekerja. Pansus Hak Angket KPK masih akan menggelar rapat sembari menunda pemanggilan dua pihak tersebut. “Kami tunda pelaksanaannya sampai langkah berikutnya," tutup Agun. (dep,mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masyarakat Kepulauan Harus Mandiri
13-12-2018 / PANITIA KHUSUS
Masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan harus mandiri secara ekonomi. Untuk itu, Pansus DPR RI sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU)...
Pemberdayaan SDM Penting di Daerah Kepulauan
13-12-2018 / PANITIA KHUSUS
Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu isu krusial dalam membangun daerah kepulauan. Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR...
Kebijakan Belum Berpihak pada Wilayah Kepulauan
12-12-2018 / PANITIA KHUSUS
Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Michael Wattimena mengatakan bahwa secara legal konstitusional, keberadaan Indonesia adalah negara kepulauan....
Perlu Otonomi Pengelolaan Daerah Kepulauan
12-12-2018 / PANITIA KHUSUS
Provinsi yang memiliki banyak pulau perlu diberi otonomi dalam mengelola daerah kepulauannya. Ini penting untuk menumbuhkan kesejahteraan baru dengan dukungan...