Program Kerja Koperasi Tahun 2018, Fokus Kesejahteraan Anggota

13-11-2017 / LAIN-LAIN
Ketua Pengurus Koperasi Setjen dan BK DPR RI, Mochammad Djazuli memberikan pemaparan berbagai program dan rencana kerja koperasi periode 2018 mendatang dalam RAT Koperasi Setjen dan BK DPR, di Ruang Rapat Pansus B. Foto:Jayadi/iw.

 

Ketua Pengurus Koperasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Mochammad Djazuli memaparkan berbagai program dan rencana kerja anggaran Koperasi periode 2018 mendatang. Diantaranya pemberian sumbangan kepada Anggota Koperasi, dengan tujuan peningkatan kesejahteraan, mengingat kesejahteraan tidak hanya dari sisi profit tapi juga benefitnya. Djazuli juga berharap, dengan adanya berbagai program dan rencana kerja tersebut dapat menjadikan koperasi mandiri dan tidak hanya jago kandang.

 

Hal tersebut diungkapkan sebelum memimpin Rapat Anggota Khusus Koperasi Pegawai Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian dengan tema; Membangun Koperasi Mandiri Melalui Partisipasi Aktif Anggota di Ruang Rapat Pansus B, Nusantara II Senayan, Jakarta. Senin (13/11).

 

Lebih lanjut Djazuli memaparkan,  dalam Koperasi terdapat dua Rapat Anggota, yang pertama rapat anggota tahunan dimana rapat tersebut berisi pertanggungjawaban, dan rapat anggota khusus yang beragendakan menyusun rencana kerja dan anggaran koperasi serta pembahasan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dia memaparkan rencana kerja koperasi di tahun 2018 antara lain, pemberian sumbangan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan Anggota Koperasi .

 

“Yang pertama, terus meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota. Kesejahteraan itu tidak hanya dari segi usulan keuntungan profit tapi juga pro benefit. Misalkan, SHU diusahakan meningkat terus bagaimana dengan non profitnya atau benefitnya, kesejahteraan. Kesejahteraan untuk apa, misalkan kesehatan. Tabungan kesehatan, kemudian untuk pembelian olahraga karena tidak ditanggung oleh dinas lagi sekarang ditanggung oleh koperasi. Maka, sekarang ada seragam olahraga,” jelasnya.

 

Kemudian juga membantu Korpri 150 juta, yang ulang tahun nanti dapat voucher belanja 200 ribu atau nanti terserah anggota setiap ulang tahun. Selama ini hanya dapat ucapan selamat, vouchernya tidak ada. “Nah kita akan fasilitasi itu,” tambah Djazuli.

 

Hal lain yang akan dimasukkan dalam rencana kerja anggaran Koperasi Setjen dan BK adalah Simpanan. Simpanan yang akan diberikan kepada seluruh anggota koperasi Setjen dan BK itu besarannya juga meningkat. Semula 300 ribu rupiah menjadi 500 ribu rupiah. Selain itu juga koperasi setjen dan BK akan merambah kepada fitur beli aset yang dapat dilakukan melalui Koperasi Setjen dan BK .

 

“Simpanan kepada seluruh anggota meningkat dari 300rb menjadi 500rb, kalau sekitar 500rb itu nanti bisa sekitar 700jtan itu bisa kita bagi untuk simpanan mereka. Kemudian penurunan jasa dari simpanan 0,7 menjadi 0,6 itu rencananya tahun depan simpan pinjam. sama dengan tahun terakhir beli aset, beli tanah atau beli toko bisa melalui koperasi. Itu rencana-rencana ke depannya agar koperasi itu tidak hanya jago kandang, tapi juga di luar kandang,” paparnya.

 

Hal lain kemajuan dari kinerja koperasi Setjen dan BK adalah,  saat ini sudah memiliki modal sendiri, dimana modal tersebut didapat dari simpanan berjangka anggota atau yang biasa disebut dengan program “Si Jago” {Simpanan Berjangka Anggota-red}.

 

“Jadi kalau kita kekurangan modal saya narik aja ke anggota.Tahun kemarin ada keputusan juga peningkatan simpanan wajib perbulan itu juga naik, jadi sekarang kita sudah berusaha menjadi koperasi yang mandiri tidak perlu lagi pinjam-pinjam ke bank, itu yang diutamakan,” tutup Djazuli. (ndy,mp)/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
MK Disarankan Percepat Proses Uji Materi Pasal Presidential Threshold
09-08-2018 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat proses sidang uji materi pasal ambang batas...
Presidential Threshold Bentuk Ketidakadilan
09-08-2018 / LAIN-LAIN
Aturan Presidential Threshold (PT) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) kali ini dinilai merupakan bentuk ketidakadilan politik. Ini juga hasil rumusan Undang-Undang...
Larangan Nyaleg Eks Koruptor Tabrak Ketentuan UU
31-07-2018 / LAIN-LAIN
Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan...
Tingkatkan Tali Silaturahmi, PIA DPR Gelar Halal Bihalal dan Pengajian
27-07-2018 / LAIN-LAIN
Bulan Syawal sudah berlalu, namun hal itu tidak menghalangi Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI untuk menggelar acara halal bihalal...