BUMN Diminta Jangan Reaksioner dengan Wacana Go Public

13-11-2017 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka 

 

 
Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menilai masuknya BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ke bursa saham, tidak otomatis membuat perusahaan plat merah tersebut  tambah untung dan terbuka dalam pengelolaannya. Beberapa BUMN yang terlanjur go public ternyata malah tercatat mengalami kerugian yang serius. 
 
 
Hal tersebut diungkapkannya menyusul adanya wacana seorang Menteri yang dilansir beberapa media yang ingin mendorong BUMN Energi, yaitu Pertamina dan PLN, go public. Alasannya agar terjadi transparansi dan meningkatkan keuntungan.
 
 
“Masuknya BUMN ke bursa saham ternyata tidak otomatis membuat perusahaan plat merah tambah untung dan terbuka dalam pengelolaannya. Beberapa BUMN yang terlanjur go public ternyata malah tercatat mengalami kerugian yang serius. Transparansi perusahaan negara tidak lahir seketika dengan melantai di bursa saham,” ungkap Rieke dalam siaran persnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/11/2017). 
 
 
Hal yang paling penting dilakukan menurut Rieke adalah mengembalikan tata kelola BUMN sesuai dengan arah dan perintah konstitusi UUD 1945. BUMN harus fokus pada core business dan core competency masing-masing. Patuhi, mana BUMN yang harus fokus pada pelayanan publik pada mencari laba atau pada irisan keduanya. 
 
 
“Ikuti saja arahan Presiden. Jangan sampai urusan bisnis utama diabaikan, malah sibuk “bisnis printilan”, dari buka anak perusahaan catering, binatu, sampai penyalur tenaga kerja. Indikasinya untuk tetap memberi periuk pada mantan direksi BUMN. Bahkan, terindikasi ranah swasta dan UKM pun diambil. Namanya “mati angin” kalau begitu. Kreatifitas diperlukan bukan untuk menopang hidup para elit BUMN, tapi untuk menjaga kelangsungan hidup BUMN yang bisa memberi kehidupan bagi ekonomi Negara,” papar politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini. 
 
 
Baginya, restrukturisasi jauh lebih penting. Lakukan audit keuangan dan manajemen terhadap induk, cucù dan cicit BUMN. Hal ini jauh lebih penting dibanding keputusan reaksioner go public. Jika hal-hal fundamental restrukturisasi BUMN tidak dilakukan,  maka “Go Public” hanya akan membuat BUMN yang awalnya mau untung “malah buntung”. Lebih parah lagi, ujungnya-ujungnya BUMN malah jadi parasit negara. (Ayu,mp)/iw.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Impor Beras Dilakukan Berdasarkan Kajian
20-09-2018 / KOMISI VI
Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah saat ini mungkin didasarkan atas kajian dan analisa. Keputusan impor ini hasil rapat koordinasi...
Komisi VI Setujui Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian
18-09-2018 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2019 sebesar Rp 3,589 triliun untuk disinkronisasi di Badan Anggaran...
Komisi VI Setujui Pagu Anggaran BKPM, BP Batam dan BPKS Sabang
18-09-2018 / KOMISI VI
Rapat Kerja Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran tahun 2019 tiga mitra kerjanya, yakni Badan Koordinasi dan Penanaman Modal...
Legislator Tagih Kemendag Implementasi UU Sistem Resi Gudang
17-09-2018 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana mempertanyakan implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang....