DPR Minta Presiden Berani Amandemen UUD 1945

13-11-2017 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR/Korkesra Fahri Hamzah, mengatakan dalam rilisnya "untuk memperkuat cabang-cabang dan kekuasaan yang ada di tanah air, perlu adanya keberanian seorang Presiden untuk mengamandemen UUD 1945 yang ke-lima." Foto:Iwan Armanias/iw

 

 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memandang perlu adanya keberanian seorang Presiden untuk mengamandemen UUD 1945 yang ke-lima. Hal itu untuk memperkuat cabang-cabang dari kekuasaan yang ada di tanah air.

 

Demikian disampaikannya dalam rapat koordinasi dengan Badan Keahlian DPR saat menerima laporan tim reformasi parlemen dan manajemen blue print modernisasi DPR, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2017).

 

Fahri mengatakan meski UUD 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak empat kali, Presiden sebagai kepala negara harus berani mengajak parlemen untuk mengamendeman yang ke lima.

 

"Memang kalau presiden berani, harus berani mengundang kita untuk mengamendemen UUD 45. Meski sudah diamandemen empat kali, tapi dalam dinamikanya tidak berkali-kali, sebetulnya itu baru amandemen sekali," kata Fahri dalam rilis yang diterima Parlementaria.

 

Fahri melanjutkan, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang memiliki kabar di kabinet, seharusnya sudah bisa merangkum kebutuhan atas amandemen UUD 1945 yang ke-lima. Sehingga, cabang-cabang kekuasaan yang ada semakin kuat.

 

"Setelah amandemen terakhir 2003, sekarang ini sudah 14 tahun, seharusnya seorang presiden atau kabinet yang punya pandangan kamar yang solid dan punya kekuasaan eksekutif, sudah bisa merangkum keseluruhan dari pada keseluruhan amandemen kelima, sehingga dasar dari cabang-cabang kekuasaan kita itu kuat," terangnya.

 

Misalnya, kata Fahri, Dewan Perakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga negara yang tidak memiliki kewenangan memadai. Padahal, tradisi senat di Indonesia bersumber dari fakta bahwa Indonesia pernah menganut sistem federasi.

 

"DPD misalnya bagaimana dia diletakkan sebagai lembaga, tapi kewenangan tidak diberikan secara memadai, sehingga DPD itu seperti ngambang. Ini seharusnya diperkuat, dia ini sebagai apa," jelas Fahri.

 

Sebelumnya dalam pertemuan dengan anggota kongres Amerika Serikat David Price, Fahri  juga menyampaikan harapannya agar desain reformasi parlemen Indonesia lebih baik ke depan. Hal itu dalam rangka memperkuat fungsi DPR RI.

 

"Tim Reformasi DPR merencanakan pemecahan UU MD3 menjadi setidaknya Empat UU. Diantaranya, UU DPR, UU DPD dan UU MPR. Dan juga UU tentang Kawasan Legislatif," kata Fahri di Washington DC, Kamis (2/11).(ann/mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Diminta Sigap Tangani Longsor Brebes
23-02-2018 / PIMPINAN
Pemerintah Pusat dan Daerah diminta sigap dalam menangani serta mengevakusi korban bencana longsor yang terjadi di Desa Pasir Panjang, Kecamatan...
Pemilu Harus Kokohkan Bangsa
23-02-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat menjadikeynote speakerdalam diskusi publik di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, foto:doeh|DN Pemilu termasuk...
Presiden Diminta Bentuk TPF untuk Kasus Novel
23-02-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. foto:doeh|DN Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan harus dibuat...
DPR Apresiasi Pembatalan Penunjukan Polri Sebagai Pj. Gubernur
23-02-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang membatalkan usulan pejabat...