Fahri Hamzah Yakin Polri Bisa tangani Korupsi

14-11-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam Forum Legislasi dengan tema ‘Pansus Angket Apa Lagi?’ bersama Anggota Pansus Angket KPK sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (14/11/2017). Foto: Andri/and.

 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meyakini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bisa menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Negara pun harus mempunyai sikap terhadap penanganan tindak pidana korupsi yang memenuhi dasar filsafat hukum dan kepastian hukum.

 

Menurutnya, banyak pemimpin dunia memuji kerja Polri dan pertumbuhan dari kultur Kepolisian RI yang keluar dari ABRI, lalu kemudian membangun institusi penegakan hukum sipil sesuai dengan amandemen konstitusi. Kemudian 15 tahun setelah amandemen konstitusi telah mentransfer dirinya menjadi kekuatan penegakan hukum sipil yang luar biasa dan canggih.

 

“Jadi kalau saya merem, polisi sudah bisa, disuruh kerja apapun, polisi itu sudah bisa. Polisi kita itu harus segera dikasih tahu kepada masyarakat bahwa polisi kita itu polisi kelas dunia,” katanya, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

 

Fahri mengutarakan pekerjaan Kepolisian menurutnya tidak dapat dinilai gampang dan jarang dipuji, seperti menyelamatkan nyawa orang dan sebagainya, semua dikerjakan. Mulai orang beranak sampai terorisme. “Jadi polisi kita ini harus diapresiasi dan kalau sekedar untuk memberantas korupsi sudah jago. Kasih aja ke kepolisian,” paparnya.

 

Selanjutnya, dia menyarankan Kepolisian segera membentuk unit khusus penindakan tindak pidana korupsi yang dapat bekerja di seluruh penjuru tanah air.

 

“Dia (Polri) cuman perlu punya unit saja. Dan saya usulkan unit itu jangan terlalu berbeda dengan direktorat yang sudah ada sekarang. Tapi ditingkatkan statusnya, personilnya ditambah, supaya dia bisa ada di seluruh Indonesia, sehingga efek kedisiplinan kepada masyarakat kita itu luas,” paparnya.

 

Tata cara kerja dari unit tersebut haruslah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Fahri menerangkan proses penegakan hukumnya pro-justicia itu harus melalui proses penegakan hukum yang ada di dalam KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Apalagi sebentar lagi sudah akan ada KUHP dan KUHAP.

 

“Ya sudahlah, bukunya harus satu. Kitap Undang-Undangnya harus satu. Aparatnya satu. Itu yang memenuhi syarat pasal 27 UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan,” tegasnya.

 

Kemudian Fahri menekankan, negara harus punya satu sikap dengan hukum, harus memenuhi dasar-dasar filsafat hukum, dan kepastian hukum  harus ada. Caranya pembahasanan antara Presiden, Kepolisian, Menteri PAN RB dan Kementerian Keuangan.

 

"Terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian, kita harus percaya, kita tidak punya pilihan, kalau tidak percaya sama polisi mau percaya sama siapa. Kita harus percaya kepada lembaga ini," tandasnya. (as/sc).


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fahri Hamzah Desak Pemerintah Segera Gelontorkan Dana untuk BPJS Kesehatan
21-09-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar pemerintah segera mengeluarkan dana untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan, supaya pihak ketiga...
Beras Jadi Stabilisator Keamanan Nasional
21-09-2018 / PIMPINAN
Polemik impor beras antara Menteri Perdagangan dan Dirut Perum Bulog jadi topik krusial, karena bersentuhan dengan keamanan nasional. Sejak zaman...
Ketua DPR Harap Kerja Sama Masyarakat Segera Pulihkan Lombok
21-09-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap DPR RI bisa terus bekerjasama dengan berbagai lembaga kemanusiaan guna membantu korban gempa di...
Guru Honorer Harus Diprioritaskan dalam Rekrutmen CPNS 2018
20-09-2018 / PIMPINAN
Menanggapi aksi guru honorer yang menolak perekrutan CPNS 2018, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah untuk memprioritaskan guru honorer...