BKSAP Sesalkan KTT ASEAN Tidak Bahas Rohingya

15-11-2017 / B.K.S.A.P.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Rofi Munawar dalam rilisnya menyesalkan KTT Asean tidak membahas secara serius tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya. Foto:Iwan Armanias/Iw.

 

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar menyesalkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tidak membahas secara serius tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya. ASEAN hanya menyinggung masalah Rohingya sangat normatif dan tidak ada langkah-langkah konkrit.

 

"ASEAN mengadakan kegiatan KTT sangat formalistik, berjarak dan 'bebas nilai', situasi ini tercermin dari perhatian mereka yang minim terhadap urusan etnis Rohingya meski saat ini terus terusir dari Rakhine,” ungkap Rofi dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (15/11/2017).

 

Sebagaimana diwartakan kantor berita Reuters, naskah awal komunike bersama hasil KTT ASEAN dilaporkan tidak sekali pun mencantumkan kata “Rohingya” sebagai sebutan untuk etnis Muslim korban kekerasan militer di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

 

"Charter Asean memang menuangkan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN. Namun hal tersebut tidak berarti abai atas pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar," kritisinya.

 

Ia menjelaskan, belum lama ini Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait Rohingya yang meminta militer Myanmar menghentikan proses genosida terhadap etnis Rohingya. Maka sudah sepantasnya, ASEAN menjadikan sikap tersebut sebagai panduan dalam mengambil kebijakan. Tapi apa yang terjadi selama ini justru sangat memprihatinkan dan jauh dari langkah-langkah konkrit. 

 

"ASEAN nampak dingin dalam menanggapi persoalan Rohingya, padahal disana ada permasalahan hak asasi manusia dan solidaritas yang rendah di Negara Myanmar,” tegasnya.

 

Legislator asal Jawa Timur ini juga melihat usaha diplomatik Indonesia untuk mendorong negara ASEAN lainnya ternyata belum membuahkan hasil. Skema 4 + Plus satu yang di dorong oleh Pemerintah Indonesia terhadap kekerasan etnis di rakhine dianggap angin lalu oleh Myanmar.

 

Empat formula tersebut yakni menjunjung perdamaian dan stabilitas di wilayah Rakhine, proteksi untuk semua warga negara tanpa memandang latar belakang suku dan agama, menahan diri secara maksimal dan tak menggunakan kekerasan, serta akses kepada sistem perlindungan kemanusiaan. Adapun "plus 1" adalah implementasi dari rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State di Persatuan Bangsa Bangsa yang dipimpin oleh Kofi Annan.

 

"Padahal, Pemerintah Indonesia sangat serius mendorong isu ini sebagai salah satu prioritas bahasan, karena forum tersebut sarana yang sangat tepat untuk menegaskan sikap Indonesia dan langkah serius Pemerintahan Myanmar," pungkasnya.

 

DPR sendiri, lanjutnya, melalui diplomasi parlemen senantiasa mendorong persoalan Rohingya secara komprehensif di forum-forum International. Diantaranya, dalam sidang Executive Council pertama Perkumpulan Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA), di Phnom Penh, Kamboja, 2-3 Oktober 2017. (ann/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Indonesia Desak Status Kewarganegaraan Rohingya di IPU
16-10-2018 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar mendesak agar Pemerintah Myanmar segera memberikan status kewarganegaraan...
DPR Apresiasi Bantuan Venezuela Untuk Korban Bencana Sulteng
09-10-2018 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mohamad Hekal menerima Duta Besar Venezuela untuk IndonesiaGladys Fransisca Urbaneja Duran,...
Partisipasi Politik Perempuan Harus Ditingkatkan
08-10-2018 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dwie Aroem Hadiatie pada Sidang Komisi Sosial dan Budaya, Asian Parliamentary...
Parlemen Asia Pastikan Akses Layanan Kesehatan
08-10-2018 / B.K.S.A.P.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mendesak agar semua parlemen-parlemen di Asia untuk memberi perhatian pada akses layanan kesehatan publik...