Kebijakan Non-Intervensi Karakteristik Negara Asean

15-11-2017 / B.K.S.A.P.

Arief Suditomo Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Anggota Komisi I  mengatakan karakteristik negara-negara Asean adalah menghormati kewenangan masing-masing negara. Sehingga, hal-hal yang terkait dengan politik bukan menjadi kebiasaan Asean untuk saling intervensi. foto:eno/afr

 

 

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Anggota Komisi I Arief Suditomo mengatakan karakteristik negara-negara Asean adalah menghormati kewenangan masing-masing negara. Sehingga, hal-hal yang terkait dengan politik bukan menjadi kebiasaan Asean untuk saling intervensi.

 

Demikian diungkapkan politisi dari F-Hanura ini menanggapi tidak adanya diskusi tentang Rohingya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-31  yang berlangsung pada 13-14 November 2017 di Manila, Filipina.

 

"Dalam situasi ini, kita mengangkat isu Rohingnya pun, kita tidak boleh mengkritik negara lain, tetapi hanya bisa mengimbau," papar Arief.

 

Ia melanjutkan,  semangat Asean untuk tidak mengintervensi satu sama lain merupakan tradisi. Namun, bukan berarti negara Asean lainnya atau Myanmar sendiri berpangku tangan. Menurutnya, harus dilihat alasan mengapa tidak semua negara mengangkat isu Rohingya.

 

"Karena ini juga terkait dengan negara lain di luar Asean seperti Bangladesh dan ini bukan salah satu hal yang diharuskan untuk masuk dalam agenda asosiasi," jelasnya.

 

Sebaliknya, ia melanjutkan,  permasalahan Rohingya sebaiknya diselesaikan melalui pendekatan bilateral. Tidak harus dalam KTT Asean, sambungnya, karena masih banyak persoalan bersama yang harus segera dibahas seperti, masalah perbatasan dan keamanan regional serta Masyarakat Ekonomi Asean. "Itu merupakan salah satu hal yang menjadi fokus dari agenda-agenda ASEAN," terangnya.

 

Sebagaimana diketahui, hanya Indonesia dan Malaysia yang menyuarakan keprihatinannya dalam Pleno KTT Asean. Namun, sesuai dengan prinsip Asean yang tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain, isu Rohingya dikesampingkan dalam draft pernyataan yang dikeluarkan. Hanya satu paragraf komunike yang menyebutkan pentingnya bantuan kemanusiaan untuk komunitas yang terkena dampak di Rakhine Utara. (ann/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BKSAP Perjuangkan Kesetaraan Gender dan Pembangunan Inklusif di Asia Pasifik
18-01-2019 / B.K.S.A.P.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI hadir dalam Sidang Tahunan ke 27 Forum Parlemen se-Asia Pasifik (APPF) yang...
Partisipasi Politik Perempuan Perlu Ditingkatkan
10-01-2019 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan, peranan perempuan dalam dunia perpolitikan, terutama di negara...
Partisipasi DPR Dalam Konferensi Parlemen Muda Dunia Sangat Penting
21-12-2018 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RIDave AkbarshahFikarnomenyatakan bahwa partisipasi DPR RIdi acaraThe Fifth IPU Global Conference...
Temui Konjen RI, BKSAP Bahas Kondisi TKI di Arab Saudi
20-12-2018 / B.K.S.A.P.
Tim Kunjungan Kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyoroti sejumlah kasus eksekusi yang dilakukan oleh Pemerintah Arab...