Baleg Harmonisasi RUU Kebidanan

16-11-2017 / BADAN LEGISLASI

Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat Badan Legislasi DPR RI dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan. foto:arief/afr

 

Badan Legislasi DPR RI melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Senayan, Kamis (16/11). 

 

Rapat yang dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas itu melakukan pengkajian atas RUU dan Naskah Akademik, yang meliputi aspak teknis, aspek substantive, dan asa pembentukan peraturan perundang-undnagan.

 

Dijelaskan Supratman Rancangan Undang-Undang Kebidanan telah terdaftar dalam agenda Prolegnas prioritas tahun 2017, dengan nomor urut 30. Secara umum RUU dan NA telah memenuhi ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 

 

“Namun, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan agar RUU tersebut menjadi harmonisasi, bulat dan pemantapan konsepsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”ujar Supratman dalam sambutan penagntar rapat. 

 

Politisi partai Gerindra itu juga menyampaikan, Baleg telah menugaskan Tim Ahli untuk melakuakn kajian tehadap RUU.  Terdapat beberapa hal yang perlu ditanggapi oleh tim pengusul. Misalnya mengenai kewenangan pelayanan profesi bidan dengan parawat, dokter dan fasilitas kesehatan.  Kemudaian mengenai definsi bidan adalah seorang perempuanserta peningkatan standarisasi bidan untuk bersaing dengan Bidang dari luar negeri mengingat kita memasuk MEA. 

 

“Ini menjadi catatan saja dari Baleg, agar pembahasan di Panja komisi nantinya menjadi lebih matang lagi,”jelasnya seraya mengatakan Rencana, pengambilan keputusan terhadap hasil harmonisasi RUU itu masih akan dilakasakan pada rapat Baleg selanjutnya. 

 

Sebelumnya Tim Pengusul RUU Kebidanan, Dede Yusuf Macan Effendi menjelaskan profesi Bidan di Indonesia terbanyak kedua, dengan jumlah 300 ribu bidan, atas dasar itu maka perlu ada aturan agar dalam menjalankan tugasnya menjadi baik. 

 

“Inti dari Panja ini adalah kita akan memotret beberapa analisa substansi, yaitu menurunkan angka kematian ibu dan anak, kita paham 70 persen orang melahirkan di Bidan. Maka, perlu dibuat aturan agar kualitas bidan baik unutk mengantisipasi masuknya bidan dari luar negari, serta  distibusi bidan yang merata,”pungkasnya. (ria,mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Revisi UU ASN Macet Karena Pemerintah Lambat
17-01-2018 / BADAN LEGISLASI
DPR RI telah berusaha semaksimal mungkin agar UU Aparatur Sipil Negara (ASN) mampu mengakomodir kepentingan tenaga honorer yang kontribusinya cukup...
Revisi UU ASN Memungkinkan Pengangkatan Honorer Menjadi PNS
17-01-2018 / BADAN LEGISLASI
RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan RUU Prioritas Prolegnas 2018. Wakil...
RUU Sistem Budaya Pertanian Akan Lindungi Lahan Pertanian
16-01-2018 / BADAN LEGISLASI
Tergerusnya lahan pertanian semakin hari semkin marak, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan tanah untuk keperluan non pertanian. Alih fungsi...
Menjaga Keistimewaan Kurikulum Pendidikan Pesantren
12-01-2018 / BADAN LEGISLASI
Memasuki Masa Persidangan III tahun sidang 2017-2018, Badan Legislasi DPR RI sedang memproses Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan...