Anggota Muda Parlemen Dorong Kebijakan Untuk Lawan Ujaran Kebencian

21-11-2017 / B.K.S.A.P.

Anggota Komisi X DPR RI Irine Yusiana Roba Putri yang mewakili  Indonesia dalam konferensi  IPU Global Conference of Young Parliamentarians, mengatakan semua delegasi bersepakat untuk mendorong kebijakan yang melawan ujaran kebencian, diskriminasi, rasisme, dan xenophobia.

 

“Kami juga berkomitmen untuk terus mendorong partisipasi anak muda dalam politik, tanpa memandang latar belakang jenis kelamin, agama, atau etnis. Potensi generasi muda sangat besar, yang telah terbukti dalam berbagai bidang. Jika Indonesia ingin mengikuti perkembangan negara lain, penyertaan anak muda dalam berbagai kebijakan adalah keharusan,” kata Irine yang juga board member forum anggota muda parlemen di IPU di Ottawa, Kanada, beberapa hari lalu. 

 

 

Sementara itu, anggota muda parlemen Kanada Nathaniel Erskine-Smith mengatakan, partisipasi politik anak muda harus dikonkretkan dalam aturan, misalnya dalam jumlah kuota anak muda di partai politik dan anggota parlemen. “Organisasi sayap kepemudaan adalah langkah awal yang bagus, dan mereka harus dilibatkan dalam kegiatan dan kebijakan partai,” kata Erskine-Smith.

 

Konferensi global ini juga mendorong pemerintah supaya lebih serius membangun lingkungan ekonomi yang ramah terhadap inovasi, terutama di bidang teknologi, karena saat ini banyak inovasi bisnis dilakukan oleh inovator muda di bawah usia 40 tahun.

 

Diketahui, sebanyak 200 anggota muda parlemen dari 51 negara berkumpul dalam IPU Global Conference of Young Parliamentarians di Ottawa, Kanada pada 16-18 November 2017, menyerukan kebijakan politik dan ekonomi yang lebih inklusif bagi anak muda, perempuan, migran, dan pengungsi di tiap negara.

 

Mereka adalah anggota parlemen nasional yang berusia di bawah 40 tahun, yang juga merupakan bagian dari Inter-Parliamentary Union (IPU), sebuah organisasi global yang tersusun dari wakil 178 parlemen negara-negara dunia, termasuk Indonesia.

 

Seruan untuk kebijakan politik, sosial, dan ekonomi yang inklusif ini didorong oleh berkembangnya  kebijakan dan retorika para pemimpin negara yang bersifat eksklusif, dan meminggirkan potensi kaum marginal. (sc)

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Indonesia Desak Status Kewarganegaraan Rohingya di IPU
16-10-2018 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar mendesak agar Pemerintah Myanmar segera memberikan status kewarganegaraan...
DPR Apresiasi Bantuan Venezuela Untuk Korban Bencana Sulteng
09-10-2018 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mohamad Hekal menerima Duta Besar Venezuela untuk IndonesiaGladys Fransisca Urbaneja Duran,...
Partisipasi Politik Perempuan Harus Ditingkatkan
08-10-2018 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dwie Aroem Hadiatie pada Sidang Komisi Sosial dan Budaya, Asian Parliamentary...
Parlemen Asia Pastikan Akses Layanan Kesehatan
08-10-2018 / B.K.S.A.P.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mendesak agar semua parlemen-parlemen di Asia untuk memberi perhatian pada akses layanan kesehatan publik...