DPR Serukan Pentingnya Pertemuan Khusus Anggota Parlemen Perempuan di Sidang Executive Council APA

22-11-2017 / B.K.S.A.P.
Tim Delegasi BKSAP DPR  dalam sidang Asian Parliamentary Assembly (APA). Foto:Dok/jk

 

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Venna Melinda, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pertemuan khusus anggota parlemen perempuan dalam sidang Asian Parliamentary Assembly (APA).

 

Pada pertemuan 2nd Executive Council of APA yang digelar pada tanggal 21 November 2017 di Istanbul, Venna menyatakan betapa pentingnya partisipasi perempuan dalam parlemen dan mendorong agar semua negara anggota APA mengadopsi peraturan maupun undang-undang untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan parlemen.

 

“Indonesia sendiri telah memiliki dua undang-undang yang memandatkan 30% kuota perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan anggota parlemen,” ungkap Vena.

 

Pertemuan The 2nd Executive Council merupakan pertemuan pembuka pada Sidang Pleno ke-10 Asian Parliamentary Assembly di Istanbul, Turki yang membahas draf-draf resolusi yang akan dibahas pada bidang Politik, Ekonomi dan Sosial serta menyetujui usulan draf baru yang diajukan oleh peserta sidang.

 

Pertemuan dilanjutkan dengan courtesy call dengan Ketua Parlemen Turki Hon. Ismail Kahraman serta upacara pembukaan yang dihadiri oleh seluruh anggota delegasi.

 

Sidang Pleno yang berlangsung dari tanggal 21-23 November 2017 ini mengambil tema besar “Sustaining Peace and Development in Asia”. Selama tiga hari, para anggota parlemen dari negara-negara Asia akan berdiskusi mengenai berbagai isu yang terkait memelihara perdamaian dan pembangunan di Asia.

 

Sidang Pleno APA kali ini akan membahas 24 draf resolusi antara lain Draft Resolution on APA Women Parliamentarians, Draft Resolution on Good Governance, Draft Resolution on Asia Integrated Energy Market dan Draft Resolution on Staff and Financial Affairs.

 

Salah satu draf resolusi yang akan dibahas juga terkait dengan pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara-negara Asia yang mengalami krisis kemanusiaan yakni Irak, Suriah, Yaman dan Myanmar. Seluruh draf resolusi akan dibahas kembali dalam pertemuan Standing Committee yang terdiri dari Standing Committee on Political Affairs, Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs, Standing Committee on Social and Cultural Affairs dan Standing Committee on Staff and Financial Regulations. (sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Indonesia Desak Status Kewarganegaraan Rohingya di IPU
16-10-2018 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar mendesak agar Pemerintah Myanmar segera memberikan status kewarganegaraan...
DPR Apresiasi Bantuan Venezuela Untuk Korban Bencana Sulteng
09-10-2018 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mohamad Hekal menerima Duta Besar Venezuela untuk IndonesiaGladys Fransisca Urbaneja Duran,...
Partisipasi Politik Perempuan Harus Ditingkatkan
08-10-2018 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dwie Aroem Hadiatie pada Sidang Komisi Sosial dan Budaya, Asian Parliamentary...
Parlemen Asia Pastikan Akses Layanan Kesehatan
08-10-2018 / B.K.S.A.P.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mendesak agar semua parlemen-parlemen di Asia untuk memberi perhatian pada akses layanan kesehatan publik...