Sidang Pleno APA ke-10 Hasilkan “Istanbul Declaration”

27-11-2017 / B.K.S.A.P.

 

Sidang Pleno Asian Parliamentary Assembly (APA) ke-10 di Istanbul Turki resmi ditutup   23 November 2017. Sidang pleno yang dihadiri 29 negara ini menghasilkan  “Istanbul Declaration” dan 24 resolusi dari empat Standing Committee. Dalam 'Istanbul Declaration' mengadopsi Bali 'Declaration' mengenai Sustainable Development Goals (SDGs).

 

"Alhamdulillah deklarasi Bali tentang SDGs, masuk menjadi keputusan akhir di sidang APA Istanbul. Sebuah capaian diplomatik yang kita harus syukuri dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh,' kata  Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar usai penutupan Sidang Pleno APA, Jumat (24/11).

 

Legislator asal Jawa Timur ini menjelaskan, dengan diadopsinya Deklarasi Bali dalam Deklrasi Istanbul menunjukan keseriusan Parlemen APA dalam mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

 

"Forum ini mengadopsi Deklarasi Bali yang mencerminkan komitmen penuh parlemen dunia untuk sadari SDGs. Indonesia menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan Parlemen Asia atas partisipasi aktif dan dukungan mereka terhadap isu SDGs," tegasnya.

 

Rofi menjelaskan, “Istanbul Declaration” yang menjadi kesepakatan utama pada sidang pleno APA kali ini disusun bersama oleh seluruh parlemen anggota APA yang hadir di Istanbul. Sidang Pleno APA juga telah menghasilkan 24 resolusi dari empat Standing Committee. Adapun keempat komisi tersebut adalah Komisi Politik, Komisi Sosial dan Budaya, Komisi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan serta Komisi Staf dan Regulasi Keuangan. Sidang juga menyepakati masuknya organisasi Parlemen CIS dan TURKPA (Turkish Speaking Parliament) sebagai observer pada APA.

 

Sebelumnya, usulan Indonesia juga masuk pada 5 draf resolusi pada Komisi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan. Delegasi Indonesia yang hadir dalam sidang tersebut, Rofi Munawar (Wakil Ketua BKSAP/F-PKS) menyampaikan usulan Indonesia untuk mendorong energi baru dan terbarukan sebagai pengganti energi fosil, mendorong kesetaraan gender dalam program pemberantasan kemiskinan, mengusulkan kerjasama yang erat antar negara-negara Asia dalam menghadapi kebijakan proteksionisme yang dijalankan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump serta mendorong masuknya “Bali Declaration” sebagai panduan bagi parlemen dalam merealisasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

 

Sebagaimana diketahui, di World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang diselenggarakan di Bali, Indonesia, pada tanggal 6-7 September 2017 telah dihasilkan Deklarasi Bali untuk mencapai agenda 2030 melalui pembangunan inklusif sebagai dokumen hasil forum parlementer dunia untuk pembangunan berkelanjutan. (sc) foto:Dok/afr


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Indonesia-Meksiko Perlu Kerja Sama Pemulihan Pasca Bencana
09-04-2018 / B.K.S.A.P.
Indonesia dan Meksiko secara geografis terletak di ring of fire, yang membuat kedua negara rentan terhadap bencana alam seperti letusan...
Banyak Elemen Harus Dikerjakan Untuk Capai Tujuan SDGs
09-04-2018 / B.K.S.A.P.
Anggota BKSAP DPR RI yang juga Anggota Panitia Kerja Sustainable Development Goals (Panja SDGs) Bara Hasibuan mengatakan, masih banyak elemen-elemen...
Pemerintah Harus Cermat Tentukan Regulasi Tentang Tenaga Kerja Asing
09-04-2018 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar menyesalkan kebijakan Presiden Jokowi yang telah secara resmi...
Sulut Terapkan SDGs Untuk Sejahterakan Rakyat
06-04-2018 / B.K.S.A.P.
Perkembangan Sustainable Development Goals (SDGs) di Provinsi Sulawesi Utara dinilai cukup baik. Beberapa diantara capaian tersebut yaitu penurunan angka kemiskinan,...