Kebijakan Trump Akui Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel Kontraproduktif

04-12-2017 / B.K.S.A.P.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Rofi Munawar. Foto:Iwan Armanias/Iw

 

 

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar menilai rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendukung pemindahan Ibukota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem sangat kontraproduktif dalam penyelesaian konflik Palestina. Selain bertentangan dengan resolusi internasional, kebijakan tersebut akan membuat ketegangan memuncak di Timur Tengah.

 

"Memindahkan ibukota Israel ke Yerusalem sesungguhnya akan semakin meningkatkan konflik dan ketegangan yang berkepanjangan di Timur Tengah. Hal ini disebabkan karena Yerusalem merupakan salah satu epicentrum perjuangan utama bagi bangsa Palestina, karena adanya Al Quds," ungkap Rofi Munawar dalam keterangan persnya, Senin (04/12/2017).

 

Politisi asal Jawa Timur ini menambahkan, relokasi Kedutaan Besar AS bersamaan dengan rencana menetapkan Yerusalem sebagai Ibukota Israel merupakan salah satu janji kampanye Trump saat pemilihan presiden. Tapi ironisnya kebijakan luar negeri AS ini secara faktual sangat merugikan dan tidak mempertimbangkan kepentingan Palestina.

 

"Trump selama ini telah secara jelas menjadikan Yerusalem dan Palestina sebagai komoditas kampanye dalam pemilihan presiden, hal ini dilakukan sebagai cara mencari dukungan dari kalangan Yahudi," sesal politisi dari F- PKS ini.

 

Rofi juga menjelaskan sejumlah alasan mengapa Yerusalem tidak bisa dijadikan ibukota oleh israel, diantaranya resolusi yang telah dikeluarkan oleh Komite Warisan Budaya Organisasi Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) yang memutuskan hilangnya kedaulatan Israel atas Kota Al-Quds (Yerusalem) yang diduduki. Selain itu juga, bagi umat Islam keberadaan Yerusalem memiliki sejarah panjang dalam proses perjuangan melawan israel.

 

"Komunitas internasional dan PBB harus bersikap tegas terhadap rencana Donald Trump ini. Adapun OKI harus mengambil inisiatif yang lebih proaktif dalam menanggapi isu ini," pungkas rofi.

 

Sebagaimana diketahui, Menteri Luar Negeri Palestina Riad Al-Maliki pada Ahad (3/12) mendesak Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) segera menggelar rapat untuk membahas situasi politik terkini di Yerusalem. Seruan tersebut ia sampaikan menyusul laporan yang menyebutkan bahwa Presiden AS Donald Trump kini sedang bersiap untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel. (ann/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Maroko Tawarkan Kerja Sama Pertanian
18-01-2018 / B.K.S.A.P.
Maroko ternyata memiliki pabrik pembuatan pupuk yang sangat baik dan modern. Kemajuan pertanian Maroko bisa dicontoh oleh Indonesia. Untuk itu,...
Kerja Sama Pariwisata Indonesia-Maroko Segera Ditingkatkan
18-01-2018 / B.K.S.A.P.
Dua negara, Indonesia dan Maroko memiliki destinasi pariwisata yang sama-sama luar biasa. Maroko merupakan pintu gerbang Afrika dan Eropa. Indonesia...
DPR Apresiasi Pemerintah Terapkan Tarif Nol Untuk Produk Palestina
10-01-2018 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengapresiasi kebijakan pemerintah Indonesia yang telah menetapkan tarif...
Indonesia Akan Usulkan Amandemen Statuta Konsensus AIPA
10-01-2018 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menilai paham konsensus sudah tidak relevan lagi...