Paripurna Setujui RUU Kebidanan Jadi Usul Inisiatif DPR

05-12-2017 / PARIPURNA

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Pimpinan DPR RI bersalaman dengan Ketua Komisi IX Dede Yusuf menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan menjadi RUU atas usul inisiatif DPR RI.Foto : Jaka/rni

 

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan menjadi RUU atas usul inisiatif DPR RI. Sebelum disepakatai, setiap fraksi diberi kesempatan menyapaikan pendapat secara tertulis mengenai RUU Kebidanan untuk dilanjuti dengan pengambilan keputusuan sebagai RUU usul Inisiatif DPR RI.

 

“Apakah RUU tentang Kebidanan dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI,”tanya Fadli Zon diikuti persetujuan dan ketukan palu  di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).

 

DPR RI memiliki alasan mengapa RUU Kebidanan menjadi usul Inisiatif DPR khususnya Komisi IX. Pertama DPR melihat bahwa setiap orang berhak memperoleh pelaynan kesehatan sehingga dapat hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk  membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

 

Kemudian, DPR juga memandang bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat khusunya perempuan, bayi, dan anak yang dilaksanakan oleh Bidan secara bertanggungjawab, akuntabel, bermutu, aman dan  berkesinambungan, masih dihadapkan pada kendala profesionlitas, kompetensi, dan kewenangan. Dengan demikian belum dapat diberikan perlindungan professional dalam praktik kebidanan maupun kurang maksimal dalam peningkatan kualitas pemenuhan pelayanna kebidanan terhadap masyarakat.

 

Di sisi lain, pengaturan mengenai pelayanan kesehtaan oleh bidan maupun pengakuan terhadap profesi dan praktik kebidanan belum diatur secara komprehensif sebagaimana profesi kesehatan lain, sehingga belum memberi perlindungan dan kepastian hukum baik bidan dalam melaksankan pelaynan kesehataan kepada masyarakat. (ria,mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Kritik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
17-07-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada APBN tahun 2017 maupun pada tahun...
Defisit APBN Masih Relatif Rendah
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah menilai, defisit APBN 2017 masih relatif rendah, yaitu sebesar 2,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit ini...
Pemerintah Klaim Realisasi Anggaran 2017 Menggembirakan
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah mengkalim realisasi anggaran untuk tahun 2017 cukup menggembirakan. Ini tercermin dari realisasi defisit APBN yang terkendali hingga level lebih...
DPR Sepakati RAPBN dan RKP 2019
12-07-2018 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI menyepakati hasil rumusan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Rencana Kerja Pemerintah...