50 RUU Masuk Prioritas Tahun 2018

05-12-2017 / PARIPURNA

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas bersalaman dengan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai memberikan laporan pada Rapat Paripurna DPR RI,ada sebanyak 50 Rancangan Undang-Undang masuk dalam RUU Prioritas tahun 2018. Foto : Runi/rni

 

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas melaporkan kepada Rapat Paripurna DPR RI ada sebanyak 50 Rancangan Undang-Undang masuk dalam RUU Prioritas tahun 2018. Ini didapat dari kesepakatan tiga lembaga negara, DPR RI, Pemerintah, dan DPD RI.

 

"Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan Badan Legislasi bersama dengan Pemerintah dan DPD RI kemudian disepakati 50 RUU masuk dalam RUU prioritas tahun 2018," papar Supratman saat pidato di hadapar para anggota Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (05/12/2017). 

 

Dia juga melaporkan, dalam penyusunan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2018 bahwa Baleg telah menerima usulan Rancangan Undang-Undang dari Komisi, Fraksi, dan lembaga atau masyarakat sebanyak 194 Rancangan Undang-Undang.

 

Adapun pemerintah mengusulkan sebanyak 19 Rancangan Undang-Undang dan DPD RI mengajukan sebanyak 12 Rancangan Undang-Undang. Dengan begitu, Supratman melaporkan, secara keseluruhan jumlah Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh ketiga lembaga tersebut sejumlah 225 Rancangan Undang-Undang. 

 

Dia juga menyampaikan, dari 225 RUU tersebut ada kesamaan judul dan subtansi sehingga setelah dilakukan kajian secara mendalam yang tersisa tinggal 110 Rancangan Undang-Undang. Supratman mengatakan, terhadap usulan 110 Rancangan Undang-Undang tersebut tentu tidak diakomodir seluruhnya. 

 

"Badan Legislasi, pemerintah dan DPR RI bersepakat untuk Prolegnas RUU Prioritas tahun 2018 sebanyak 50 Rancangan Undang-Undang dengan harapan sampai dengan tahun anggaran 2017 berakhir ada beberapa RUU dalam tahap pembicaraan tingkat I dapat diselesaikan pembahasannnya sehingga akan mengurangi jumlah RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas 2018," jelasnya. 

 

Supratman juga menjelaskan mekanisme penyeleksian RUU Prioritas 2018, menurutnya proses penyeleksian usulan tersebut dilakukan dengan menggunakan suatu paramater untuk memberikan bobot atau scoring kepada masing-masing usulan RUU. Parameter yang digunakan dalam menentukan RUU dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas tahun 2018 didasarkan kepada; satu RUU dalam tahap pembicaraan tingkat satu, dua RUU sedang menunggu surat presiden.

 

Ketiga RUU sedang menunggu diputuskan sebagai RUU inisiatif DPR, keempat RUU dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi, Kelima RUU dalam tahap penyusunan yang sudah siap naskah akademik dan draf RUU, dan terakhir RUU baru yang memenuhi urgensi tertentu. (eko/sc).

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Rapat Paripurna Setujui RKA DPR 2019
10-04-2018 / PARIPURNA
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anthon Sihombing menyampaikan laporan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI...
Ketua DPR Pandu Peresmian Dua Anggota PAW
10-04-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memandu peresmian dua Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW), dalam Rapat Paripurna DPR RI...
DPR Sahkan Peraturan Pengamanan Terpadu Kawasan Parlemen
10-04-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018),...
DPR Perpanjang Waktu Pembahasan RUU Terorisme
10-04-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI sepakat untuk dilakukan perpanjangan waktu pembahasan RUU Terorisme, hal ini mengingat terjadi perdebatan yang cukup sengit...