Revisi UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya Jadi Usul Inisiatif DPR

05-12-2017 / PARIPURNA

Anggota Komisi IV DPR RI Nasyit Umar. Foto: Odjie/od

 

Sidang paripurna DPR RI ke-12 Masa sidang ke II Tahun Sidang 2017-2018 melalui pandangan umum yang diserahkan masing-masing fraksi telah menyetujui RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi RUU usul (inisiatif) DPR RI yang akan dibahas oleh Komisi IV bersama dengan pemerintah di hari-hari mendatang.

 

“Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini sudah berusia dua puluh tujuh tahun. Kami (Komisi IV-red) memandang, undang-undang ini perlu diubah, karena banyak hal yang berkaitan dengan masalah konservasi SDA hayati, pengelolaan dan hukumnya tidak masuk dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, kami berinisiatif akan merubah undang-undang tersebut yang mencakup seluruhnya, demi kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” jelas anggota Komisi IV DPR RI Nasyit Umar usai sidang Paripurna DPR RI di ruang Paripurna, Senayan, Jakarta, Selasa (05/12/2017).

 

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mencontohkan, banyaknya iklan di berbagai media massa yang menjual belikan tumbuhan yang sejatinya termasuk dilindungi Negara. Namun sayangnya para pelakunya tidak mendapat sanksi. Dengan adanya undang-undang baru yang akan dibahas nanti, maka semua itu akan diatur, termasuk sanksi dan hukuman bagi para pelaku yang tidak menjaga konservasi sumber daya alam hayati tersebut.

 

Ia meyakini, revisi undang-undang ini akan dapat diselesaikannya bersama pimpinan dan anggota Komisi IV DPR lainnya dalam periode keanggotaan DPR RI kali ini.  Selain itu, ada dua undang-undang lainnya yang juga masih dalam pembahasan Komisi IV DPR RI saat ini, yakni RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan RUU Sistem Budidaya Tanaman Meskipun. (ayu)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Kritik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
17-07-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada APBN tahun 2017 maupun pada tahun...
Defisit APBN Masih Relatif Rendah
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah menilai, defisit APBN 2017 masih relatif rendah, yaitu sebesar 2,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit ini...
Pemerintah Klaim Realisasi Anggaran 2017 Menggembirakan
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah mengkalim realisasi anggaran untuk tahun 2017 cukup menggembirakan. Ini tercermin dari realisasi defisit APBN yang terkendali hingga level lebih...
DPR Sepakati RAPBN dan RKP 2019
12-07-2018 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI menyepakati hasil rumusan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Rencana Kerja Pemerintah...