Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan RUU tentang Karantina Kesehatan Diperpanjang

05-12-2017 / PARIPURNA

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di mintai keterangan oleh sejumlah wartawan usai Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan.Foto : Runi/Rni

 

Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan RUU tentang Karantina Kesehatan diperpanjang. Hal itu disetujui usai Pimpinan kedua Pansus pada Rapat Konsultasi Pengganti Bamus, Senin (4/12/2017) kemarin, meminta perpanjangan waktu.

 

“Apakah perpanjangan waktu pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan RUU tentang Karantina Kesehatan dapat kita setujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017). Jawaban ‘Setuju’ pun terdengar.

 

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi’i mengatakan, sudah tidak permasalahan krusial dan perdebatan di internal Pansus. Menurutnya, justru pemerintah yang belum satu kata.

 

“Sebenarnya, kita mau pemerintah satu kata dulu, baru bertemu dengan Pansus. Perdebatan itu terjadi di internal mereka. Di internal Pansus DPR, malah tidak ada masalah. Secara teknis rancangan kita sudah selesai,” mantap politisi F-Gerindra itu.

 

Syafi’i menilai, masih ada beberapa permasalahan di internal pemerintah yang belum menemui titik temu. Misalnya, terkait pelibatan TNI, pemerintah belum selesai membahasnya.

 

“Kita sudah beberapa kali mengundang pemerintah, tapi pemerintah meminta waktu untuk konsolidasi. Kita terus undang rapat atau konsinyering, pemerintah minta waktu,” imbuh politisi asal dapil Sumatera Utara itu.

 

Sementara terkait pembahasan RUU Karantina Kesehatan, Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagyo mengatakan, sebenarnya dalam pembahasan ini sudah tidak permasalahan lagi. Semangat dari RUU ini bahwa semua karantina itu merupakan kebutuhan mendasar. Di negara manapun, karantina menjad garda terdepan.

 

Namun Firman melihat, pembahasan RUU Karantina Kesehatan bisa saja tidak dilanjutkan, namun pembahasannya akan disatukan pada pembahasan untuk membentuk sebuah Badan Nasional Karantina.

 

“Atau, pembahasan RUU itu tetap kita lanjutkan, namun ada norma-norma yang mengamanatkan dan menginstruksikan agar pemerintah segera membentuk Badan Nasional Karantina,” tandas politisi F-PG itu.

 

Firman berharap, pada tahun depan tercipta kesepakatan. Penggabungan ini sejalan dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Apalagi, badan-badan yang tidak efektif, agar tidak dilanjutkan. Namun untuk badan yang dapat disinergikan, dapat dilanjutkan.

 

“Sehingga, kita tidak membentuk badan baru. Tapi menggabungkan badan-badan yang terdapat di beberapa kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Kesehatan,” imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu. (sf,mp).


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Minta Ketegasan Kemenlu Terhadap Penahanan Muslim Uighur
13-12-2018 / PARIPURNA
Persekusi yang dialami oleh satu juta masyarakat muslim etnis Uighur di China turut menjadi sorotan Anggota Komisi III DPR RI...
BPIP Sah Jadi Mitra Kerja Komisi II
13-12-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna penutupan masa sidang II DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara...
DPR dan Pemerintah Setujui Kerja Sama Keamanan dengan Tiga Negara
13-12-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) kerja sama tentang Kegiatan di Bidang Pertahanan dengan Kerajaan Spanyol dan...
Jelang Pemilu 2019, Ketua DPR Ajak Masyarakat Jaga Perdamaian
13-12-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana teduh dan damai menjelang pesta demokrasi atau Pemilu serentak...