Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan RUU tentang Karantina Kesehatan Diperpanjang

05-12-2017 / PARIPURNA

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di mintai keterangan oleh sejumlah wartawan usai Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan.Foto : Runi/Rni

 

Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan RUU tentang Karantina Kesehatan diperpanjang. Hal itu disetujui usai Pimpinan kedua Pansus pada Rapat Konsultasi Pengganti Bamus, Senin (4/12/2017) kemarin, meminta perpanjangan waktu.

 

“Apakah perpanjangan waktu pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan RUU tentang Karantina Kesehatan dapat kita setujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017). Jawaban ‘Setuju’ pun terdengar.

 

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi’i mengatakan, sudah tidak permasalahan krusial dan perdebatan di internal Pansus. Menurutnya, justru pemerintah yang belum satu kata.

 

“Sebenarnya, kita mau pemerintah satu kata dulu, baru bertemu dengan Pansus. Perdebatan itu terjadi di internal mereka. Di internal Pansus DPR, malah tidak ada masalah. Secara teknis rancangan kita sudah selesai,” mantap politisi F-Gerindra itu.

 

Syafi’i menilai, masih ada beberapa permasalahan di internal pemerintah yang belum menemui titik temu. Misalnya, terkait pelibatan TNI, pemerintah belum selesai membahasnya.

 

“Kita sudah beberapa kali mengundang pemerintah, tapi pemerintah meminta waktu untuk konsolidasi. Kita terus undang rapat atau konsinyering, pemerintah minta waktu,” imbuh politisi asal dapil Sumatera Utara itu.

 

Sementara terkait pembahasan RUU Karantina Kesehatan, Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagyo mengatakan, sebenarnya dalam pembahasan ini sudah tidak permasalahan lagi. Semangat dari RUU ini bahwa semua karantina itu merupakan kebutuhan mendasar. Di negara manapun, karantina menjad garda terdepan.

 

Namun Firman melihat, pembahasan RUU Karantina Kesehatan bisa saja tidak dilanjutkan, namun pembahasannya akan disatukan pada pembahasan untuk membentuk sebuah Badan Nasional Karantina.

 

“Atau, pembahasan RUU itu tetap kita lanjutkan, namun ada norma-norma yang mengamanatkan dan menginstruksikan agar pemerintah segera membentuk Badan Nasional Karantina,” tandas politisi F-PG itu.

 

Firman berharap, pada tahun depan tercipta kesepakatan. Penggabungan ini sejalan dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Apalagi, badan-badan yang tidak efektif, agar tidak dilanjutkan. Namun untuk badan yang dapat disinergikan, dapat dilanjutkan.

 

“Sehingga, kita tidak membentuk badan baru. Tapi menggabungkan badan-badan yang terdapat di beberapa kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Kesehatan,” imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu. (sf,mp).


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Beri Catatan dan Dukungan pada KEM-PPKF 2019 Usulan Pemerintah
31-05-2018 / PARIPURNA
Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah membacakan pandangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran...
Diperlukan Konsensus Bersama Jalankan Roda Perekonomian Indonesia
31-05-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam memberikan apresiasi terhadap salah satu bagian dari jawaban pemerintah yang dibacakan Menteri...
Pemerintah Yakini Tax Ratio 2019 Capai 11,4-11,9 Persen
31-05-2018 / PARIPURNA
Pemerintah meyakini tax ratio atau penerimaan pajak tahun 2019 bisa mencapai 11,4 hingga 11,9 persen. Optimisme pemerintah ini didasari oleh...
Perekonomian 2019 Membaik, Pertumbuhan Capai 5,8 Persen
31-05-2018 / PARIPURNA
Perekonomian nasional di tahun 2019 memiliki potensi yang sangat baik, sehingga pertumbuhan ekonomi pun bisa mencapai pada kisaran 5,4-5,8 persen....