Perlindungan Jadi Inti RUU Masyarakat Hukum Adat

07-12-2017 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Baleg Arif Wibowo. Foto: Runi/od

 

Badan Legislasi DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar hukum agraria Prof. Dr. Maria Sumardjono. Rapat ini membahas tentang harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Arif Wibowo, menurutnya inti dari RUU Masyarakat Hukum Adat adalah perlindungan untuk masyarakat adat. 

 

"Jadi intinya adalah pertama pengakuan, kemudian penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat," ujar Arif di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017) sore. 

 

Dia mengharapkan RUU ini bisa segera diselesaikan, agar kasus-kasus yang mendiskriminasi masyarakat adat tidak lagi terjadi. Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat akan dilindungi oleh undang-undang. Namun, RUU ini juga akan mengatur soal keriteria tertentu yang bisa dinilai bahwa masyarakat adat itu dilanggar hak-haknya. 

 

Dengan demikian tidak semua pihak mudah mengklaim bahwa kasus terkait adalah soal masyarakat adat. Tapi juga sebaliknya pemerintah dan koperasi tidak bisa seenaknya menggusur terhadap komunitas-komunitas yang nyata-nyata menurut kategori masuk dalam masyarakat adat. 

 

"Saya kira Rapat Dengar Pendapat Umum ini memberikan pengayaan kepada Pimpinan dan Anggota Baleg untuk bisa menyusun Rancangan Undang-Undang ini tidak saja komprehensif tapi juga detail dan bisa dilaksanakan di lapangan kelak," jelas Arif. 

 

RUU ini dirancang untuk mengimplementasikan amanat konstitusi yang tertuang dalam UUD 1954 Pasal 18 b ayat 2, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

 

Sementara itu,  Maria Sumardjono memberikan usulan agar RUU ini nantinya sesuai dengan UUD sebagai aturan yang di atasnya dan tidak menabrak aturan yang selevel dengannya. "Jadi jangan nabrak ke atas, jangan nabrak ke samping," ujar penerima Penghargaan tertinggi di bidang pertanahan Citra Bhumi Bhakti Adhiguna ini. (eko/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pelayanan Kesehatan Harus Membaik
18-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menyampaikan, dengan adanya pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013...
Fakultas Kedokteran Berperan Tingkatkan Ilmu Pengetahuan Kesehatan
16-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi DPR RI menekankan pentingnya peran Fakultas Kedokteran dalam meningkatkan ilmu pengetahuan kesehatan dan kedokteran. Hal tersebut disampaikan oleh...
Ferdiansyah Sarankan Kualifikasi Pendidikan Dokter Sesuai Kebutuhan Rakyat
05-04-2018 / BADAN LEGISLASI
[Anggota Badan Legislasi DPR RI, Ferdiansyah (F-PG)/Foto:doeh/hr Anggota Badan Legislasi DPR RI Ferdiansyah menyarankan agar kulifikasi pendidikan kedokteran yang ada dalam...
UU Nomor 20 Tahun 2013 Perlu Direvisi
05-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran ke...