Peran Pemerintah Harus Lebih Berani Dalam Sikapi Isu Rohingya

07-12-2017 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima audiensi Solidaritas Muslim Alumni Univeristas Indonesia (SOLUSI) foto;arief/afr

 

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon mengatakan bahwa sikap Indonesia  dalam Konflik Rohingya harus bisa mengambil peran yang lebih besar, mengingat Indonesia adalah pemimpin di ASEAN, dimana Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

 

“Tapi ini juga bukan persoalan agama saja, tetapi leadership kita juga di ASEAN. Jadi harusnya pemerintah mengambil suatu sikap yang lebih jelas, lebih tegas, dan lebih berani terhadap persoalan Rohingya,” tegasnya usai menerima audiensi Solidaritas Muslim Alumni Univeristas Indonesia (SOLUSI) di ruang tamu Wakil Ketua DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (07/12/17).

 

Lebih lanjut Fadli engatakan, seharusnya peran Indonesia di forum-forum ASEAN menjadi suatu forum bagi Indonesia untuk menyatakan sikap tegas dan beraninya. Jika diperlukan menurutnya, apabila Pemerintah Myanmar tidak merubah sikap dan juga tidak repatriasi atau pemulangan kembali para pengungsi yang kini jumlahnya sudah mencapai 1,1 juta, maka sudah selayaknya Indonesia memikirkan kembali hubungan diplomatiknya dengan Myanmar.

 

“Karena ini negara yang melanggar HAM, melakukan pemusnahan ethnic atau etchnic cleansing dan juga tidak terlalu banyak gunanya buat kita. Jadi saya kira Indonesia harus punya posisi, pemerintah standing yang lebih kuat,”ungkapnya.

 

Sikap DPR RI sendiri telah jelas dilakukan di dalam setiap forum Internasional untuk kasus Rohingya. Diantaranya, DPR RI telah membawa isu Rohingya pada acara World Parliamentary Forum On SDGs di Bali pada tanggal 6-7 September 2017. Dalam kesempatan itu, DPR RI telah mengeluarkan resolusi Rohingya yang disepakati oleh 49 negara.

 

Kemudian, upaya DPR RI tidak berhenti di forum tersebut, DPR RI juga membawa Isu Rohingya di forum AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly). Meskipun di dalam forum tersebut Resolusi Rohingya tidak menjadi sebuah resolusi, hingga berujung pada tidak adanya resolusi politik untuk pertama kalinya di dalam forum AIPA.

 

Mengingat, Myanmar menjadi salah satu penyebab tidak adanya resolusi Rohingya. Karena forum AIPA sama dengan forum ASEAN, jika 1 negara tidak menyetujui maka tidak akan menjadi konsensus. Sehingga Myanmar kerap memblokade  usulan tentang Rohingya.

 

Terakhir DPR RI juga melanjutkan perjuangannya dalam isu Rohingya yang kemudian usulan tersebut diadopsi oleh IPU (Inter Parliamentary Union) dalam kongres bulan Oktober di Saint Petersburgh, Rusia. Hingga akhirnya menjadi Resolusi Parlemen Dunia. (ndy/sc) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Presiden: Pembangunan Infrastruktur untuk Kemajuan Peradaban
16-08-2018 / PIMPINAN
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan sekaligus meluruskan pembangunan infrastruktur yang selalu disalahpahami. Pembangunan infrastruktur jangan dilihat dari sisi fisik...
HUT ke-73 Tahun Indonesia Kerja Nyata Mengisi Kemerdekaan
16-08-2018 / PIMPINAN
Presiden Repubik Indonesia Joko Widodo di depan Sidang Tahunan MPR RI mengatakan, seluruh elemen bangsa diajak untuk kerja nyata mengisi...
Ketua MPR: Stabilitas Ekonomi Harus Terjaga
16-08-2018 / PIMPINAN
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyerukan agar stabilitas ekonomi nasional terjaga sekaligus mencegah ancaman krisis sejak dini. Ini penting menjadi...
Sidang Tahunan dan Sidang Bersama Berlangsung Khidmat
16-08-2018 / PIMPINAN
Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang dilaksanakan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018) digelar bersama dengan dua...