Pernyataan Menteri Pertanian Tidak Bertanggung Jawab

07-12-2017 / PARIPURNA

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Foto: Azka/od

 

Pernyataan Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman yang mengatakan daging keong sawah bisa menggantikan komoditas daging bila terjadi kelangkaan, dinilai sebagai tidak bertanggung jawab. Pernyataan tersebut merupakan bentuk ketidakpedulian Kementerian Pertanian terhadap masyarakat.

 

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam interupsinya saat  Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

 

Padahal, sesuai amanat UU No.7/2014 tentang Perdagangan, pemerintah wajib menyediakan sebelas komoditas termasuk daging untuk kebutuhan masyarakat, baik jumlah maupun harganya yang terjangkau.

 

“Ini pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli terhadap masyarakat. Sesuai UU No.7/2014 tentang Perdagangan maupun PP No.71/2015 Pasal 1 ayat (3) dikatakan, sebelas komoditas termasuk daging harus disediakan pemerintah, baik harganya harus sesuai keinginan masyarakat dengan semurah-murahnya, barangnya harus cukup, dan harus berkualitas. Pemerintah sudah menyalahi PP maupun UU,” tegas anggota F-Gerindra itu.

 

Dikatakan Bambang, daging merupakan komoditas yang bisa menumbuhkan perekonomian. Daging bisa diolah menjadi beragam sajian makanan yang mahal, lebih mahal daripada harga dagingnya itu sendiri. Misalnya, lanjut Bambang, daging diolah menjadi rendang, soto, rawon, bahkan baso yang sangat disukai masyarakat.

 

Tanpa ketersediaan daging yang cukup dan murah, masyarakat tidak bisa mengolahnya menjadi beragam olahan yang menarik. Semua olahan daging itu tidak bisa diganti dengan keong sawah. Para pedagang pun sulit berdagang bila daging tak tersedia dengan cukup. “Hampir 15 juta UMKM kita penjual baso. Ini yang harus kita perjuangkan. Daging harus cukup di Indonesia,” tandas Bambang lagi.

 

Sekali lagi, di akhir interupsinya, Bambang menyerukan agar Menteri Pertanian tidak mengeluarkan pernyataan atau kebijakan mengganti daging dengan keong sawah. Pimpinan DPR diharapkan bisa menyampaikan kritik dan seruan ini kepada Menteri Pertanian. (mh/sc)

 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Belanda Disahkan
02-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kerja Sama Pertahanan...
DPR Setujui Peraturan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPR
02-10-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan didampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan...
DPR Terima IHPS I 2018 dari BPK
02-10-2018 / PARIPURNA
DPR RI menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Rapat Paripurna, di Gedung...
Bencana Palu Bentuk Teguran Kepedulian Bagi Pemerintah
02-10-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyatakan rasa prihatin dan ikut berduka cita atas musibah gempa bumi dan...