Arief Hidayat Terpilih Menjadi Hakim Kontitusi

07-12-2017 / PARIPURNA

Pimpinan DPR bersama Hakim Mahkamah Konstitusi terpilih. Foto: Odjie/od

 

Arief Hidayat terpilih menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 2018 – 2023. Persetujuan ini diberikan oleh DPR RI, usai Pimpinan Komisi III DPR RI menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

 

“Perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Pimpinan Komisi III DPR terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Hakim Konstitusi tersebut, dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kepada Anggota DPR yang hadir pada Rapat Paripurna. Palu pengesahan pun diketuk setelah terdengar jawaban ‘setuju’ dari seluruh Anggota Dewan.

 

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan melaporkan proses seleksi calon Hakim Konstitusi dan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Berdasarkan keputusan Rapat Internal Komisi III DPR tanggal 16 November 2017, disepakati mengundang Arief Hidayat untuk ditanyakan kesediaannya dicalonkan kembali menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 2018-2023.

 

“Pada 20 November 2017, Komisi III DPR melaksanakan rapat pleno untuk menanyakan kembali kesediaan Arief Hidayat dicalonkan kembali menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, dan beliau menyampaikan kesediaannya untuk dicalonkan dan dipilih kembali menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 2018-2023,” papar Trimedya.

 

Selanjutnya, masih kata politisi F-PDI Perjuangan itu, berdasarkan hasil keputusan rapat pleno dimaksud, juga disepakati akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Arief Hidayat dalam bentuk panel dengan mengikutsertakan pakar atau ahli.

 

Kemudian, pada Rabu (06/12/2017), Komisi III DPR melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Arief Hidayat dalam bentuk panel dengan mengikutsertakan pakar atau ahli, diantaranya Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum, Prof. Dr. Syamsul Bachri, Dr. Maruarar Siahaan, SH, dan Dr. Hj. Hesti Armiwulan, SH, M.Hum.

 

Setelah uji kelayakan dan kepatutan selesai, Komisi III DPR memberikan waktu kepada tim pakar atau ahli untuk memberikan penilaian yang akan disampaikan kepada Komisi III DPR secara tertulis, sebagai bahan pertimbangan bagi Komisi III DPR dalam memberikan persetujuan. Selanjutnya Komisi III DPR mengadakan rapat pleno guna mendengarkan pendapat dan pandangan fraksi-fraksi terhadap pencalonan Arief Hidayat.

 

“Dari sepuluh fraksi yang hadir, sembilan fraksi menyetujui Arief Hidayat untuk dipilih kembali menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 2018 – 2023, dan satu fraksi, yakni F-Gerindra, tidak memberikan pendapat. Sehingga berdasarkan pandangan fraksi-fraksi tersebut, Komisi III DPR menyetujui Arief Hidayat untuk dipilih kembali menjadi Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 2018-2023,” ungkap Trimedya.

 

Trimedya memastikan, pihaknya menyadari dan memahami bahwa seseorang Hakim Konstitusi adalah seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta berkomitmen untuk melaksanakan dan mengawal kehidupan bernegara sesuai dengan koridor konstitusi.

 

Hakim Konstitusi juga harus memahami segala hal yang terkait dengan materi muatan konstitusi seperti cita-cita negara, struktur organisasi negara, serta hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.

 

“Atas dasar tersebut, Komisi III DPR menyetujui untuk memilih Arief Hidayat menjadi Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 2018-2023. Diharapkan calon Hakim Konstitusi Arief Hidayat mampu menjaga, meningkatkan citra dan wibawa Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi,” harap politisi asal dapil Sumatera Utara itu. (sf/sc)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Kritik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
17-07-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada APBN tahun 2017 maupun pada tahun...
Defisit APBN Masih Relatif Rendah
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah menilai, defisit APBN 2017 masih relatif rendah, yaitu sebesar 2,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka defisit ini...
Pemerintah Klaim Realisasi Anggaran 2017 Menggembirakan
17-07-2018 / PARIPURNA
Pemerintah mengkalim realisasi anggaran untuk tahun 2017 cukup menggembirakan. Ini tercermin dari realisasi defisit APBN yang terkendali hingga level lebih...
DPR Sepakati RAPBN dan RKP 2019
12-07-2018 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI menyepakati hasil rumusan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Rencana Kerja Pemerintah...