Paripurna DPR RI Setujui RUU Kepalangmerahan

11-12-2017 / PARIPURNA

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berjabatangan dengan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri. (Foto : Jakat/Andri).

 

DPR RI telah menyetujui RUU tentang Kepalangmerahan. Hal tersebut disepakati pada Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Senin (11/12).

 

“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada seluruh Anggota Dewan apakah RUU tentang Kepalangmerahan dapat disetujui disahkan menjadi undang-undang?” tanya Fadli, lalu serentak dijawab oleh peserta rapat, “setuju,” selanjutnya ketukan palu tanda sebagai pengesahan.

 

Seperti kita ketahui, RUU tentang Kepalangmerahan merupakan RUU usul inisiatif Pemerintah, berdasarkan Surat Presiden RI Nomor R-65/Pres/10/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI bahwa Pemerintah telah menugaskan empat menteri yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan untuk membahas RUU tentang Kepalangmerahan bersama DPR RI.

 

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri mengatakan, hasil pembahasan Panja RUU tentang Kepalangmerahan telah dilaporkan dalam Rapat Kerja dengan Wakil Pemerintah pada tanggal 7 Desember 2017. Dalam Rapat Kerja tersebut, seluruh Fraksi DPR RI menyetujul RUU tentang Kepalangmerahan untuk diajukan dalam Pembicaraan Tingkat ll dalam Rapat Paripurna DPR RI. 

 

Dia juga melaporkan bahwa hasil dari pembahasan bersama Pemerintah memutuskan bahwa lambang kepalangmerahan di Indonesia adalah Palang Merah, dan Perhimpunan Nasionalnya adalah Palang Merah Indonesia PMI. Hal itu juga mempertimbangkan bahwa PMI telah menjalankan tugas kepalangmerahan menurut Konvensi Genewa sejak 67 tahun yang lalu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950. 

 

Namun bukan berarti RUU ini meniadakan eksistensi organisasi dan lembaga kemanusiaan lain sebagaimana selama ini sempat menjadi kekhawatiran di masyarakat. Bahkan RUU tentang Kepalangmerahan menjamin peran lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia untuk terus terlibat secara aktif dan terus dapat melakukan aktifitasnya selama ini.


Lebih lanjut, RUU ini mengamanatkan kepada PMI untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga, kemanusiaan baik nasional dan internasional dalam menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan kepalangmerahan. Selain itu dalam Konvensi Genewa menagaskan bahwa penyelenggaraan kepalangmerahan harus berlandaskan pada prinsip gerakan yaitu prinsip kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, dan kesatuan.


“Dalam forum yang terhormat ini, kami juga ingin menegaskan bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap orang perseorangan, kelompok orang, dan organisasi atau lembaga kemanusiaan lainnya yang terdaftar, sehingga mereka dapat lebih berperan serta secara aktif dalam kegiatan kepalangmerahan,” papar Syamsul. (eko)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Beri Catatan dan Dukungan pada KEM-PPKF 2019 Usulan Pemerintah
31-05-2018 / PARIPURNA
Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah membacakan pandangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran...
Diperlukan Konsensus Bersama Jalankan Roda Perekonomian Indonesia
31-05-2018 / PARIPURNA
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam memberikan apresiasi terhadap salah satu bagian dari jawaban pemerintah yang dibacakan Menteri...
Pemerintah Yakini Tax Ratio 2019 Capai 11,4-11,9 Persen
31-05-2018 / PARIPURNA
Pemerintah meyakini tax ratio atau penerimaan pajak tahun 2019 bisa mencapai 11,4 hingga 11,9 persen. Optimisme pemerintah ini didasari oleh...
Perekonomian 2019 Membaik, Pertumbuhan Capai 5,8 Persen
31-05-2018 / PARIPURNA
Perekonomian nasional di tahun 2019 memiliki potensi yang sangat baik, sehingga pertumbuhan ekonomi pun bisa mencapai pada kisaran 5,4-5,8 persen....