Paripurna DPR RI Setujui RUU Kepalangmerahan

11-12-2017 / PARIPURNA

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berjabatangan dengan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri. (Foto : Jakat/Andri).

 

DPR RI telah menyetujui RUU tentang Kepalangmerahan. Hal tersebut disepakati pada Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Senin (11/12).

 

“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada seluruh Anggota Dewan apakah RUU tentang Kepalangmerahan dapat disetujui disahkan menjadi undang-undang?” tanya Fadli, lalu serentak dijawab oleh peserta rapat, “setuju,” selanjutnya ketukan palu tanda sebagai pengesahan.

 

Seperti kita ketahui, RUU tentang Kepalangmerahan merupakan RUU usul inisiatif Pemerintah, berdasarkan Surat Presiden RI Nomor R-65/Pres/10/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI bahwa Pemerintah telah menugaskan empat menteri yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan untuk membahas RUU tentang Kepalangmerahan bersama DPR RI.

 

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri mengatakan, hasil pembahasan Panja RUU tentang Kepalangmerahan telah dilaporkan dalam Rapat Kerja dengan Wakil Pemerintah pada tanggal 7 Desember 2017. Dalam Rapat Kerja tersebut, seluruh Fraksi DPR RI menyetujul RUU tentang Kepalangmerahan untuk diajukan dalam Pembicaraan Tingkat ll dalam Rapat Paripurna DPR RI. 

 

Dia juga melaporkan bahwa hasil dari pembahasan bersama Pemerintah memutuskan bahwa lambang kepalangmerahan di Indonesia adalah Palang Merah, dan Perhimpunan Nasionalnya adalah Palang Merah Indonesia PMI. Hal itu juga mempertimbangkan bahwa PMI telah menjalankan tugas kepalangmerahan menurut Konvensi Genewa sejak 67 tahun yang lalu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950. 

 

Namun bukan berarti RUU ini meniadakan eksistensi organisasi dan lembaga kemanusiaan lain sebagaimana selama ini sempat menjadi kekhawatiran di masyarakat. Bahkan RUU tentang Kepalangmerahan menjamin peran lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia untuk terus terlibat secara aktif dan terus dapat melakukan aktifitasnya selama ini.


Lebih lanjut, RUU ini mengamanatkan kepada PMI untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga, kemanusiaan baik nasional dan internasional dalam menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan kepalangmerahan. Selain itu dalam Konvensi Genewa menagaskan bahwa penyelenggaraan kepalangmerahan harus berlandaskan pada prinsip gerakan yaitu prinsip kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, dan kesatuan.


“Dalam forum yang terhormat ini, kami juga ingin menegaskan bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap orang perseorangan, kelompok orang, dan organisasi atau lembaga kemanusiaan lainnya yang terdaftar, sehingga mereka dapat lebih berperan serta secara aktif dalam kegiatan kepalangmerahan,” papar Syamsul. (eko)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Minta Ketegasan Kemenlu Terhadap Penahanan Muslim Uighur
13-12-2018 / PARIPURNA
Persekusi yang dialami oleh satu juta masyarakat muslim etnis Uighur di China turut menjadi sorotan Anggota Komisi III DPR RI...
BPIP Sah Jadi Mitra Kerja Komisi II
13-12-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna penutupan masa sidang II DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara...
DPR dan Pemerintah Setujui Kerja Sama Keamanan dengan Tiga Negara
13-12-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) kerja sama tentang Kegiatan di Bidang Pertahanan dengan Kerajaan Spanyol dan...
Jelang Pemilu 2019, Ketua DPR Ajak Masyarakat Jaga Perdamaian
13-12-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana teduh dan damai menjelang pesta demokrasi atau Pemilu serentak...