Harus Ada Edukasi Pengelolaan Sampah Bagi Masyarakat Gorontalo

15-12-2017 / KOMISI V

 Agung Budi Santoso bersama tim kunker komisi V saat meninjau tempat pembuangan akhir (TPA) desa Talumelito Kecamatan Telaga Provinsi Gorontalo,  Rabu (13/12). foto:arief/afr

 


Sampah tengah menjadi persoalan serius Pemerintah Kota Gorontalo, baik itu organik maupun non-organik karena belum dilakukan secara maksimal. Oleh karena pula itu harus ada edukasi pengelolaan sampah bagi masyarakat Gorontalo.

 

Hal itu dikemukakan anggota Komisi V DPR Agung Budi Santoso saat mengunjungi tempat pembuangan akhir (TPA) desa Talumelito Kecamatan Telaga Provinsi Gorontalo,  Rabu (13/12).


"Kita melihat kalau masih menggunakan cara sedehana ini kurang efektif. Menurut saya memang harus sudah ada edukasi dari masyarakat penghasil sampah rumah tangga agar bisa memilah sampah dari rumah, artinya yang dibuang hanya residu 10% sampai 20% dari total sampah yang dihasilkan dari rumah tangga," katanya.

 

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat menambahkan, permasalahan dan pengelolaan sampah  terkait dengan Perda. "Harusnya perda-perda yang ada di Indonesia harus sepakat dulu bahwa harus ada Perda tentang pemilihan sampah dari rumah tangga," ungkapnya.

Sampah yang terdiri dari sampah residu, organik dan non organik  dapat dijadikan pupuk dan mempunyai nilai manfaat. "Contoh di Bandung ada satu alat namanya biodigester, jadi sampah rumah tangga yang basah itu dimasukkan ke biodigester itu menjadi gas dan gasnya itu bisa untuk masak," kata Agung.

Di tempat yang sama Henky Kurniadi dari Fraksi  PDIP melihat bank sampahnya masih dikelola secara sederhana, berbeda dengan kota besar yang volumenya itu sangat besar. "Gangguan mengenai bau itu kurang sekali  karena volumenya sangat sedikit dan mudah pengelolaannya. Namun kalau jumlahnya besar, harus segera diantisipasi dan penanganan khusus," tutupnya. (Rief,mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi V Dukung Pembangunan Jembatan Babin
23-01-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, pihaknya mendukung pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) di Provinsi Kepulauan Riau....
Pembangunan Infrastruktur Solusi Pengentasan Kemiskinan
22-01-2020 / KOMISI V
Sejak akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020 ini, Kabupaten Kebumen masih tercatat menjadi Kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah...
Anggota DPR Minta PPTJDI Kaji Sistem Aplikasi Transpotrasi Daring
22-01-2020 / KOMISI V
Dalam merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Komisi V DPR RI meminta Perkumpulan Pengemudi...
Regulasi Kepemilikan Perumahan Harus Berpihak pada MBR
21-01-2020 / KOMISI V
\Komisi V DPR RI mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menerapkan kebijakan percepatan kepemilikan perumahan yang berpihak kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah...