Memasuki Masa Sidang Awal 2018 Komisi IX akan Lakukan Pengawasan Difteri

05-01-2018 / KOMISI IX

Suasana Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan.Foto :Runi/rni

 

Wabah penyakit difteri semakin meluas, sampai dengan Desember 2017, tercatat 622 kasus dengan sebaran 169 kabupaten atau kota, di 29 provinsi mengumumkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri, meningkat dari sebulan sebelumnya sebanyak 95 kabupaten atau kota. 

 

Menanggapi permasalahan ini Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena mengungkapkan, segera setelah masuk masa persidangan DPR pada pekan kedua Januari 2018, Komisi IX akan mengundang raker Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal ini guna membahas wabah penyakit difteri yang terus meluas hingga tutup tahun 2017.

 

Ermalena memastikan memasuki masa persidangan awal 2018 Komisi IX akan melakukan pengawasan ke berbagai daerah yang terjangkit virus difteri. Dia mengatakan, Komisi IX segera mengagendakan kunjungan kerja spesifik ke daerah KLB difteri. Sehingga bisa diketahui persoalan apa yang membuat wabah terus meluas.

 

"Juga dalam rangka pengawasan. Kalau di pelosok kan lebih bahaya lagi. Karena untuk mendatangi fasilitas kesehatan dalam rangka perawatan itu jadi tantangan juga bagi kita karena masih banyak puskemas kita yang belum siap juga," ujar Ermalena belum lama ini.

 

Menurutnya, karena keterbatasan dalam berbagai hal, pengawasan DPR tidak bisa langsung ke tingkat bawah, melainkan kunjungan kerja bersifat random ke daerah-daerah yang terjadi KLB difteri. 

 

"Kalau DPR ini kan tidak bisa sampi ke bawah. Kalau ke bawah itu kan kita sifatnya random. Jadi kunjungan kerja ke daerah-daerah KLB, kita datangi. Tapi kan sekarang lagi reses kan, kita tidak ada kunjungan," kata politikus PPP tersebut.

 

Selain pengawasan langsung ke daerah, Ermalena menegaskan, segera setelah masuk masa persidangan DPR 2018, pada pekan kedua Januari 2018 mendatang, Komisi IX akan mengundang Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal ini guna membahas wabah penyakit difteri yang terus meluas hingga tutup tahun 2017 ini.

 

"Dalam rancangan kegiatan kita, begitu masuk langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengundang Kemenkes, untuk rapat kerja," ujar Ermalena. (eko/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Koordinasi Akreditasi RS Sumut Dinilai Kurang
17-01-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengkritisi koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, organisasi profesi sampai badan pengawas...
Akreditasi RS Terkendala Biaya Tinggi dan Terbatasnya Personil KARS
17-01-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Jalaluddin Akbar menilai tingginya biaya yang harus dikeluarkan pihak rumah sakit (RS) menjadi salah satu...
Butuh Revolusi Mental untuk Sukseskan Program Kesehatan
16-01-2019 / KOMISI IX
Untuk menyukseskan program kesehatan bagi rakyat dibutuhkan revolusi mental. Pembenahan mental ditujukan kepada para tenaga medis termasuk penyelenggara negara. Anggota...
Komisi IX Terima Aduan Dinkes Sumut Tak Dilibatkan Akreditasi RS
16-01-2019 / KOMISI IX
Awal tahun 2019 publik dikejutkan dengan keputusan sejumlah rumah sakit yang berhenti memberikan layanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan, hal...